Kebebasan Sipil sebagai Tantangan dalam Demokrasi (1)

MEMASUKI Era Reformasi sejak 1998, sistem demokrasi merupakan pilihan satu-satunya bagi bangsa Indonesia. Sebab, ternyata tidak ada bentuk pemerintahan atau sistem politik lain yang lebih baik menggantikan sistem politik Orde Baru yang represif dan otoriter. Proses demokratisasi dimulai dengan gerakan rakyat, bersifat masif dan secara spontan. 

Segera setelah Soeharto menyatakan pengunduran dirinya, sejumlah tokoh masyarakat membentuk partai-partai politik dan berjuang menegakkan hak-hak sipil, terutama hak kebebasan beropini dan berbicara serta hak kebebasan berserikat dan berkumpul. Mereka berjuang menegakkan hak-kebebasan sipil sesuai dengan nilai-nilai demokrasi tanpa mendapat halangan dari pemerintah. 

Pemerintah tidak melarang upaya-upaya demokratisasi tersebut meskipun peraturan perundangan yang berlaku ketika itu memungkinkan mereka melakukannya. Pemerintah bisa saja, umpamanya, melarang pembentukan partai politik karena bertentangan dengan UU Partai Politik dan Golongan Karya yang hanya mengakui dua partai politik dan satu Golongan Karya. Akan tetapi, pemerintah tidak mau mengambil resiko bertentangan dengan rakyat. Akhirnya, pemerintah membiarkan demokratisasi bergerak sesuai dengan keinginan rakyat. 

Pemerintah kemudian, bahkan membuka peluang lebih luas untuk melakukan demokratisasi. Pada awal tahun 1999 pemerintah mengeluarkan tiga UU politik baru yang lebih demokratis. Langkah selanjutnya adalah amandemen UUD 1945, bertujuan untuk menegakkan demokrasi secara nyata dalam sistem politik Indonesia. 

Demokratisasi pada tingkat pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) dilakukan bersamaan dengan tingkat pemerintah pusat. Tidak lama setelah UU Politik disahkan, dikeluarkan pula UU Pemda yang memberikan otonomi luas kepada daerah-daerah. Suasana kebebasan dan keterbukaan yang terbentuk pada tingkat pusat dengan segera diikuti oleh daerah-daerah. 

Sesuai dengan perkembangan demokratisasi di tingkat pusat, di tingkat provinsi (juga di tingkat kabupaten dan kota) dilakukan penguatan kedudukan dan fungsi DPRD sehingga lembaga wakil rakyat tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan gubernur. Gubernur tidak lagi merupakan “penguasa tunggal” di daerah seperti yang disebutkan dalam UU Pemda Orde Baru. 

DPRD telah mendapatkan perannya sebagai lembaga legislatif daerah yang bersama-sama dengan gubernur sebagai kepala eksekutif membuat  peraturan daerah (perda). DPRD Provinsi menjadi lebih mandiri karena dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) yang demokratis. Melalui pemilu tersebut, para pemilih mempunyai kesempatan menggunakan hak politik mereka untuk menentukan partai politik yang akan duduk di DPRD.  

Suasana kebebasan yang tercipta di tingkat pusat sebagai akibat dari demokratisasi juga terasa di daerah. Partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan tuntutan mereka dan mengawasi jalannya pemerintahan telah menjadi gejala umum di seluruh provinsi di Indonesia. 

Berbagai demonstrasi dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat, tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di pelosok-pelosok desa di Indonesia.  Rakyat semakin menyadari hak-hak mereka sehingga mereka semakin peka terhadap praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang tidak benar dan merugikan rakyat. Hal ini mengharuskan pemerintah bersikap lebih peka terhadap aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat. 

Walaupun juga harus diakui bahwa dalam perkembangannya kemudian tidak semua demonstrasi murni membawakan aspirasi rakyat. Ditemukan sejumlah demonstrasi dilakukan sebagai alat politik untuk kepentingan pihak yang bayar demi keuntungan jangka pendek kelompok tertentu. Kondisi demikian tentu saja merusak citra demokrasi itu sendiri.

Demokratisasi telah membawa perubahan-perubahan politik baik di tingkat pusat maupun daerah. Apa yang terjadi di tingkat pusat dengan cepat ditiru oleh daerah-daerah. Demokratisasi merupakan sarana membentuk sistem politik demokratis dengan memberikan hak-hak yang luas kepada rakyat. Di antaranya rakyat dapat mengawasi kinerja pemerintahdan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).   

Memahami Konsep Kebebasan Sipil

Secara teoritis, konsep civil liberties (kebebasan sipil) sangat erat kaitannya dengan free self-expression, free movement and freedom from arbitrary arrest. Walaupun hingga saat ini belum ada kesepakatan yang baku tentang elemen dari civil liberties, namun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku umum, kebebasan sipil meliputi, antara lain, kebebasan mengemukakan pendapat (free speech), kebebasan press (free press), kebebasan berkumpul dan berserikat (free assembly), serta kebebasan berkeyakinan dan beribadah (free worship).   

Pengalaman demokrasi di berbagai negara menjelaskan bahwa ancaman bagi kebebasan sipil umumnya berasal dari dua sumber utama. Pertama, ancaman yang bersumber dari para pemegang otoritas negara, atau dikenal dengan sebutan supreme coercive authority. Pemerintah pada umumnya kurang menyukai adanya kebebasan sipil, terutama terkait dengan kebebasan mengemukakan pendapat dan berserikat. Hal itu karena akan mengganggu hegemoni politik yang dimiliki. Kedua, ancaman yang berasal dari tyrany of majority (tirani mayoritas). Ancaman yang disebut terakhir ini, bisa saja tidak berasal dari negara, dan atau pemerintah, melainkan bersumber dari sesama masyarakat sipil. 

Dengan menyimak secara seksama ulasan teoritis di atas, maka secara sederhana kebebasan sipil dapat didefinisikan sebagai kebebasan individu atau warga negara dan kelompok individu untuk berkumpul dan berserikat, berpendapat, berkeyakinan, serta kebebasan dari diskriminasi dan pengekangan yang berasal dari individu atau warga negara lainnya, kekuasaan negara, dan kelompok masyarakat tertentu.  

Namun demikian, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dibuat sejak tahun 2009, mengukur demokrasi, khususnya aspek kebebasan sipil terbatas pada kebebasan individu dan kelompok yang berkaitan erat dengan kekuasaan negara dan atau kelompok masyarakat tertentu. Dengan ungkapan lain, IDI tidak melihat kebebasan individu atau warganegara dari individu atau warganegara lainnya. Alasan yang mendasarinya, sebagai berikut. Pertama, aspek isu strategis yang sering muncul di negara-negara di seluruh dunia terkait dengan kebebasan sipil adalah persoalan kebebasan dari intervensi negara dan atau kelompok masyarakat lainnya, khususnya bagi negara yang relatif belia menerapkan demokrasi. Kedua, secara metodologis, pengumpulan data untuk mengukur kebebasan individu dari individu lainnya, sulit untuk dilakukan. 

Bentuk-bentuk pelanggaran demokrasi dalam bentuk pelanggaran aspek kebebasan sipil yang diukur IDI adalah berbagai pelanggaran yang dilaporkan atau dimuat oleh Surat Kabar lokal atau setempat. Selain itu, mencatat juga berbagai pelanggaran yang disampaikan oleh para peserta kegiatan Focus Discussion Group (FGD) yang diselenggarakan IDI setelah merangkum atau review hasil koding Surat Kabar. Peserta FGD IDI terdiri dari wakil-wakil tokoh masyarakat, tokoh agama, aktivis demokrasi, aktivis perempuan dan anak, aktivis lingkungan, TNI/Polri, Pemda, institusi Pengadilan, DPRD, Partai Politik, seniman dan budayawan, Perguruan Tinggi, dan institusi KPUD dan Bawaslu.

Perlu juga dikemukakan bahwa definisi negara yang dimaksud di sini, antara lain, meliputi: birokrasi pemerintah daerah, anggota DPRD, anggota DPRP dan MRP (khusus Papua), KPUD, Kepolisian Daerah (Polda). Sedangkan definisi kelompok masyarakat adalah organisasi kemasyarakatan berdasarkan, antara lain, kesamaan agama, etnis, suku, ras, ruang lingkup pekerjaan, dan kesamaan tujuan berkelompok. 

Dalam pengukuran IDI, kebebasan sipil secara sederhana didefinisikan sebagai kebebasan individu atau warga negara dan kelompok individu untuk berkumpul dan berserikat, berpendapat atau berekspresi, beragama atau berkeyakinan serta kebebasan dari semua bentuk diskriminasi. Diskriminasi di sini maksudnya adalah berbagai bentuk pembatasan dan pengekangan yang dapat muncul dari individu atau warga negara lainnya, atau dari kekuasaan negara dan kelompok masyarakat tertentu. 

Perlu pula ditegaskan, IDI hanya mengukur kebebasan sipil individu dan kelompok yang berkaitan erat dengan kekuasaan negara dan/atau kelompok masyarakat tertentu. Seluruh kategori kebebasan sipil juga harus terdiri atas prasyarat non-diskriminasi. Hak atas kebebasan sipil sering disebut sebagai hak-hak negatif, karena pemenuhan hak ini mensyaratkan suatu tindakan yang bersifat menegasikan dari negara.

Meski mensyaratkan absennya intervensi negara untuk melindungi dan memenuhi hak sipil ini, negara tidak bisa lalu hanya berdiam diri. Negara wajib membuat suatu mekanisme proteksi berupa instrumen legal formal. Dalam peradaban politik modern umumnya kebebasan sipil dijamin konstitusi, produk hukum tertinggi, atau dalam suatu undang-undang dan sistem hukum pidana (penal code).

Bersambung…

Ilustrasi: radioidola.com

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *