Membaca Heterarki dalam Masyarakat Muslim Indonesia

Bedah buku Heterarki Masyarakat Muslim Indonesia karya Abdul Wahid dan Atun Wardatun menghadirkan diskursus menarik tentang bagaimana konsep heterarki dapat menjadi lensa baru dalam memahami dinamika sosial masyarakat muslim di Indonesia. Saya mencatat bahwa isu-isu penting seperti agensi kolektif, kuasi hegemoni, dan perubahan sosial menjadi titik kunci yang bertali-temali dengan gagasan heterarki.

Prof. Dr. Atun Wardatun menegaskan bahwa heterarki bukan sekadar teori asing yang dipaksakan, melainkan hasil refleksi dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Melalui buku ini, ia dan Abdul Wahid berusaha menawarkan metodologi alternatif, yaitu autoetnografi analisis isi. Metode ini merupakan kombinasi antara pengalaman personal (autoetnografi) dengan analisis konten yang bersifat lebih objektif.

Dengan pendekatan ini, pengalaman pribadi tidak hanya dianggap subyektif atau narsis, melainkan bisa ditransformasikan menjadi pengetahuan ilmiah yang sahih. Prof. Atun mencontohkan bagaimana isu-isu sensitif seperti KDRT atau seksualitas lebih mudah diungkap melalui pengalaman langsung korban, yang kemudian dianalisis untuk menemukan pola sosial.

Lebih jauh, Prof. Atun mengakui keterbatasan penelitian yang banyak mengambil locus di Bima. Namun, ia berargumen bahwa representasi parsial tersebut tetap sah untuk menyimbolkan dinamika masyarakat muslim Indonesia secara umum. Dalam konteks ini, agensi perempuan Bima, misalnya, menunjukkan bentuk resistensi kolektif yang berbeda dengan narasi feminisme Barat yang lebih menekankan pada individualitas.

Sementara itu, Dr. Saipul Hamdi menyoroti relevansi heterarki dalam konteks perubahan sosial. Menurutnya, otoritas adat yang hegemonik sering kali bersinggungan dengan regulasi negara. Teori heterarki menjadi tandingan terhadap konsep hierarki yang melihat kekuasaan sebagai piramida. Dalam masyarakat modern, distribusi kekuasaan berlangsung lebih cair, sehingga heterarki dapat menjelaskan perubahan adat dan pergeseran legitimasi sosial yang terjadi.

Pandangan kritis datang dari Prof. Dr. Nuriadi yang menilai buku ini sebagai puncak intelektualitas dua penulisnya. Ia mengapresiasi keberanian mereka melahirkan teori, namun juga memberi catatan. Pertama, persoalan representasi: bagaimana Bima bisa dibaca sebagai Indonesia? Ia menyebut pendekatan ini sebagai pars pro toto—sebagian mewakili keseluruhan.

Kedua, heterarki yang ditawarkan sebenarnya masih bersinggungan dengan strukturalisme fungsional, hanya saja ia bergerak lebih jauh dengan menekankan sifat cair kekuasaan. Namun, Nuriadi menilai buku ini belum cukup menjawab syarat-syarat praktis heterarki, misalnya apa prasyarat perpindahan kekuasaan agar berjalan selaras.

Dalam konteks metodologi, Nuriadi menyoroti kekhasan pendekatan autoetnografi analisis isi yang diklaim penulis. Ia mempertanyakan sejauh mana metode ini bisa berlaku bagi peneliti luar (outsider). Selain itu, ia menekankan pentingnya membangun kesadaran heterarkis agar mampu mendobrak sistem patriarkis, feodalistik, dan hierarkis yang masih mengakar.

Prof. Dr. Abdul Wahid menegaskan bahwa buku ini lahir dari perjalanan intelektual panjang, termasuk penelitian di berbagai daerah seperti Bima, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, dan Kalimantan Selatan. Menurutnya, heterarki adalah cara pandang yang melawan kecenderungan melihat masyarakat muslim secara hierarkis.

Sejarah Islam di Nusantara menunjukkan sifat cair, tentatif, dan sinkretik, yang menandakan adanya distribusi kuasa yang tidak selalu linier. Heterarki, dengan demikian, bukan hanya analisis, tetapi juga kesadaran politik. Menulis buku, menulis puisi, bahkan berwacana adalah tindakan politik yang dapat menggerakkan perubahan sosial.

Kata kunci buku ini, sebagaimana ditegaskan Abdul Wahid, adalah perubahan sosial. Heterarki menjadi alarm bagi masyarakat agar tidak terjebak dalam mentalitas pascakolonial yang inferior, sekaligus membuka kesadaran bahwa mobilitas sosial dan distribusi kekuasaan adalah keniscayaan.

Ia menegaskan bahwa kekuasaan seharusnya dipergilirkan, sebagaimana pesan Al-Qur’an: wa tilkal-ayyamu nudaawiluhaa bainan-naas.

Secara keseluruhan, buku Heterarki Masyarakat Muslim Indonesia menghadirkan tawaran segar dalam khazanah ilmu sosial di Indonesia. Ia menantang cara pandang hierarkis, menawarkan metodologi baru, sekaligus mengangkat pengalaman partikular (Bima) sebagai pintu masuk memahami realitas yang lebih luas. Kritik yang muncul—mulai dari soal representasi hingga prasyarat praktis heterarki—justru memperlihatkan dialektika sehat dalam ilmu pengetahuan.

Pada akhirnya, heterarki bukan hanya teori, melainkan kesadaran untuk melihat masyarakat muslim Indonesia sebagai ruang sosial yang cair, dinamis, dan selalu terbuka bagi perubahan.[]