Bullshit Job: Sibuk yang Menguras Hidup, Tapi Kosong Makna, dan Sebuah Tawaran untuk NTB

ADA kerusakan yang tidak berisik. Ia tidak meledak seperti krisis. Tidak memicu demo. Tidak muncul sebagai angka pengangguran. Ia hadir setiap pagi, rapi berpakaian, membawa tas kerja, membuka laptop, lalu menghabiskan hidupnya—untuk sesuatu yang sebenarnya tidak perlu ada.

Inilah kerusakan paling sunyi di negeri ini: pekerjaan ada, tapi tidak bermakna. Orang berangkat pagi, pulang malam. Rapat demi rapat. Laporan demi laporan. Namun ketika ditanya dengan jujur: “Apa manfaat nyata pekerjaanmu bagi publik?” jawabannya menggantung. Kabur. Menghindar. Bukan karena orangnya malas. Justru karena orangnya rajin—terlalu rajin untuk mempertanyakan absurditas yang ia jalani.

Inilah yang oleh David Graeber disebut bullshit job: pekerjaan yang bahkan pelakunya sendiri, di lubuk hati terdalam, tahu bahwa pekerjaannya tidak memberi kontribusi nyata. Bullshit job bukan kerja kasar. Bukan pula kerja rendahan. Ia justru sering hidup subur di ruang-ruang paling terhormat: kantor ber-AC, gedung tinggi, lembaga formal, struktur birokrasi yang tampak rapi dan bermartabat. Masalahnya bukan pada manusianya. Masalahnya ada pada fungsi kerja yang kosong makna.

Dan di negeri ini, bullshit job tidak tumbuh liar sendirian. Ia dipupuk dengan anggaran negara. Setiap tahun, APBN Indonesia menembus angka lebih dari Rp3.000 triliun. Angka yang—jika jujur—cukup untuk mengubah wajah bangsa. Namun porsi besar dari angka itu habis untuk apa? Belanja birokrasi. Belanja rutin. Rapat. Perjalanan dinas. Seminar. Konsultan. Sosialisasi. Koordinasi. Evaluasi. Seremonial. Kegiatan yang tampak bekerja. Tapi sering gagal menyentuh masalah riil rakyat.

Bahkan negara sendiri—dalam berbagai laporan—pernah mengakui bahwa sekitar 30 persen belanja negara tidak efektif atau bocor. Artinya, ratusan triliun rupiah setiap tahun berpotensi habis untuk pekerjaan yang—dalam istilah paling jujur—sibuk tapi tidak berguna. Inilah ekosistem sempurna bagi bullshit job.

Kita melihatnya ketika anggaran perjalanan dinas dan rapat lintas kementerian mencapai puluhan triliun Rupiah, sementara Guru Honorer digaji ratusan ribu. Kita melihatnya ketika anggaran pendidikan ratusan triliun, namun sebagian besar tersedot ke administrasi, proyek, dan pengadaan—bukan ke peningkatan mutu guru dan kualitas proses belajar. Kita melihatnya ketika program teknologi pendidikan bernilai triliunan diluncurkan dengan gegap gempita, namun tak relevan dengan kondisi sekolah, lalu mangkrak, lalu dilupakan.

Di sinilah bullshit job menemukan rumahnya: pekerjaan yang ada karena anggarannya ada, bukan karena kebutuhannya nyata. Negara menjadi lebih sibuk menyerap anggaran daripada menyelesaikan persoalan. Maka diciptakanlah: tim, satuan tugas, jabatan, unit kerja. Bukan untuk memecahkan masalah, melainkan untuk memproduksi kesan. Kesan sibuk. Kesan bergerak. Kesan bekerja. Laporan berubah dari alat menjadi tujuan. Rapat berubah dari ruang berpikir menjadi ritual. Indikator kinerja berubah menjadi angka-angka yang bisa dipoles.

Ironisnya, bullshit job justru melelahkan secara psikologis. Karena manusia pada dasarnya ingin berguna. Ingin tahu bahwa hidupnya berdampak. Namun dalam bullshit job, orang dipaksa menjalani paradoks kejam: tahu pekerjaannya tidak bermakna, tapi harus berpura-pura penting demi menjaga struktur.

Maka lahirlah satu keahlian berbahaya: bagaimana terlihat berguna tanpa benar-benar berguna. Sementara itu, pekerjaan yang sungguh-sungguh penting justru diremehkan. Guru, perawat, petani, nelayan, dan pekerja layanan publik—yang dampaknya nyata bagi kehidupan—dipaksa mengisi laporan berlapis-lapis, formulir tak berujung, dan indikator absurd. Mereka menanggung bullshit task, agar bisa menjalankan pekerjaan yang benar-benar nyata.

Negara ini sebenarnya tidak kekurangan uang. Tidak kekurangan orang rajin. Tidak kekurangan SDM cerdas. Yang kita kekurangan adalah keberanian moral untuk memangkas kepalsuan. Karena bullshit job bukan sekadar persoalan efisiensi anggaran. Ia adalah masalah moral politik. Ia mencuri waktu hidup manusia. Menghabiskan uang publik. Dan yang paling berbahaya: membiasakan kebohongan struktural—seolah negara bekerja, padahal yang bekerja hanyalah ilusi.

Negeri ini tidak kekurangan orang rajin. Yang kita kekurangan adalah kejujuran untuk mengakui bahwa sebagian APBN dipakai bukan untuk memecahkan masalah, melainkan untuk memelihara kesibukan palsu. Dan selama itu tak dibongkar, kita akan terus bergerak—tanpa pernah benar-benar maju.

NTB: Tanah yang Terlalu Mudah untuk Makmur, Jika Kesibukan Palsu Disudahi

Setelah memahami kerusakan sunyi itu secara nasional, barulah kita jujur bertanya—tanpa emosi, tanpa menyalahkan: Bagaimana wajah bullshit job itu ketika ia turun ke tanah NTB?

NTB adalah paradoks yang menyentak nurani. Ia bukan daerah tanpa potensi. Ia bukan wilayah minus sumber daya. Ia bukan pula provinsi dengan sejarah konflik berkepanjangan. Sebaliknya—NTB adalah salah satu daerah paling mudah untuk makmur di republik ini.

Punya zona ekologis yang lengkap. Laut luas dengan sumber pangan berlimpah. Pertanian dan peternakan yang hidup. Pariwisata kelas dunia. Tambang strategis. Budaya yang kuat dan berakar. Dan manusia NTB—yang terkenal ulet, tahan banting, dan religius. Dengan semua itu, kemakmuran NTB bukan mimpi besar. Ia seharusnya menjadi keniscayaan administratif—asal kerja berjalan apa adanya, jujur, dan waras.

Di titik inilah mimpi NTB Makmur Mendunia yang diucapkan Gubernur Lalu Muhammad Iqbal menemukan landasan rasionalnya. Bukan slogan. Bukan imajinasi. Melainkan target yang sangat masuk akal—jika energi daerah tidak habis untuk kesibukan yang salah sasaran.

Masalah NTB bukan kekurangan program. Justru sebaliknya: kelebihan aktivitas. Rapat ada. Forum ada. Sosialisasi ada. Pelatihan ada. Pendampingan ada. Dokumen ada. Indikator ada.

Namun terlalu sering, rakyat tetap berjuang sendirian. Petani tetap menebak harga. Nelayan tetap bertaruh dengan cuaca dan pasar. UMKM tumbuh bukan karena sistem membantu, tapi karena terpaksa bertahan. Anak muda kreatif bergerak sendiri, belajar sendiri, jatuh sendiri.

Bukan karena dinas-dinas tidak bekerja. Melainkan karena banyak energi kerja habis untuk memastikan sistem terlihat hidup, bukan memastikan rakyat benar-benar naik kelas.

Di sinilah bullshit job di NTB bekerja dengan sangat sopan. Ia tidak kasar. Ia tidak brutal. Ia rapi, administratif, dan sah secara prosedur. Namun dampaknya terasa: birokrasi sibuk, rakyat stagnan.

Padahal, seandainya seluruh ASN di NTB bekerja cukup sewajarnya saja—tidak malas berpikir, jujur menggunakan akal sehat, tidak korup, tidak licik, tidak rusak etik dan akhlaknya, serta dipimpin oleh pejabat yang waras secara moral dan intelektual—tanpa harus berprestasi, tanpa harus heroik—NTB akan melesat jauh. Bahkan tanpa tambahan anggaran besar. Karena alamnya sudah siap. Rakyatnya sudah siap. Budayanya sudah siap. Yang belum siap hanyalah keberanian untuk memangkas kesibukan palsu.

Makmur mendunia bukan soal kehebatan luar biasa. Ia soal kejujuran kolektif: berani mengakui mana kerja yang benar-benar perlu, dan mana yang hanya merawat ilusi. Dan ketika kejujuran itu hadir, NTB tidak perlu berteriak. Ia akan berbicara lewat hasil.

Panggilan Kehormatan dari Tanah NTB: Mengembalikan Kerja ke Fitrahnya

Pada titik ini, setelah seluruh kerusakan sunyi itu dipahami—tanpa emosi, tanpa saling menyalahkan—muncul satu pertanyaan yang jujur dan tak bisa dihindari: Siapa yang bersedia menemani proses penyadaran ini, tanpa pamrih, tanpa kepentingan, tanpa transaksi?

Di sinilah Kaffa Business Coach: The Business School for Leadership & Entrepreneurial Mindset Excellence berdiri—bukan sebagai penonton, bukan pula sebagai pengkritik dari kejauhan—melainkan sebagai bagian dari rakyat NTB itu sendiri.

Kami bukan lembaga kekuasaan. Bukan pemilik anggaran. Bukan pemburu proyek. Bukan pula konsultan yang datang membawa proposal berbiaya mahal. Kami adalah anak kandung dari realitas NTB—lahir dari denyut masyarakat, tumbuh dari pergulatan wirausaha, dan dibentuk oleh kesadaran bahwa kepemimpinan sejati adalah amanah, bukan fasilitas.

Dengan penuh kehormatan, Kaffa Business Coach menyatakan kesiapan moral tertinggi untuk: menyadarkan, memahamkan, dan menemani seluruh proses pemangkasan bullshit job—bukan dengan kemarahan, bukan dengan stigma, melainkan dengan hikmah, kesabaran, dan keberanian nurani.

Meneladani Siroh Nabi: Kerja sebagai Ibadah, Bukan Pencitraan

Kami tidak menawarkan metode instan. Tidak pula menjual jargon manajemen kosong. Pegangan kami jelas: siroh Nabi Muhammad ﷺ—tentang bagaimana amanah diletakkan di atas kepentingan, bagaimana kerja dipulangkan ke fitrahnya, dan bagaimana struktur dibangun untuk melayani kehidupan, bukan memenjarakannya.

Nabi tidak membangun kesibukan palsu. Beliau membangun makna. Beliau memangkas yang tak perlu. Menguatkan yang esensial. Dan memuliakan manusia—bukan prosedur. Nilai inilah yang kami tawarkan: kerja yang jujur, kepemimpinan yang waras, dan birokrasi yang bernapas.

Panggilan Terbuka kepada Seluruh Pemangku Amanah NTB

Dengan rendah hati, namun penuh keteguhan, panggilan ini kami sampaikan kepada: Gubernur NTB sebagai komandan tertinggi provinsi, seluruh kepala daerah Kabupaten dan Kota, para kepala dinas dan pimpinan OPD, serta seluruh ASN di semua lini dan sektor. Bukan sebagai perintah. Bukan sebagai tekanan. Melainkan sebagai moral call—panggilan kehormatan.

Mari kita bersama-sama memangkas kesibukan yang tidak perlu. Bukan untuk mempermalukan siapa pun. Bukan untuk mencari kambing hitam. Melainkan untuk memulihkan martabat kerja.

Tanpa Biaya. Tanpa Konsesi. Tanpa Transaksi.

Ini perlu ditegaskan dengan jujur dan terang: Pendampingan moral, penyadaran kepemimpinan, dan penguatan mindset ini gratis. Tanpa konsesi. Tanpa retribusi. Tanpa kepentingan proyek. Tanpa barter kekuasaan. Semua dilakukan murni lillâhi ta‘âlâ. Karena negeri tidak akan sembuh oleh orang-orang yang mencari untung dari krisis. Negeri hanya akan pulih oleh mereka yang berani berkhidmat tanpa pamrih.

Menuju Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafûr

NTB tidak kekurangan potensi. Yang dibutuhkan hanyalah keselarasan antara niat, kerja, dan kejujuran. Jika kesibukan palsu dipangkas, jika kerja dikembalikan ke fitrahnya, jika amanah dipikul dengan waras dari rezim ke rezim, secara berkelanjutan, berkesinambungan, dan terus-menerus—maka NTB Makmur Mendunia bukan sekadar visi.

Ia menjadi kenyataan yang tenang, sebagaimana doa para nabi: Baldatun Thoyyibatun wa Robbun Ghofûr: Negeri yang baik, dengan penyertaan Allâh Yang Maha Pengampun.

Dan di sanalah kerja kembali menjadi ibadah. Birokrasi kembali menjadi jalan khidmat. Dan manusia kembali merasa bermakna dalam hidupnya.[]