Homo Sacer: Moderasi Beragama, Apakah Masih Idealis dan Realistis?

Lahirnya Homo Sacer dalam Sebuah Kuasa Kedaulatan

Secara singkat Homo Sacer adalah figur politik pada hukum Yunani kuno yang terlahir karena pengecualian-pengeculian dari kuasa kedaulatan. Ia dipandang sebagai makluk suci yang boleh dibunuh namun tidak boleh dikorbankan dalam ritual-ritual keagamaan. Pembunuh Homo Sacer tidak akan dipidanakan karena dalam hukum Yunani kuno ia adalah bagian yang bukan dianggap bagian artinya keberadaanya tidak dianggap sama sekali.

Namun untuk memahami fenomena lahirnya Homo Sacer tersebut maka perlu memahami kata kunci-kata kunci yang dipopulerkan oleh Giorgio Agamben dengan sebutan zeo, Bios, sovereign power, state of exception dan bare life.  Zoe adalah keadaan alamiah manusia, binatang serta tumbuh-tumbuhan yang bergantung pada hukum alam. Manusia pada waktu itu saling menikam sebagaimana Thomas Hobbes dalam karyanya berjudul De Civa menggambarkan manusia sebagai Homo Homini Lupus “manusia adalah serigala bagi manusia yang lainnya”.

Ketika hidup nomaden (hidup berpindah-pindah), mereka berkelompok-kelompok untuk mencari buruan. Setiap kelompok akan menyerang kelompok lainnya demi mempertahankan hidup mereka. Kehidupan alami seperti itu lambat laun berubah dari yang nomaden menjadi hidup bercocok tanam. Namun ketika musim kering hingga melahirkan krisis, penjarahanpun terjadi. Oleh sebab itulah dibutuhkan kontrak sosial antar semua orang.

Dari kontrak sosial tersebut segala hal menyangkut kebutuhan dasar bersama seperti keamanan, kedamaian, sandang dan papan akan diurus oleh segelintir orang yang dipercayai. Inilah embrio dari kedaulatan “sovereign power”. Sovereign Power atau kuasa kedaulatan adalah semua sistem kekuasaan baik itu monarki hingga demokrasi.

Setelah Zoe, diksi selanjutnya adalah Bios. Bios merupakan tubuh politik seseorang yang telah diakui karena bergabung dalam suatu kedaulatan. Setiap Bios yang telah bergabung akan dijamin hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Bios dalam sistem demokrasi (sovereign people: dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat) diberikan hak memilih dan dipilih sebagai eksekutif maupun legislatif dalam setiap pemilu.

Namun yang sering dilupakan adalah asal mula kehidupan alami manusia ketika menjadi Zoe. Mereka yang berkuasa memanfaatkan kuasa kedaulatan untuk memproduksi pengecualian-pengecualian “state of exception” dalam setiap kedaruratan, baik di dalam hukum maupun di luar hukum. Mereka yang awalnya Bios dapat seketika dicabut hak warga negaranya karena pengecualian/kedaruratan. Kemudian ketika Bios itu kehilangan hak warga negaranya maka negara sudah tidak menganggapnya sama sekali.

Mereka yang kehilangan atau dicabut jubah kewarganegaraaanya akan kehilangan segalanya, hak asasinya bahkan hak hidupnya karena mereka telah menjadi Homo Sacer sehingga boleh dibunuh namun tidak boleh dikorbankan.

Homo Sacer di Indonesia adalah orang-orang yang dibunuh, dibakar rumah-rumahnya hingga terusir dari kampung halamannya akibat state of exception dari pemerintah. Mereka yang memiliki keyakinan dan pandangan yang berbeda dengan kalangan mainstream mayoritas dianggap sesat dan dianggap bebas untuk dilucuti hak kewarganegaraanya.     

Kebebasan, Kesadaran, Rasionalitas dan Kebenaran Intersubjektif

Tugas hidup kita di dunia tidak hanya mengetahui, namun juga dituntut untuk melakukan perubahan. Mengetahui hal-hal abstrak, konsep, teori, menghafal kitab, rumus-rumus, hukum dan formula dalam ilmu pengetahuan. Melakukan perubahan dengan mengajak berbuat baik dan melarang berbuat buruk sesuai arahan moral agama, moral adat istiadat dan moral universal.

Untuk menciptakan masyarakat yang ideal yang penuh dengan toleransi tidak cukup dengan mengetahui konsep-konsep tentang tasamuh (toleransi), tawazun (berkeseimbangan), i’tidâl (lurus dan tegas), musawah (egaliter), syura (musyawarah), ishlah (reformasi), aulawiyah (mendahulukan yang prioritas), tathawwur wa ibtikar (dinamis dan inovatif), equal, egaliter, moderat dan lain sebagainya.

Perdamaian adalah sebuah common sense di masyarakat. Dibutuhkan ruang publik sehat guna mendesiminasi praktik-praktik baik dalam masyarakat yang oleh Habermas disebut dengan demokrasi delibertif. Untuk mewujudkan ruang yang toleran dan penuh dengan nuansa demokratis maka maka kata mensyarakatkan masyarakat yang bebas, sadar dan rasional.

Mewujudkan masyarakat yang toleran di ruang publik dibutuhkan masyarakat yang tidak sedang terintimidasi, mereka tidak dalam kekangan dan paksaan pihak manapun. Selain kebebasan, masyarakat toleran juga membutuhkan kesadaran otonom yang memiliki niat dan kehendak untuk berbuat sesuai dengan yang telah direncanakannya.

Setelah kebebasan dan kesadaran telah terbadankan dalam setiap individu-induvidu di ruang publik maka syarat selanjutnya adalah rasionalitas. Bahwa apa yang disampaikan di ruang publik haruslah dapat diterima, masuk akal dan sesuai dengan rasionalitas agama, rasionalitas ilmu pengetahuan dan common sense. Dari dialog individu-individu di ruang publik dengan kebebasan, kesadaran dan rasionalitas akan melahirkan kebenaran intersubjektivitas.

Dikarenakan setiap orang membawa kebenarannya masing-masing di ruang publik, maka kebenaran tertinggi adalah kebenaran intersubjektivitas. Semua orang tidak ingin dibunuh, dikebiri, diganggu, dihina dan lain sebagainya.

Moderasi Beragama, apakah masih Idealis dan Realistis

Moderasi beragama dengan keberterimaan tanpa syarat adalah cita-cita semua manusia di dunia ini, karena itu jejak DNA yang paling dasar dalam diri manusia adalah kedamaian. Maka dari itu manusia harus membenci kekerasan atas nama apapun. Manusia harus saling menghargai, menerima, menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Terciptanya gerakan moderasi beragama tidak bisa lepas dari jalan panjang melitasi sistem sosial yang telah mengerah ke kehancuran sistem sosial.

Berita-berita yang disodorkan terlevisi dan di beranda-beranda media sosial tentang kekerasan, mengusiran, bullying serta konflik sosial lainnya di masyarakat karena perbedaan inter dan antar umat agama. Bahwa semua problem-problem sosial yang melibatkan individu, kelompok dan organisasi dalam masyarakat bermula dari perjumpaan yang tidak normal. Banyak kalangan menyangsikan gerakan moderasi beragama yang digalakkan oleh pemerintah dengan mengatakan idealis utopis. Dengan menafikan perdamaian dan ketentraman yang selama ini telah dinikmati bersama.

Meskipun upaya moderasi beragama masih terjebak pada narasi-narasi dalam benak kolektif para intelektual dan belum mampu bertransformasi menjadi gerakan masif di masyarakat. Terlepas dari hal tersebut upaya pemerintah patutlah diapresiasi. Namun jangan sampai gerakan Moderasi menghomosacerkan orang lain karena the other is enemy. Atas nama Moderasi kemudian yang tidak moderat dipinggirkan, dikebiri, dilucuti hak warga negaranya.

Ilustrasi: Progreesive Geographies

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *