PAD tanggal 7 Oktober 2025, di sebuah forum hangat di Kota Mataram, Walikota Bima, H. Arahman Abidin, mengundang kaum diaspora Bima untuk “bersedekah pikiran”. Ajakan tersebut bukan sekadar seruan formalitas, melainkan bentuk kesadaran akan pentingnya partisipasi kolektif dalam membangun daerah di tengah keterbatasan fiskal dan tantangan struktural yang dihadapi pemerintah daerah.
Forum ini menjadi ruang reflektif bagi para cendekia dan profesional Bima di perantauan untuk turut menyumbang ide dan gagasan dalam mewujudkan kota yang berdaya, inklusif, dan beridentitas kuat.
Dari forum tersebut, muncul berbagai gagasan brilian, salah satunya dari Prof. Abdul Wahid, yang menyampaikan delapan poin penting tentang arah pembangunan Kota Bima. Gagasan itu bukan sekadar konsep, melainkan peta jalan yang realistis dan berakar kuat pada semangat gerakan sosial—yakni gerakan yang sarat praktik, tidak hanya berhenti pada wacana.
- Gagasan Besar sebagai Pemantik Langkah Kecil
Prof. Abdul Wahid menekankan pentingnya gagasan besar tentang arah dan masa depan sebuah kota. Dalam pandangannya, pembangunan yang berkelanjutan harus dimulai dari visi yang matang, yang kemudian diimplementasikan melalui dua pendekatan: teknokrasi dan kulturalisasi. Artinya, kebijakan dan tindakan harus berpijak pada analisis rasional dan ilmiah (teknokratis), tetapi juga harus sensitif terhadap konteks budaya lokal (kultural).
Dalam konteks Bima, gagasan besar itu bisa berupa cita-cita untuk menjadikan kota ini sebagai pusat peradaban maritim dan budaya di kawasan timur Indonesia. Namun, sebagaimana ditegaskan Prof. Wahid, gagasan besar tidak boleh berhenti sebagai mimpi kosong. Ia harus menjadi pemantik langkah-langkah kecil yang konsisten dan berdampak nyata. Peninjauan modal kultural juga penting dilakukan secara seksama untuk menemukan basis dan model.
Misalnya, penataan satu kawasan ikonik kota, revitalisasi ruang publik, atau program pemberdayaan komunitas urban yang berkelanjutan. Pembangunan sejati adalah akumulasi dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan konsistensi tinggi. Dalam kondisi fiskal terbatas, pendekatan ini jauh lebih efektif dibandingkan kebijakan megaprojek yang sering kali terhenti di tengah jalan karena keterbatasan anggaran atau salah tata kelola.
- Masyarakat sebagai Subjek Pembangunan
Poin kedua, Prof. Wahid menegaskan kembali prinsip dasar dalam gerakan sosial: masyarakat bukan sekadar objek, tetapi subjek pembangunan. Dalam situasi di mana pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang rendah dan ancaman pemotongan transfer pusat ke daerah, keterlibatan masyarakat menjadi kunci.
Masyarakat Bima memiliki empati sosial yang tinggi. Ketika diberi ruang partisipasi, mereka mampu menjadi penggerak utama dalam berbagai kegiatan pembangunan. Pemerintah hanya perlu menyiapkan ruang dialog, komunikasi yang santun, dan pengakuan (rekognisi) terhadap potensi warga. Dalam konteks inilah, kemauan politik dan kesantunan sosial jauh lebih penting daripada kemampuan finansial.
Gerakan sosial yang hidup tidak memerlukan dana besar, tetapi membutuhkan kepercayaan dan komitmen bersama. Jika pemerintah dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat, maka pembangunan dapat berjalan sebagai gerakan kolektif, bukan hanya instruksi administratif. Dengan demikian, pemerintah dan rakyat menjadi mitra sejajar dalam merancang dan mewujudkan masa depan Kota Bima.
- Fokus pada Isu Prioritas dan Representasi Simbolik Kota
Dalam kondisi keterbatasan sumber daya, Prof. Wahid menganjurkan agar pembangunan difokuskan pada isu-isu prioritas. Tidak perlu menata seluruh kota sekaligus; cukup memilih titik-titik strategis yang dapat mewakili wajah kota secara simbolik. Pendekatan ini dikenal sebagai representasi parsial, yakni memperindah satu bagian untuk menggambarkan keseluruhan.
Bima, sebagai kota yang memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi, memiliki peluang besar untuk menerapkan strategi ini. Misalnya, dengan menjadikan kawasan tertentu, seperti Serasuba dan Raba, sebagai pusat identitas kota atau “downtown”, yang menjadi ikon dan magnet aktivitas sosial-ekonomi. Revitalisasi kawasan pusat kota bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal identitas dan narasi. Kota yang punya pusat yang kuat, punya jiwa yang hidup.
- Definisi dan Revitalisasi Pusat Kota (Downtown Bima)
Salah satu gagasan paling konkret dari Prof. Wahid adalah pentingnya mendefinisikan batas-batas pusat kota sebagai titik awal revitalisasi. Beliau mengusulkan agar kawasan yang membentang dari Jembatan Padolo di selatan hingga Jembatan Bagareso di utara, dan dari Asi Mbojo-Sigi Nae di timur hingga Gereja dan Masjid di Guda di barat, dijadikan zona utama pembangunan kota.
Kawasan ini mencakup pusat perbelanjaan, situs legendaris seperti Pasar Senggol, dan ruang sosial yang telah lama menjadi denyut nadi kehidupan warga Bima. Prof. Wahid menyarankan agar kawasan ini dinamai dengan label yang kuat dan mudah diingat, misalnya “Serasuba Square”, yang bisa menjadi ikon baru kota.
Kawasan ini hendaknya ditata secara seragam namun estetis. Keseragaman ini semata-mata untuk menciptakan akumulasi visual dan estetis dalam skala besar. Misal, gedung-gedung dicat dengan warna semarak, simbol kebersamaan, sekaligus elemen visual yang menarik bagi wisatawan dan pengguna media sosial. Bima dapat belajar dari kota-kota besar di Asia, seperti Singapura dengan Orchard Road-nya, atau Penang dengan George Town, atau Melaka yang bercitra pinky, yang memadukan warisan budaya dan modernitas.
Namun, penataan fisik bukan tanggungjawab tunggal pemerintah. Pemilik toko, pelaku usaha, dan masyarakat setempat harus turut berpartisipasi. Prof. Wahid bahkan mengusulkan agar proses pengecatan dan perawatan bangunan diserahkan kepada mereka, sebagai bentuk tanggungjawab sosial. Pemerintah cukup mengeluarkan surat edaran atau peraturan walikota sebagai dasar koordinasi, sementara pendanaan bisa berasal dari inisiatif warga dan program CSR.
- Lapangan Serasuba dan Simbol Kesatuan Kultural
Lebih lanjut, Prof. Wahid menyoroti pentingnya menata empat situs utama yang menjadi simbol kesatuan Bima Raya: Lapangan Serasuba, Asi, Masjid Sultan, dan Masjid Al-Muwahhidin. Keempat titik ini, menurutnya, harus terintegrasi dengan kawasan square yang direncanakan sebelumnya.
Lapangan Serasuba bukan sekadar ruang publik, melainkan medan simbolik tempat bertemunya warga lintas kabupaten dan kota. Asi dan masjid-masjid tua di sekelilinya menjadi penanda spiritual dan kultural dari Kesultanan Bima. Revitalisasi empat situs ini, jika dilakukan dengan hati-hati dan penuh komitmen, akan menjadi peneguhan kembali identitas kolektif masyarakat Bima.
Gerakan sosial dalam konteks ini bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga revitalisasi makna, membangun kembali narasi dan identitas. Dengan melibatkan masyarakat religius dan komunitas budaya, proyek ini dapat menjadi momentum kebangkitan kesadaran kolektif, bahwa membangun kota berarti juga merawat ingatan dan warisan sejarahnya.
- Konsistensi dan Harapan Baru bagi Kota Bima
Gagasan besar tidak akan berarti tanpa konsistensi pelaksanaan. Prof. Wahid meyakini, jika semua langkah ini dijalankan secara sistematis dengan daftar kerja yang jelas, maka dalam waktu enam bulan saja, wajah Kota Bima akan tampak berubah. Tidak perlu menunggu bertahun-tahun untuk melihat hasilnya.
Ketika kota mulai hidup, bersih, tertata, dan semarak, otomatis ekosistem ekonomi akan tumbuh. Wisatawan datang, pelaku usaha bergairah, dan warga merasa bangga tinggal di kotanya sendiri. Bima akan menjadi contoh bagaimana gerakan sosial yang berakar pada partisipasi dapat menghasilkan transformasi nyata, bahkan dalam keterbatasan.
Penutup
Forum yang diinisiasi Walikota H. Arahman Abidin bersama kaum diaspora Bima menjadi cermin penting bahwa pembangunan bukan semata urusan teknis, tetapi gerakan sosial yang sarat praktik. Gagasan Prof. Abdul Wahid menegaskan bahwa kota yang berdaya adalah kota yang tumbuh dari wacana yang dipraktikkan, bukan sekadar diucapkan.
Keterbatasan fiskal bukan alasan untuk berhenti berbuat. Justru dalam keterbatasanlah kreativitas sosial menemukan momentumnya. Bima memiliki semua syarat untuk bangkit: sejarah yang kaya, masyarakat yang religius dan partisipatif, serta pemimpin yang mau mendengar.
Dengan sinergi pemerintah dan masyarakat, Kota Bima bukan hanya akan hidup, tetapi juga menjadi ruang bersama yang membanggakan—tempat di mana wacana dan praktik bersatu dalam gerakan sosial yang nyata. Slogan Kota Bima BISA (Bersih, Indah, Sehat, dan Asri) menjadi sangat realistik.[]
Dikembangkan dari status Facebook Aba Du Wahid
#Akuair-Ampenan, 13-10-2025
Alumni Universitas Mataram dan Sastrawan. Menulis buku puisi di antaranya Januari di Kendari dan Pertemuan Kecil
