Intelektual Jalan Ketiga dan Kekuasaan

MESKIPUN covid-19 belum sampai ke titik nol, namun warga netizen politik telah memutar turbin perbincangan menyongsong Pilkada 2020. Belum lagi obrolan keseharian di tengah-tengah masyarakat yang terpapar hawa politik.

Dalam situasi kegalauan global akibat pandemi itu, maka penyelenggara pilkada, kontestan dan publik (pemilih) pun ditekankan untuk menaati protokol kesehatan. Akhirnya, sang kandidat dituntut lebih adaptif dalam berkampanye baik secara online maupun offline. Gaya kampanye mobilisasi massa besar-besaran bisa jadi terbatas. Maka dunia maya lalu menjadi panggung pertarungan untuk menggulirkan pesan-pesan politik elektoral.

Geliat partisipasi politik warga memang bergelayut memasuki era internet, lalu menjadi saluran diskursus. Jurgen Habermas menyebut sebagai ruang publik (public sphere) yang bersenyawa dengan demokrasi.

Pilkada sebagai kenduri demokrasi membutuhkan ruang publik untuk bertukar pemikiran dan pendapat seputar narasi pembangunan daerah. Ruang publik membuka kran percakapan untuk memproyeksikan kepemimpinan yang visioner.

David Mendell dalam bukunya From Promise To Power (2007) mengatakan bahwa berpolitik tanpa ide dan gagasan, sama artinya dengan menduduki jabatan tanpa tanggung jawab. Itulah perlunya politik diskursif, mendiagnosa problem kedaerahan dan merumuskan desain kebijakan yang solutif.

Diskursus politik gagasan yang digelar mesti rasional, ilmiah sekaligus membumi. Dalam konteks inilah kaum intelektual dinantikan peran konseptual dan siasatnya untuk mempercantik paras politik dan membangun keadaban publik.

Intelektual dalam Remang-Remang Kekuasaan

Seorang filsuf Italia Antonio Gramsci membuat dua kategori, yakni intelektual tradisional dan intelektual organik. Secara umum, intelektual tradisional merujuk pada kerja-kerja akademik tapi sifatnya mekanik, pasif dan monoton, cenderung dogmatis bahkan apatis terhadap urusan publik.

Sementara itu, intelektual organik terlibat dalam urusan publik, menghubungkan teori dan realitas sosial, terjun dalam perubahan sosial politik melalui perjuangan gagasan, selalu gelisah menatap kejanggalan di lingkungan sekitarnya. Cendekiawan muslim Iran, Ali Syari’ati, menyebutnya sebagai manusia yang tercerahkan (raushan fikr).

Intelektual tradisional-mekanik di ranah profesional, sebut saja dosen, guru dan semacamnya, tapi tidak begitu bergumul dengan urusan publik, apalagi untuk mengacak-acak kemapanan, tak bisa diharapkan untuk mengkreasi pikiran dan tindakan revolusioner.

Namun ada juga dosen, guru hingga ulama yang berkategori intelektual organik. Bahkan intelektual organik bisa tumbuh bermekaran dari taman kehidupan mana pun, misalnya pengusaha, buruh, kyai, pendeta, artis, peneliti, birokrat, pengacara, dokter dll.

Siapa pun yang bersuara di ruang publik (baca: digital, untuk konteks kekinian) untuk mengemukakan pikiran yang menentang pengrusakan lingkungan, itulah intelektual organik. Siapa pun yang menentang penindasan, korupsi, perilaku dan ujaran intoleran, rasisme, ungkapan seksis, watak fasis, kemudian memperjuangkan kesetaraan dan ide-ide kemajuan, itulah intelektual organik. 

Dalam semarak pilkada, peran intelektual organik tentu menarik, yaitu mencerahkan publik seputar intisari dan substansialisasi demokrasi lokal. Intelektual organik senantiasa concern agar praktik demokrasi memastikan rakyat berdaulat, advokasi isu politik strategis dan mendorong kebijakan yang berpihak pada kelas pinggiran.

Pada saat yang sama, intelektual organik mencegah banjir hoax, disinformasi, ujaran kebencian, fitnah, intoleran, bigot, klenik politik dan eksploitasi isu SARA. Mengapa harus dicegah? Sebab watak politik purba itulah yang meracuni akal sehat, merusak harmoni dan persaudaraan.

Dengan pengarus-utamaan kontestasi gagasan progresif, maka tanah gembur demokrasi ikut menyuburkan pemimpin-pemimpin yang sesuai semangat zaman. Akhirnya pilkada tidak semata saling hujat, konflik dan kekerasan, melainkan dirayakan dengan penuh kegembiraan.

Dalam palagan politik pilkada, biasanya pemilih kerap jadi santapan elite demagog dengan propaganda bernada bombastis bahkan delusi. Karena itu, pemilih mesti disegarkan dengan literasi politik, wawasan kebangsaan dan narasi-narasi yang rasional dan konstruktif sesuai konteks tradisi dan budaya daerah setempat.

Bilamana intelektual organik menciptakan blok tersendiri di berbagai daerah, selaku agen pencerahan dalam kontestasi pilkada, maka demokrasi akan produktif. Mereka juga dapat mentransformasikan nilai-nilai agama yang esensial, lalu bertautan dengan wacana politik yang membebaskan dan mencerdaskan.

Jalan Ketiga

Bagaimana perkara klasik tentang masuknya intelektual dalam kubangan politik praktis atau gelanggang kekuasaan? Masuk sistem atau di luar sistem?

Merujuk filsuf Perancis, Julien Benda, kaum intelektual harus berjarak dengan kekuasaan, cukup berposisi sebagai resi, sebab intelektual yang masuk dunia politik praktis, seperti diprasangkai oleh Benda sebagai pengkhianatan intelektual (la trahison des clersc).

Sedangkan Gramsci berpendapat bahwa kaum intelektual justru harus terlibat dalam peristiwa sosial-politik secara konkret dengan memegang teguh idealisme. Malahan, intelektual yang hanya sekadar berintelektualitas ria tanpa aktivisme politik (konteks gerakan revolusioner) di ranah praktis, Gramsci menyebut sebagai―pengkhianatan intelektual, “La trahison de la trahison des clercs”.

Dalam konteks ini, saya setuju dengan pendapat Cornelis Lay dalam Pidato pengukuhan guru besar di Fisipol UGM (2019) bertema “Jalan Ketiga Peran Intelektual: Konvergensi Kekuasaan dan Kemanusiaan”.

Bagi Lay, ujian terbesar seorang intelektual bukanlah pada kemampuan dan kesiapannya untuk dengan lantang memaki kekuasaan dan para pelakunya, tetapi justru ketika ia bisa bersahabat dan menjadi bagian dari kekuasaan sembari tetap mampu menjaga kewarasan dan karakter dasar intelektual.

Jalan ketiga yang ditawarkan Lay “masuk dan keluar kekuasaan secara fleksibel dengan menempatkan kemanusiaan sebagai motif pokoknya” menuntut kematangan, kepekaan dan kapasitas dalam menilai politik. Sesuatu yang tidak bisa dihasilkan secara instan.

Dalam rangkaian proses pilkada, kaum intelektual diharapkan bersiasat di lingkar kekuasaan dengan “sense of intelligence” dan basis intelektualitas yang kokoh. Tak bisa dipungkiri, politisi pasti membutuhkan intelektual sebagai think-tank.

Dalam ranah praktis, intelektual “jalan ketiga” dapat menyuntik gagasan programatik bagi aktor politik, misalnya isu lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan terjangkau, kenaikan upah buruh, pelayanan publik yang cepat-tepat, pro petani dan lain-lain. Tentu saja platform politik dan program itu mesti diurai, tidak sekadar latah dan remang-remang, namun bernyala terang dan saintifik.

Manakala ada politisi yang berkehendak main kasar, kampanye hitam dan konten yang membonsai prinsip-prinsip demokrasi, maka segera dicegah, dikritik dan dikoreksi. Dus, intelektual menjadi jangkar diskursus dan praksis demokrasi yang logis, etis dan estetis.

Idealnya, konstruksi siasat kaum intelektual adalah membaur tapi tidak melebur, mewarnai tapi tidak terwarnai. Kepada para kandidat, parpol pendukung beserta tim sukses, sekadar mengingatkan bahwa kekuasaan itu fana, yang abadi justru persaudaraan. Jangan terlalu tegang, perbanyak humor.[]

Ilustrasi: pojoklasika.com

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *