Kita (memang) Masih Melihat Laut sebagai Pemisah

Minggu ini, pemberitaan media massa tersedot oleh berita pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menurut beberapa sumber, hal ini bukanlah perkara baru. Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa ialah keinginan lama, sejak puluhan tahun lalu. Tahun 2011, masyarakat melalukan rapat akbar terkait hal ini. Dokumentasi rapat tersebut beredar juga di media sosial baru-baru ini.

Wal hasil, masyarakat menuntut segera dibentuk Provinsi Pulau Sumbawa dengan melalukan serangkaian aksi demostrasi yang dipusatkan di Pelabuhan Poto Tano (Pelabuhan Penyebrangan Sumbawa-Lombok). Menurut kabar yang beredar aksi tersebut dilaksanakan lima hari. Jelas agendanya, untuk menuntut pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), ya, DOB itu, ya, Provinsi Pulau Sumbawa itu.

Dalam surat yang beredar di media sosial berkop Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S), tujuan aksi tersebut untuk meminta pemerintah RI untuk mencabut moratorium daerah otonomi baru. Selain itu, aksi untuk mendorong pemerintah mengesahkan RUU pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.

Melihat ke Dalam

Sudah sejauh mana kita melihat diri kita dan keadaan kita di Pulau Sumbawa ini? Mungkin ini pertanyaan dasar yang harus kita jelaskan. Memang, ada beragam alasan, keinginan, dan tuntutan agar Provinsi Pulau Sumbawa segera dibentuk dan dimekarkan dari provinsi induknya Nusa Tenggara Barat.

Namun, saya masih melihat belum ada kegentingan yang benar-benar memaksa kita untuk segera “mandiri” membentuk sebuah pemerintahan baru. Alasan yang kerap muncul di berbagai media massa ialah karena akses kesehatan dan layanan administrasi pemerintahan yang jauh.

Kita coba kupas alasan tersebut untuk menggeser perspektif kita agar tidak dikuasai oleh opini publik semata. Layanan kesehatan memang ada di ibukota provinsi. Termasuk rumah sakit provinsi. Namun, apa iya, skala rumah sakit yang berstandar nasional dan internasional tidak bisa dibangun di salah satu wilayah di Pulau Sumbawa?

Saya kira jawabannya bisa. Tentu dengan seluru mekanisme yang ada. Baik lewat investasi swasta, wakaf, atau apa pun namanya itu. Bukankah yang digaungkan di Pulau Sumbawa itu kaya dengan tambang dan alam yang luar biasa. Tidak bisakah kita mengintervensi dana dari tambang-tambang tersebut untuk membangun rumah sakit internasional dengan skala dunia?

Tentu tidak gampang. Tapi dengan potensi sebagai “wilayah kaya” yang menjadi alasan untuk pemekaran itu apa yang tidak bisa. Hanya keinginan dan kemauan politik (political will) yang, menurut saya, memang belum ada dalam elite politik kita untuk membangun dengan baik agar pelayanan kesehatan di wilayah Pulau Sumbawa itu memiliki akses yang baik.

Kemudian, akses yang jauh. Memang, fakta geografisnya memang kita jauh. Dihubungkan oleh Selat Alas dengan akses satu sampai dua jam itu. Tapi bukankah itu yang membuat Nusa Tenggara Barat ini kaya? Kaya sebagai wilayah dan kaya dalam budayanya.

Bayangkan saja, jarang satu provinsi di Indonesia yang memiliki tiga suku besar dan eksis yang mendiami satu wilayah provinsi. Ini adalah bahan kajian yang sangat besar jika diteliti dan jelas akan menghasilkan banyak buku, jurnal, hingga diktat yang akan memperkaya khazanah dunia.

Belum lagi, jika kita melihat pengaruh dan diaspora tiga suku ini yang menyebar ke belahan dunia lain. Yang membawa adat, kebiasaan, bahasa, hingga keganjilan-keganjilannya sebagai manusia untuk bertemu dengan manusia lain di berbagai tempat di dunia ini. Inilah kekayaan kita sebagai Nusa Tenggara.

Lebih jauh, saya kira, jika alasan-alasan pembentukan Pulau Sumbawa hanya sekadar alasan akses, infrastruktur, administrasi terlalu jauh kita membayangkan untuk membentuk satu daerah baru untuk menyelesaikan masalah itu, bukan? Padahal dunia sudah terkoneksi dan terglobal sedemikian rupa.

Akses Kekuasaan?

Mungkin hanya ini yang tersisa. Tapi tidak apa-apa. Kuasa dan kekuasaan akhirnya mengemuka dalam isu pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa ini. Wajar-wajar saja jika sebagian kita juga banyak yang mencurigai agenda ini sebagai “sampul belakang” dari proposal yang kita ajukan ini.

Apa sebab? Menurut saya, belum ada alasan yang benar-benar masuk akal dan mendesak untuk dipertahankan dalam agenda ini. Apalagi belakangan, salah satu kesepakatan pembentukan itu, jika berhasil, salah satu kabupaten yang harus jadi ibukota provinsi dan jika tidak menjadi ibukota, kabupaten tersebut keluar dari kesepakatan tersebut.

Ya begitulah, berarti ibukota provinsi baru ini seolah-olah sudah “diijon” sebelum dibentuk. Sudah dipatok ini dan itu sebelum ada barangnya. Tak pelak lagi, tiada lain dan tiada bukan, bagi-bagi kekuasaan menjadi pemandangan. Walaupun, menurut saya, hal tersebut wajar-wajar saja setelah perjuangan dilakukan. Tapi kalau sudah ditentukan ini dan itu sebelum perjuangan berhasil, di situlah terlihat ada yang ganjil.

Jelas, dengan pembentukan provinsi baru, gedung dan kantor-kantor baru akan dibangun. Kekuasaan akan semakin menyempit. Harapan untuk menjadi bagian dari kantor-kantor tersebut akan terbuka lebar. Akses kepada kekuasaan akan semakin muda. Lingkaran dalam lingkaran pun akan semakin mudah didapat. Siapa yang dapat, itu? Ya mereka yang elite-elite itu, mereka yang dari sekarang punya akses kekuasaan itu, mereka yang sudah berjuang atas nama rakyat untuk pembentukan provinsi itu yang (sebenarnya) rakyat juga tidak tahu.

Dan kamu, rakyat biasa, tetap saja, berobatmu mungkin akan di rumah sakit provinsi yang tidak nyebrang laut itu. Tapi, pelayananya tetap seperti rumah sakit yang sebelumnya kamu nikmati pas nyebrang laut itu. Tidak ada bedanya. Mungkin juga kalau kamu pasien BPJS tahu sendiri pelayanannya seperti apa bukan?

Terus, mereka itu? Ya mereka sudah jadi pejabat, pemain proyek, pengusaha.  Kalau mereka sakit apakah mereka ke rumah sakit yang tidak nyebrang laut itu? Jelas tidak. Mereka akan mengakses rumah sakit di tempat-tempat lain yang lebih canggih lagi. Yang lebih maju lagi. Yang lebih prima lagi. Apakah dengan nyebrang laut? Tentu tidak mereka akan pakai pesawat. Dan itu akan berulang terus.

Dan saya kira, yang terpenting saat ini bukanlah provinsi baru, tapi keadilan untuk semua, pelayanan publik yang baik, kesejahteraan yang meningkat, pendidikan yang berkualitas, infrastruktur dengan akses yang setara, ekonomi yang tumbuh, angka harapan hidup yang tinggi, dan lapangan kerja baru. Jelas, untuk menyelesaikan itu tidak hanya dengan provinsi barukan?

Ilustrasi: koranntb.com