“Pantang menyerah sebelum tujuan tercapai”, itulah kira-kira ungkapan yang tepat untuk tim La Rimpu yang sedang memperjuangkan lahirnya Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Ekstremisme (RAD-PE).
Semangat ini sudah dimulai sejak beberapa bulan lalu, melalui aksi nyata dalam serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama The Asian Muslim Association Network (AMAN) Indonesia yang melibatkan hampir seluruh stakeholders yang berkolaborasi secara langsung, baik dari unsur pemerintahan maupun ogranisasi kemasyarakatan-keagamaan.
Baca juga: Kegiatan Validasi Draft Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Ekstremisme di NTB Sukses Dilaksanakan
Saat ini, upaya yang dilakukan sudah hampir sampai garis finish, sehingga perlu dilakukan audiensi dengan para pemangku kebijakan di tingkat provinsi agar upaya ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kerja pemerintah daerah. Tim yang dikomandoi oleh Prof Atun Wardatun dan Prof Abdul Wahid ini langsung tancap gas untuk sowan ke Bakesbangpol, Bappeda, dan Sekda Provinsi NTB pada tanggal 16 dan 17 Januari 2023.
Sebagai leading sector pada masalah ekstremisme, tim La Rimpu terlebih dahulu diterima oleh Kepala Bakesbangpol Provinsi NTB, Lalu Abdul Wahid SH MH di ruang kerjanya. Pria yang akrab disapa Pak Kaban ini tentu sudah sangat akrab dengan tim yang hadir, karena sudah menjadi bagian dari kegiatan La Rimpu sejak pertama kali dilaksanakannya sosialisasi Perpres tentang penanggulangan ekstremisme di Hotel Prime Park Lombok.
Oleh sebab itu, beliau sangat mengapresiasi, menyambut baik, dan bersedia memperjuangkan draft RAD-PE untuk disahkan menjadi Peraturan Gubernur. “Untuk tahap selanjutnya, kami siap memfasilitasi terutama untuk sampai ke tahap finalisasi dan menjadi Pergub”, ungkap Pak Kaban.
Pada hari yang sama, Tim langsung menuju kantor Bappeda NTB, atas saran dari drafter yang merasa bahwa Bappeda adalah SKPD yang sangat penting dalam hal perencanaan dan penganggaran. Akhirnya, tim diterima oleh staf bidang sosial budaya yang mewakili kepala bidang.
Dalam hal ini, Bappeda menjaring informasi terkait dengan tujuan kedatangan Prof Atun dan tim. Sebagai bentuk komitmen, lembaga plat merah ini berjanji akan menyampaikan hal tersebut ke pimpinan untuk ditindaklanjuti menjadi kegiatan audiensi bersama beberapa instansi terkait dalam waktu beberapa hari ke depan.
Sebagai pamungkas, Prof Atun dan tim serta ditemani oleh ketua tim drafter, Taufan SH MH, bersilaturahmi ke ruang kerja Pak Sekda NTB, Drs Lalu Gita Ariadi M.Si., pada tanggal 18 Januari 2023. Kedatangan Tim disambut dengan sangat antusias oleh Pak Sekda yang ditemani oleh Asisten I, Kepala Biro Hukum, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).
Pertemuan bersama Pak Sekda berlangsung hangat karena Prof Atun dan Prof Wahid adalah mitra dan rekan yang sudah lama dikenal semenjak beliau menjabat sebagai Kadis Pariwisata. Selanjutnya, diskusi dibuka oleh Prof Abdul Wahid, dilanjutkan oleh Prof Atun, dan ditutup oleh Ketua Tim Drafter.
Baca juga: Sosialisasi Perpres Pencegahan Ekstremisme di NTB: La Rimpu Kolaborasi dengan Berbagai Pihak
Kemudian Pak Sekda memberikan arahan terkait dengan pentingnya upaya dari para stakeholders terutama para akademisi untuk membantu tugas-tugas pemerintah. Lebih lanjut, Pak Sekda memberikan mandat kepada Asisten I dan Biro Hukum untuk segera menindaklanjuti agar sesuai dengan harapan kita bersama. Kepala Biro yang hadir pun akan segera mempelajari dan menindaklanjuti sampai akhirnya diusulkan menjadi Peraturan Gubernur.[]
Dosen UIN Mataram
