Membincang Maqashid al-Syari’ah ala Gus Nadir (2)

Pada bagian ini, Gus Nadir banyak melemparkan wacana tentang bagaimana MS dapat memecahkan kasus-kasus baru atau kasus-kasus lama yang dilarang oleh fiqh klasik tapi sudah menjadi kebiasaan masyarakat mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, persoalan-persoalan ini perlu didiskusikan secara intens dalam frame MS sehingga mendapatkan solusi terbaik. Adapun beberapa kasus yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pertama, larangan bepergian bagi perempuan tanpa didampingi mahram. Saat ini kita mengerti bahwa transportasi sudah begitu canggihnya, tidak seperti zaman dulu yang masih menggunakan onta. Maka bagaimana kita memahami hadist Nabi, hadis shohih riwayat Imam Bukhari bahwa perempuan itu tidak boleh bepergian jauh kecuali dengan mahram. Jadi kalau tidak ditemani oleh mahramnya, maka perempuan itu tidak boleh bepergian jauh. Kita tau bahwa dulu jika ada perempuan naik onta sendiri di padang pasir, maka hilangkan dia. Jangankan perempuan, cowok pun kalau di padang pasir bisa hilang, canda Gus Nadir.

Bagaimana kemudian kita memahami larangan Nabi tersebut dalam konteks modern dengan menggunakan pendekatan MS. Menurut Gus Nadir, istilah mahram ini, dalam konteks traveling bukan dalam konteks pernikahan, bisa diganti dengan “sistem tata nilai yang melindungi perempuan”. Misalnya, ketika kita mendarat di Changi Airport, Singapura jam 10 atau 11 malam, itu terasa aman, pesan taksi sendiri keluar dari Bandara menuju hotel, terasa aman juga. Begitu juga di Australia, ada rasa aman, ada jaminan perlindungan pada perempuan ketika berjalan sendirian di malam hari.

Tapi jangan coba-coba, lanjut Gus Nadir, hal itu dilakukan di Saudi Arabia, akan menjadi persoalan besar karena perempuan tetap merasa tidak aman walaupun dengan naik Toyota. Karena itu, sistem tata nilai yang melindungi perempuan bisa masuk dalam hifd al-‘ird, menjaga kehormatan, menjaga Hak Asasi Manusia termasuk hak jaminan perlindungan terhadap perempuan.

Kalau hal itu sudah terpenuhi, maka seorang perempuan yang bepergian naik motor sendirian, tidak perlu lagi diantar oleh mahramnya, bahkan dosen-dosen perempuan tidak perlu mengajar dengan didampingi oleh suaminya, karena ada sistem tata nilai yang sudah kuat tertanam dalam masyarakat kampus tempatnya mengajar. Inilah bagian dari hifd al-‘ird.

Baca Juga: Membincang Maqashid al-Syari’ah ala Gus Nadir (1)

Kedua, bahwa saat ini perkembangan seni dan budaya dalam masyarakat sungguh sangat luar biasa, yaitu dalam bidang melukis dan membuat patung bahkan salah satu ciri dari negara maju adalah bagaimana negara tersebut menghargai dan mengapresiasi karya-karya seni. Jadi kalau ada turis dari negara maju berkunjung di suatu kota, biasanya yang dicari adalah museumnya karena ingin mengapresiasi, menghargai dan melihat karya seni, patung-patung dan lukisan. Sementara turis dari negara berkembang, biasanya yang dicari adalah mall atau toko untuk berbelanja. Begitu juga soal foto, lukisan dan patung. Dalam fiqh klasik dibahas dengan kecenderungan negatif, cenderung mengharamkan. Sementara saat ini, kebiasaan orang adalah ber-selfi, pertemuan melalui zoom, dan zamannya tik-tok.

Apakah bisa MS menjawab fiqh-fiqh klasik yang menetapkan larangan melukis dan membuat patung, dengan menghormati dan menghargai karya seni. Ini bisa masuk dalam hifd al-aql dan hifd al-mal sekaligus, menghormati dan menghargai karya seni. Apakah bisa kemudian kita kontekstualisasikan seperti itu?  Dulu kalau ke tanah suci tidak boleh ambil foto di Masjid al-Haram, akan diperiksa kameranya bahkan ada yang dibanting oleh askar. Saat ini, malah orang sudah biasa selfi di depan ka’bah. Ini perkembangan yang sudah luar biasa. Bagaimana MS menjawabnya dalam kategori hifd al-aql dan hifd al-mal, menghormati dan menghargai karya seni.

Ketiga, terkait dengan jum’atan online yang sedang marak dibicarakan. Dalam kasus Covid-19 sudah disinggung bahwa ada orang yang sholat Jum’at, tidak memperdulikan protokol kesehatan, ada juga yang sholat Jum’at memperhatikan protokol kesehatan dengan cara shafnya berjarak, sementara terdapat sebagian orang yang tidak melaksanakan sholat Jum’at tapi menggantinya dengan sholat Dhuhur.  Dan saat ini muncul cara baru menyelenggarakan sholat Jum’at dengan melakukannya secara online. Kejadian ini memicu banyak pertanyaan, bagaimana pelaksanaannya dari aspek kemudahan, raf’u al-harj? Betulkah jum’atan online itu bisa digunakan di tengah Covid-19 ini melalui pendekatan MS?

Gus Nadir termasuk pihak yang tidak setuju dengan jum’atan online karena menurutnya fiqh sudah memberinya jalan keluar menggantinya dengan melakukan sholat Dhuhur. Malah menurutnya, jum’atan online lebih ribet daripada kita melaksanakan sholat Dhuhur, karena kita harus terlebih dahulu menyiapkan komputer, laptop atau smartphone sebagai sarana untuk melaksanakan sholat Jum’at. Selian itu, kita juga memiliki koneksi internet kuat agar tidak terjadi gangguan. Jadi, pelaksanaan jum’atan online yang demikian tidak memiliki unsur raf’u al-harj memberikan kemudahan, malah mempersulit.

Jika saja koneksi internetnya terganggu, maka apa yang dilakukan oleh imam tidak terpantau baik oleh makmumnya sehingga jalannya sholat Jum’at menjadi terganggu. Misalnya imam sudah sujud, makmum baru mengucapkan Aamiin karena adanya buffer (penahan). Justru itu, menurut Gus Nadir, jum’atan online itu tidak sesuai dengan MS.

Keempat, masalah transaksi online. Ada pedagang tapi tidak memiliki barang. Misalnya, kita membeli buku di Amazone.com atau kita hendak pergi ke luar daerah memesan akomodasi melalui aplikasi a&b, atau gampangnya, pesan go food. Mereka sekedar menyiapkan platform, tetapi tidak mempunyai barangnya. Ini artinya tidak memenuhi rukun jual beli, dimana salah satu rukun jual beli itu harus ada barangnya. Sementara saat ini orang jual online tidak ada barangnya. Setelah dia menerima pesanan baru kemudian dia kontak pihak ketiga. Maka timbul masalah, akadnya seperti apa?

Jadi penjualan online dengan sistem dropshipping itu mengundang perdebatan ulama tekait keabsahan transaksinya. Bahkan seringkali akadnya tidak jelas antara siapa dengan siapa, misalnya kita pesan makanan lewat Grab ataupun go food, seringkali terjadi salah pesan, karena kita pesan lewat driver kemudian driver yang membelinya duluan. Praktek yang demikian ini sama dengan terjadinya dua transaksi. Pertanyaanya, bolehkan praktek seperti itu dilakukan? Apakah bisa dimasukkan ke dalam hifd al-mal? Bagaimana kira-kira pendekatan MS memecahkan problematika tersebut? Saat ini, banyak hal yang sudah kita lakukan tapi melanggar aturan fiqh klasik. Oleh karena itu, perlu didiskusikan lebih mendalam bagaimana pendekatan MS dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Kelima, kasus refugee, pengungsi atau imigran di Barat. Banyak kasus imigran dari Timur Tengah yang mengungsi di negara Barat disebabkan oleh adanya peperangan yang melanda Syria dan Yaman. Mereka juga mengungsi ke Australia untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Banyak sekali orang tua dari imigran itu yang sudah meninggal dunia sehingga anak-anak tersebut diadopsi dan diberikan kehidupan yang lebih baik oleh orang tua asuh di negeri Barat.

Hal ini memunculkan persoalan terkait dengan tabanni, adopsi. Dalam hukum Islam, tabanni tidak boleh menghilangkan nasab. Sementara ada prinsip dalam konvensi internasional masalah anak-anak, the best interest for children, kita harus memberikan yang terbaik untuk anak-anak menurut situasi anak-anak itu sendiri, bukan menurut kita karena kadang-kadang kita sok tau mengenai apa yang terbaik untuk anak-anak. Pertanyaannya, bisakah masalah tabanni atau adopsi dalam konteks di negara Barat dipecahkan melalui pendekatan MS? Bagaimana dengan hifd al-nasl, menjaga anak keturunan. Kemudian hifd al-nafs, menjaga diri agar berkembang lebih baik daripada dia tetap tinggal di negeri konflik? Maka perlu diskusi secara mendalam untuk memecahkan masalah tersebut.

Keenam, hukuman mati. Di Barat saat ini hukuman mati menjadi tranding topik, mereka ramai-ramai menghapusnya. Di Australia misalnya, hukuman mati sudah lama ditinggalkan karena menurut mereka hukuman mati tidak sesuai dengan HAM. Di Indonesia sendiri hukuman mati masih berlaku. Para Kyai juga masih menggunakan fiqh klasik terkait hukuman mati, hukum rajam bagi pezina muhson, atau pun qisas. Bagaimana kita memberikan jawaban dengan pendekatan MS berkenaan hifd al-nafs. Apakah kita mengembangkan lebih jauh dengan menabrak aturan main dalam agama. Ini tentu menjadi diskusi yang panjang.

Itulah beberapa kasus kontemporer yang muncul di beberapa negara yang perlu dicarikan solusi terbaiknya. Bisakah pendekatan MS memberikan jalan keluar terhadap penyelesaian kasus-kasus tersebut? Dalam hal ini, Gus Nadir mengajak para ahli hukum untuk merenungkan jawaban terbaiknya. Beliau mengingatkan bahwa tidak semua hal dapat diselesaikan dengan MS tapi harus dilengkapi dengan kaidah kebahasaan, kaidah fiqh dan ushul fiqh juga ilmu lainnya seperti sosiologi, antropologi, sejarah, ekonomi, dan lain-lain.[]

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *