Mimpi yang Digaji Negara

Generasi hari ini patut berbangga. Mereka tidak lagi direpotkan oleh pertanyaan kuno seperti “untuk apa saya hidup?” atau “apa gunanya ilmu?” Semua itu sudah diringkas secara efisien menjadi satu rumus modern: jabatan + gaji + jaminan hidup = makna. Rumus ini praktis, ramah orang tua, dan sangat cocok untuk negara yang gemar memelihara kepatuhan.

Para sarjana kita (terutama reflektif terhadap rekan-rekan saya di Fakultas Hukum), tampak sangat dewasa dalam urusan cita-cita. Mereka ingin menjadi hakim, jaksa, pengacara—bukan karena cinta pada keadilan, tentu saja, tapi karena keadilan terlalu abstrak untuk dibayar per bulan. Yang konkret adalah tunjangan, pensiun, dan status sosial yang membuat keluarga bisa berkata, “anak kami orang penting,” meskipun tak pernah jelas penting untuk siapa.

Pertanyaannya seharusnya sederhana:
apakah sarjana dididik untuk berpikir, atau hanya untuk dibayar?
Namun pertanyaan semacam ini biasanya dianggap berbahaya, karena bisa mengganggu ketenangan batin orang-orang yang sudah menandatangani kontrak hidupnya sejak usia dua puluh tahun.

Ironisnya, hampir semua orang tahu bahwa negara ini bobrok. Pemerintahnya rakus, hukumnya lentur seperti karet gelang, dan keadilan sering hanya tersedia bagi mereka yang mampu membeli atau memesan. Ini bukan rahasia, bukan pula teori konspirasi—ini pengetahuan umum. Anehnya, kesadaran kolektif ini sama sekali tidak menghalangi ambisi untuk menjadi bagian dari mesin tersebut. Justru sebaliknya: semakin busuk sistemnya, semakin bergengsi posisi di dalamnya.

Mungkin karena menjadi bagian dari kebusukan yang resmi jauh lebih terhormat daripada menjadi orang jujur yang kelaparan.

Maka kita melihat pemandangan yang nyaris komikal: orang-orang yang paling lantang mengutuk negara, justru paling bernafsu mengenakan seragamnya. Mereka menyebut ini pengabdian. Padahal yang dimaksud hanyalah kesediaan untuk patuh, selama gajinya rutin. Idealisme, jika masih ada, diperlSayakan seperti barang bawaan berlebih—siap dibuang demi lolos seleksi.

Secara budaya, jabatan kini menjadi semacam agama. Hakim, jaksa, pengacara dipuja bukan karena apa yang mereka lSayakan, tapi karena apa yang tertulis di kartu nama. Masyarakat kita tampaknya tidak lagi bertanya apakah seseorang adil, jujur, atau bermoral. Cukup tanyakan: kerjanya apa? Jika jawabannya cukup mentereng, maka dosa-dosa kecil bisa ditoleransi sebagai “resiko pekerjaan”.

Saya ingat masa awal kuliah di fSayaltas hukum. Seorang dosen bertanya, “Mengapa kalian memilih fSayaltas hukum?” Jawaban para mahasiswa baru keluar dengan penuh percaya diri, seperti hafalan doa: ingin jadi lawyer, hakim, jaksa. Tidak ada keraguan. Tidak ada kecemasan moral. Seolah-olah jabatan itu secara otomatis akan menyucikan siapa pun yang mendudukinya.

Tak seorang pun bertanya apakah mereka cukup kuat untuk tidak menjual diri. Padahal mereka tahu sistem ini tidak memproduksi orang bersih—ia hanya menguji seberapa murah integritas bisa dibeli.

Saya diam saat itu. Bukan karena Saya lebih baik, tapi karena Saya lebih curiga—terutama pada diriku sendiri. Saya tidak yakin Saya berintegritas. Saya tidak yakin Saya tidak akan tergoda. Dan justru karena itu, Saya tidak berani bermimpi menjadi alat negara yang sah.

Saya hanya ingin menjadi dosen. Bukan karena suci, tapi karena Saya tahu batas kelemahanku. Mengajar, bagiku, adalah satu-satunya ruang di mana Saya masih bisa berbuat curang secara jujur: meng-Saya-i bahwa Saya tidak sempurna, dan berharap generasi setelahku setidaknya tidak terlalu cepat menjual nuraninya.

Di hadapanku nanti akan duduk calon-calon pejabat, aparat, dan pengelola kekuasaan masa depan. Tugasku bukan mencetak mereka menjadi mesin hukum yang efisien, tapi memastikan mereka sempat bertanya—meski hanya sekali dalam hidupnya—apakah semua ini layak dibayar dengan hati yang mati rasa.

Negara ini tidak kekurangan sarjana. Ia juga tidak kekurangan pejabat. Yang langka adalah manusia yang berani hidup tanpa menyewakan jiwanya kepada sistem yang bahkan tidak mereka hormati.

Dan mungkin, di zaman ini, itulah bentuk pembangkangan paling radikal.