Nama Hj. Siti Rohmi Djalilah bukanlah sosok asing di Nusa Tenggara Barat (NTB). Perempuan kelahiran Pancor ini telah meninggalkan jejak penting dalam sejarah politik dan pendidikan NTB, khususnya saat menjabat sebagai Wakil Gubernur periode 2018–2023. Di tengah struktur sosial yang kerap menempatkan perempuan sebagai pelengkap, kehadiran Hj. Rohmi menjadi simbol kuat bahwa perempuan mampu mengambil peran sentral dalam proses pembangunan. Peran dan kontribusinya menjadi bukti nyata bahwa perubahan sosial bisa dimulai dari ruang yang paling tradisional sekalipun.
Perbincangan tentang feminisme sering menimbulkan jarak di masyarakat. Tak jarang, paham ini dianggap bertentangan dengan nilai-nilai lokal dan keagamaan. Namun, melalui peran Hj. Rohmi, kita melihat bentuk feminisme yang berbeda, bukan yang menantang dari luar, tetapi yang tumbuh dari dalam, dari tradisi dan keyakinan. Ia tidak perlu menyerukan kesetaraan lewat slogan keras, karena telah membuktikannya lewat tindakan nyata dan konsistensi dalam bekerja.
Feminisme yang ia tunjukkan bukan soal retorika, tetapi praksis sosial dan kultural yang menjawab kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan jati diri. Latar belakang pesantren dan pendidikan agama yang kuat justru menjadi kekuatan utama bagi Hj. Rohmi dalam memaknai peran perempuan. Sebagai perempuan yang lahir dari keluarga ulama besar, yakni putri dari TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, pendiri organisasi Islam Nahdlatul Wathan yang sangat berpengaruh di NTB, ia tumbuh dalam lingkungan pesantren yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman.
Warisan keulamaan dan tradisi pesantren dari keluarga menjadi fondasi kuat dalam memperjuangkan keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan. Ia memahami betul bagaimana ajaran agama dapat menjadi landasan dalam perjuangan tersebut. Ia tidak hanya berbicara soal hak, tetapi juga tanggung jawab, bukan sekadar kesempatan, tetapi juga pengabdian. Inilah wajah kepemimpinan yang merangkul, bukan memisah. Kepemimpinan yang tidak meninggalkan akar, tetapi justru tumbuh subur dari dalamnya.
Selama menjabat sebagai Wakil Gubernur, Hj. Rohmi dikenal dengan program-program yang berpihak pada masyarakat, khususnya perempuan dan anak. Ia mendorong kebijakan-kebijakan seperti pencegahan pernikahan usia anak, penguatan akses dan kualitas pendidikan, pemberdayaan perempuan melalui pelatihan dan ekonomi kreatif, hingga pelestarian lingkungan hidup. Misalnya, program Gerakan Zero Waste yang diinisiasi Hj. Rohmi berhasil mengurangi sampah plastik di beberapa desa di NTB, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan bersih dan sehat.
Ia menunjukkan bahwa menjadi pemimpin tidak harus meninggalkan identitas kultural dan religius, dan bahwa perempuan bisa menjadi agen perubahan tanpa kehilangan akarnya. Feminisme yang ia bawa bukan tentang konfrontasi atau antagonisme terhadap nilai lama, tetapi tentang keberlanjutan nilai-nilai luhur dalam wajah yang lebih adil dan setara.
Revitalisasi Posyandu juga menjadi salah satu inisiatif yang memperkuat pelayanan kesehatan ibu dan anak, terutama di daerah terpencil. Ia tidak hanya hadir di ruang formal seperti rapat atau forum elite, tetapi juga turun langsung ke desa-desa, berdialog dengan warga, mendengar aspirasi mereka, dan memastikan suara-suara rakyat diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Tentu bukan hal mudah bagi seorang perempuan menapaki jalan politik di NTB, daerah yang masih memegang erat norma sosial dan budaya patriarkis.
Tantangan yang dihadapi Hj. Rohmi tidak hanya datang dari sistem birokrasi yang didominasi laki-laki, tetapi juga dari pandangan masyarakat yang masih menempatkan perempuan di ranah domestik semata. Namun, ia menjawab semua itu dengan ketekunan, kerja nyata, dan keberanian melampaui batas-batas yang selama ini dianggap wajar. Dalam setiap langkahnya, Hj. Rohmi menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya bisa “ikut serta,” tetapi mampu “memimpin” dan memberikan arah.
Kehadiran Hj. Siti Rohmi Djalilah di ruang publik membawa angin segar bagi tafsir baru tentang kepemimpinan perempuan di NTB. Ia menunjukkan bahwa menjadi pemimpin tidak harus meninggalkan identitas kultural dan religius, dan bahwa perempuan bisa menjadi agen perubahan tanpa kehilangan akarnya. Feminisme yang ia bawa bukan tentang konfrontasi atau antagonisme terhadap nilai lama, tetapi tentang keberlanjutan nilai-nilai luhur dalam wajah yang lebih adil dan setara.
Ini adalah feminisme yang tidak membenturkan, tetapi menyatukan; feminisme yang menekankan bahwa menjadi perempuan tidak menghalangi peran, melainkan memperkaya cara kita memimpin. Saat ini, ketika diskusi tentang peran perempuan sering terjebak dalam polarisasi antara konservatif dan progresif, figur seperti Hj. Rohmi memberi contoh bahwa jalan tengah itu ada. Jalan yang tidak memisahkan agama dari kesetaraan, dan budaya dari pembaruan.
Ia menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan, antara nilai dan gerakan, antara kearifan lokal dan transformasi global. Dalam dirinya, kita melihat bahwa tradisi bukanlah penghalang bagi perubahan, melainkan sumber kekuatan untuk membangun peradaban yang lebih manusiawi. NTB membutuhkan lebih banyak sosok seperti Hj. Rohmi, perempuan yang tidak sekadar menjadi simbol, tetapi benar-benar ikut membentuk arah kebijakan dan wajah daerah.
Dari dirinya, kita belajar bahwa perubahan tidak selalu datang dari suara yang lantang, tetapi juga bisa tumbuh dari keteladanan yang tenang, konsisten, dan membumi. Sosok seperti Hj. Siti Rohmi Djalilah mengajarkan kita bahwa keberanian terbesar seorang perempuan bukan hanya melawan dunia luar, tetapi menghadirkan dunia baru dari dalam ruang yang ia miliki. Itulah kekuatan sejati kepemimpinan perempuan yang berakar, berdialog, dan berdampak.
Di tengah arus modernisasi yang sering kali menghancurkan nilai-nilai lokal, Hj. Rohmi menunjukkan bahwa perempuan dapat menjadi penjaga sekaligus penggerak perubahan. Ia membuktikan bahwa kekuatan seorang pemimpin perempuan tidak terletak pada ketegasan semata, melainkan pada kemampuan untuk memahami dan merangkul keberagaman masyarakat yang didasari nilai agama dan budaya. Melalui pendekatan inklusifnya, ia berhasil menciptakan ruang di mana perempuan dari berbagai latar belakang dapat tumbuh dan berkontribusi secara maksimal.
Ilustrasi: sinar5news.com
Mahasiswa Hubungan Internasional Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram
