Perempuan dan Kekuasaan

SUATU hari di musim dingin Bulan Desember Tahun 1936, Raja Inggris, Edward VIII, yang baru setahun atau persisnya 325 hari diangkat menjadi Raja Inggris memutuskan untuk turun tahta, menyerahkan privilege itu kepada adiknya, demi seorang perempuan. “Saya, Edward VIII, Raja Inggris, dengan ini menyatakan keputusan saya yang tak bisa dibatalkan, untuk meninggalkan takhta untuk diri saya sendiri dan juga untuk anak keturunan saya.” (Liputan enam, dikutip dari Vancouver Sun).

Sang Raja yang saat itu sedang dilanda cinta, rela meletakan tahta demi kekasih hatinya, Walis Simpson, mengubah sejarah, meyebabkan adiknya yang gagap Edward, Duke of York, dipilih jadi pengganti. Menjadi Raja George VI. George VI kemudian menurunkan kekuasaanya kepada putri sulungnya, Elizabeth II, Ratu Inggris saat ini.

Wallis, adalah bukti bahwa perempuan dalam posisi yang paling lemah sekalipun (baca: bermodal cinta dan kecantikan), dapat mengubah jalannya sejarah, dus mengubah peta kekuasaan.

Di era modern, gerakan feminisme, yang kemudian berkembang menjadi pengarusutaman gender, perempuan mendapat angin segar untuk masuk secara langsung dalam lingkar kekuasaan. Mempengaruhi kekuasaan atau bahkan menjadi penguasa itu sendiri.

Pemenuhan asas kesetaraan yang didukung dengan kebijakan kuota 30 persen bagi perempuan dalam (UU No. 2 Tahun 2008) menumbuhkan banyak harapan baru.

Dalam lingkar oligarki atau kekerabatan, perempuan, secara sosial politik kemudian didorong untuk maju dan berkuasa.

Di Indonesia saat ini sedikitnya ada 6 (enam) kepala daerah yang dipercaya berkuasa melalui jejaring kekerabatan. Dipilih dan terpilih menjadi kepala daerah, from zero to hero, karena oligarki, yakni faktor kekerabatan yang kuat dengan penguasa saat ini atau sebelumnya.

Kenyataannya, ada banyak kontroversi yang menyertai naik perempuan ke tampuk kekuasaan ketika berkaitan dengan oligarki. Kontroversi yang mendulang pendapat, ulasan dan komentar yang mengerucut pada statemen bahwa kapasitas perempuan yang maju melalui jalur ini sebenarnya tidak cukup mumpuni. Oligarkilah yang mengantar mereka mendapatkan kedudukan itu.

Berbeda ketika oligarki berlaku pada laki-laki. Secara sosial politis, kapasitas dan kepatutan, laki-laki dianggap sah dan wajar, mewarisi, meneruskan atau menguatkan dan memperbesar kekududukan kerabat mereka dalam ranah kekuasaan yang sama. Jika ayahnya menteri, maka wajar anaknya menjadi gubernur. Jika ayahnya gubernur, sangat wajar anaknya menjadi bupati. Dan seterusnya. Peribahasa buah jatuh tak jauh dari pohonnya berlaku di sini.

“Kerabatan” adalah salah satu faktor penting di balik kemunculan para perempuan kepala daerah..”

Dua perempuan kepala daerah yaitu Airin Rachmi Diany di Tangerang Selatan dan Anna Sophanah di Indramayu, adalah contoh yang dapat kita lihat saat ini. Demikian pendapat Kurniawati Hastuti Dewi, Atika Nur Kusumaningtyas, Fathimah Fildzah Izzati, Esty Ekawati, dalam bukunyan Perempuan dan Oligarki (2018).

Bupati Bima, Indah Dhamayanti Putri masuk dalam kategori ini. Tak dapat ditepis bahwa modal sosial politis kemenangan Umi Dinda, panggilan akrabnya, pada pilkada 2015 lalu adalah kuatnya ikatan emosional antara pemilih dengan Bupati Bima sebelumnya, H. Ferry Zulkarnaen, yang merupakan suami dari Umi Dinda.

Namun penting dicatat bahwa ini bukan berarti perempuan dengan kekuasaan oligarki tidak berkompeten memimpin. Prestasi adalah bab yang berbeda.

Dan berbicara tentang prestasi, ada banyak perempuan yang mengubah sejarah dengan jalannya sendiri.

Sebut saja Perdana Menteri Selandia Baru, Jancinda Arden, yang baru-baru ini mendapat pujian dunia karena berhasil membawa negaranya bebas Covid, yakni selama 24 hari tanpa kasus.

Arden, lahir dari keluarga menengah, ayahnya seorang polisi dan ibunya penjaga kantin sekolah, membuka jalan menuju karir politiknya dengan bergabung pada Partai Buruh Selandia Baru pada usia 17 tahun. Dua puluh tahun kemudian, pada usia 37 tahun Ia menjabat posisi kepala pemerintahan. Ia merupakan perdana menteri termuda dalam satu abad terakakhir. Sebulan setelah resmi menjadi perdana menteri, Arden mengumumkan kehamilan anak pertamanya. Hingga saat ini, tugasnya sebagai ibu dan mengurus negara berjalan imbang.

Ia bahkan pernah menjadi sorotan kamera ketika membawa,bayinya, Neve Te Aroha Ardern Gayford saat menghadiri Nelson Mandela Peace Summit, sehari sebelum digelarnya Rapat Majelis Umum PBB ke-73 di markas PBB, New York, dua tahun lalu.

Pada konteks lokal, lepas dari insiden menangis di depan dokter, Walikota Surabaya merupakan kader salah satu partai, yang sejak mula dilirik karena kapasitasnya. Sebelum menjadi walikota dua periode, Risma Trihandayani, merupakan birokrat, ASN dengan karir yang gemilang. Ia merupakan mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya dan Kepala Badan Perencanaan Kota Surabaya (Bappeko).

Risma tercatat sebagai perempuan pertama yang dipilih menjadi kepala daerah dengan siatem pemilihan secara lagsung. Dan merupakan perempuan kepala daerah pertama di Indonesia yang berulang kali masuk dalam daftar pemimpin terbaik dunia.

Akhirnya. Perempuan dan kekuasaan? Mengapa tidak. Apakah ia tampil di depan layar atau berada di balik layar, perempuan-perempuan yang menggunakan pesona, kompetensi dan kekuasaannya untuk mendukung dunia dan membangun peradaban, maka Ia adalah pahlawan.

Jika sebaliknya, maka masih ada banyak kesempatan bagi perempuan untuk mengubah stigma. Masih ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk meluruskan sejarah. Atau endapkan ia menjadi bagian dari sejarah itu sendiri, menjadi pembelajaran bagi kaum adam dan kaum hawa. Menjadi kisah hikmah bagi perempuan dan laki-laki.

Toh sisi itu sudah sejak lama tertulis dalam kisah, terpatri dalam lagu;

“Namun adakala pria tak berdaya…., berlutut di sudut kerling wanita…”

Ayo pembaca, per-er anda untuk menebak ini lagu siapa.[]

*Dirangkum dari berbagai sumber.

Ilustrasi: timesindonesia.co.id

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *