Mengapa dan Bagaimana Islamisme Muncul: Bedah Buku The Failure of Political Islam Karya Olivier Roy (Bagian 2)

Setelah lebih mengenali kondisi dan situasi sosiologis dari gerakan Islamisme, pada bagian dua artikel ini, kita beranjak pada penjelasan Roy mengenai perbedaan mendasar antara politik Islam dan politik modern. Mengapa Roy merasa perlu melakukannya? Yang bisa dibaca adalah, Roy ingin kita tidak mencampuradukkan antara politik menurut Islam, dan politik menurut dunia modern. Roy melihat ada masalah apabila kita menggunakan metode komparasi untuk membedah agenda-agenda politik kaum Islamis.

Komparasi membuat kita membandingkan politik ala Islamisme dengan politik modern; yang artinya kita berusaha mengukur ‘kebenaran’ Islamisme lewat standar politik modern. Jelas, ini tidak adil, bagi Roy. Dalam kata-kata Roy sendiri, metode komparasi cenderung membuat kita mengambil salah satu pihak yang dibandingkan sebagai norma untuk menilai pihak yang lain, tanpa benar-benar membuat “yang lain” itu berbicara untuk dirinya sendiri. Roy ingin kita membiarkan Islamisme bicara atas namanya sendiri.

Apa Hakikat Politik Modern?

Roy tampak menunjukkan simpati di sini. Tapi, ia tetap berpegang pada objektivisme. Mengapa saya bilang begitu? Pada bagian ini, Roy konsisten supaya kita tidak menghakimi Islamisme secara kasar dan serampangan, dengan cara terlebih dahulu mewajibkan kita mengenali secara objektif apa itu karakteristik politik modern (Barat), dan apa saja karakteristik politik yang ‘Islami’.

Baca juga: Mengapa dan Bagaimana Islamisme Muncul: Bedah Buku The Failure Of Political Islam Karya Oliver Roy (Bagian 1)

Betul sekali, ini adalah sebuah kebaikan hati seorang peneliti. Meski begitu, niat Roy supaya kita objektif pula yang akhirnya mengantarkan dirinya untuk secara terbuka mengakui bahwa cita-cita politik Islam itu tak lebih dari usaha yang tidak produktif, bersifat imajinatif, penuh nostalgia dan apologia, bagaikan mimpi di siang bolong.

Politik modern, harus diakui, adalah hasil dari reformasi (agama) di Barat. Dalam ranah politik, penemuan modernitas terletak pada munculnya ruang politik yang otonom, merdeka, bebas, terpisah dari ranah agama dan privat, dan diwujudkan dalam negara baru yang berbasiskan hukum. Salah satu momentum politik modern ini adalah Revolusi Prancis, ketika kekuasaan berpindah dari raja dan gereja, kepada rakyat biasa. Dunia pun menyaksikan lahirnya sekularisme.

Sekularisme dalam politik itu bisa lahir akibat keputusan institusi gereja untuk membatasi dirinya sendiri (atau mengakui kenyataan bahwa dirinya memang terbatas). Akhirnya, modernitas pun semakin diminati, ditiru, dan diterapkan di seluruh Eropa. Seolah-olah ada akidah tak terucap yang berbunyi “tak ada keselamatan di luar modernitas”. Roy melihat, konfigurasi politik modern adalah khas Dunia Barat. Sementara Islam, ia punya konfigurasinya sendiri.

Roy merasa perlu menegaskan perbedaan ini. Meski pun ketika diminta untuk menjelaskan apa itu konfigurasi politik Islam, ia lagi-lagi harus kembali kepada teks-teks tradisional Islam yang berbicara soal politik. Ia juga mengatakan bahwa, sekalipun kaum Islamis tidak lagi tradisionalis dalam kepribadiannya, ketika memerlukan dasar-dasar Islami bagi aktivismenya, mereka tetap akan merujuk kepada teks-teks tradisional juga.

Lewat pembedaan ini Roy ingin menyelesaikan satu debat kusir tak berarti yang banyak memenuhi media massa soal tidak kompatibelnya Islam dengan politik modern. Terang saja, memang tidak kompatibel. Dalam teks-teks rujukan kaum Islamis tak ada yang namanya negara-bangsa, perwakilan rakyat, bahkan kebebasan sipil. Tapi, bukan berarti tak ada politik dan keadilan dalam sejarah Islam. Persepsi Islam tentang kebebasan, hampir pasti tidak sama dengan kebebasan di mata Barat modern. Islam selalu lebih mendahulukan keadilan, baru kebebasan. Kita hari ini, tidak. Kebebasan adalah keadilan itu sendiri.

Islamis Tak Punya Pemikiran, Mereka Hanya Berimajinasi

Roy tidak melihat adanya pemikiran politik Islam; hal yang membuat Islamisme tidak kokoh secara fundamental. Alih-alih pemikiran, yang tumbuh dan subur justru adalah imajinasi. Roy menyebutnya imajinasi politik Islam.

Baca juga: Daya Tahan Islam dalam Pusaran Isu Terorisme

Secara sosiologis, Roy menegaskan bahwa untuk melihat entitas imajinasi di kepala mayoritas pembela politik Islam, jangan Anda cari dalam tulisan akademis kaum terpelajar Muslim. Jika kita ke sana, justru yang tampak adalah pemikiran yang kaya – namun tak pernah digubris oleh Muslim itu sendiri. Faktanya memang begitu. Ada banyak jurnal dan tesis soal pemikiran politik Islam yang berniat memadukan Islam dengan modernitas. Tapi yang diamalkan para pembela politik Islam adalah model politik imajinatif dan apologetik, bukannya politik yang cerdas dan maju.

Anda hanya perlu membaca literatur politik-agama (seperti karya Al-Mawardi dan Al-Ghazali), literatur kaum Islamis (seperti Hasan al-Banna, Mawdudi, dan Sayyid Quthb), atau mendengarkan khutbah di masjid-masjid (baik Sunni maupun Syiah), untuk mengakui bahwa ada imajinasi politik Islam yang didominasi oleh satu paradigma yang berbunyi: “Komunitas politik Islam yang ideal adalah umat beriman pada masa awal, yaitu Nabi dan empat khalifah pertama, atau Nabi dan para keluarganya.”

Menurut Roy, memang pengalaman politik Nabi Muhammad, yang kemudian dilanjutkan dengan khidmat oleh empat orang penggantinya (menurut Sunni), atau oleh ahli baitnya (menurut Syiah), punya realitas historis. Itu sendiri bukan sepenuhnya imajinasi. Yang merupakan imajinasi adalah tergambarnya di kepala para militant Islam politik bahwa periode yang sangat jauh di belakang itu adalah model politik dan masyarakat yang paling ideal. Dalam kata-kata Roy:

Dalam imajinasi mereka, Islam lahir sebagai sekte keagamaan sekaligus kemasyarakatan, sebuah komunitas agama sekaligus politik, di mana tidak ada lembaga khusus selain Nabi sebagai narrator sekaligus penerjemah hukum ilahi yang transenden yang mengatur segala aspek kehidupan manusia.

Sebuah masyarakat egaliter, yang tidak punya diferesiansi, yang ditempatkan di bawah naungan seorang pembuat undang-undang yang harus ditaati secara total di bidang sosial, privat, ibadah, politik, dan ekonomi (Roy, 1992).

Pembaca awam sekalipun akan mudah untuk paham bahwa gambaran ideal inilah memang yang cukup kuat mendorong umat Islam untuk terlibat dalam politik praktis. Roy juga melihat hal yang sama. Yang berbeda adalah, Roy menempatkan idealisasi masa lalu ini sebagai imajinasi (sebuah kreasi psikologis yang muncul dari impuls-impuls yang terpendam seperti kerendahan diri di hadapan modernitas), dan bukan sebagai pemikiran politik yang historis, rasionalis, apalagi empiris.

Menurut Roy, paradigma imajinasi politik Islami ini secara definitif sudah menjadi lambang setiap kali Islam hendak berhubungan dengan politik – sekalipun pada kenyataannya nostalgia semacam ini tak pernah sukses dibangun kembali. Paradigma ini cukup berhasil menjebak banyak orang, termasuk kaum terpelajar Muslim dan kaum orientalis. Jebakan ini membuat mereka akan langsung mengimajinasikan pemerintahan Nabi dan empat khalifah (atau para imam), ketika mereka ditanya soal Islam dan politik. Para nasionalis-sekuler Arab sekali pun, ketika ditanya hal yang sama, selalu merujuk pada imajinasi serupa (Roy, 1992).

Politik yang Ketinggalan Zaman

Saya melihat, tidak mampunya komunitas Muslim modern untuk menyusun teori politik yang rasional adalah pendahuluan bagi mandeknya pemikiran politik mereka selama ini. Tampaknya, inilah dasar dari sikap Roy sehingga menyebutnya sebatas imajinasi. Baru pada diri Ibn Khaldun-lah (1332-1406) ada secercah harapan. Akademisi modern melihat perbedaan Ibn Khaldun dari para promotor politik Islam yang lain.

Baca juga: Kiai Imam Mawardi: Maqasid al-Syari’ah As a Total Approach

Ibnu Khaldun sendiri selalu memuji nama Tuhan, berdoa kepada-Nya, dan memuji sang Nabi dalam magnum opus-nya, Muqaddimah. Tapi, itu ciri kesalehannya sebagai Muslim. Itu saja. Tatkala mengulas soal kekuasaan, kekuatan, dan kekayaan di buku tersebut, ia rasional dan tidak pernah dogmatik. Ia bicara sebagai ilmuwan, menunjukkan realitas empiris, baru kemudian menarik teori umum darinya (Khaldun, 1986; Kuru, 2019).

Sementara ulama yang lain, berangkat dari anggapan (atau imajinasi) tentang Islam sebagai agama dan umat terbaik, lalu mengidealkan segala yang pernah terjadi, terutama di periode generasi awal, lalu menyusun norma-norma dalam mengatur negara. Tak ada teori, tak ada pemikiran. Mereka memang punya tema-tema yang konsisten, tapi paradigma tempatnya bertolak tetaplah imajinasi. Menurut Roy:

Dari paradigma ini, akan menghasilkan sejumlah tema yang berulang dalam kajian pemikiran politik Islam. Tema-tema itu adalah, ketiadaan pemisahan wilayah agama, hukum, dan politik; serta syariah yang harus menjadi satu-satunya sumber hukum dan norma perilaku, baik perilaku penguasa, maupun rakyat biasa. Tak dikenal yang namanya ruang politik yang otonom dari agama, yang punya aturannya sendiri, hukum positifnya sendiri, dan nilainya sendiri. Negara tak pernah dikenal sebagai negara territorial, pemerintahan adalah pemerintahan global dan internasional dari seluruh umat beriman (Roy, 1992).

Islamisme harus diakui sebagai respons yang cukup aktif terhadap modernitas dan perubahan kondisi peradaban global namun masih menyisakan ruang marjinal bagi umat Islam. Islamisme selalu terjalin dengan cara-cara revolusioner. Iran hari ini adalah hasil revolusi kelompok Islamis (Syi’ah) di sana. Roy mengakui juga keberhasilan Islamis Syi’ah – pada akhirnya – menguasai suatu negara. Baru-baru ini revolusi juga dilakukan Taliban di Afghanistan.

Islamis memang selalu punya kesempatan untuk berhasil merebut kekuasaan. Taliban yang barusan kita sebut, adalah contohnya yang paling segar. Namun, yang mau kita lihat juga adalah seperti apa politik yang mereka terapkan tatkala kekuasaan akhirnya mereka raih. Roy tak hendak membandingkannya dengan politik yang non-Islamis. Roy tampak tak nyaman dengan metode komparasi.

Yang ingin Roy tegaskan di buku ini adalah tak ada perubahan esensial dari aturan main politik dan ekonomi dalam geostrategi Timur Tengah, dengan kehadiran kaum Islamis ini. Di mana-mana, bahkan di negara yang sudah bisa mereka kuasai seperti Iran, Pakistan, Afghanistan, dan dalam beberapa hal, Irak, kaum tertindas tetap saja ada, konflik etnis dan mazhab masih tajam, persaingan kelompok untuk kekuasaan tetap panas, korupsi makin memperkaya penguasa, pembatasan aktivitas perempuan dianggap kewajiban agama, dan pembatasan kreativitas diatur untuk melindungi agama.

Roy melihat, realitas sosial, politik, dan ekonomi yang menopang Islamisme tidak akan berubah. Realitas itu adalah kemiskinan, ketercerabutan dari tradisi intelektual yang cerdas, krisis nilai dan identitas, pembusukan sistem pendidikan, masalah integrasi kaum imigran, dan lain sebagainya. Roy menganggap apa yang dikalim sebagai revolusi Islam, negara Islam, dan ekonomi Islam tak lebih baik daripada mitos, klaim-klaim superfisial yang sulit dimintai pertanggung jawaban ilmiahnya (Roy, 1992).

Sifat politik Islam selalu segmentatif, parokial, penuh konflik dan bias terhadap ideologi yang berbeda. Justru, dengan berkuasanya Islamis di Iran, Pakistan, Irak, Afghanistan, dan Aljazair, akan semakin memperjelas isi kosong dari angan-angan negara Islam. Dalam The Crisis of Islamic Civilization (2009), Ali Allawi mengatakan bahwa kekuasaan yang akhirnya diambil oleh Islam politik ini adalah pembuktian terakhir bagi kegagalan diri mereka sendiri. Mereka memang berkuasa, namun mereka tak lebih baik dari pendahulu otoriternya yang sekuler. Sudah ratusan tahun memang, Timur Tengah selalu punya masalah otoritarianisme.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *