Refleksi Pemilukada NTB, 2020: Perempuan, Kemampuan atau Keturunan? (1)

PESTA pemilihan pemimpin daerah sudah berakhir seiring dengan berlalunya tanggal 9 Desember 2020, tetapi nilai demokrasi harus terus menggema. Demokrasi bukan hanya tentang pemilihan, kedaulatan rakyat yang mendominasi penyelenggaraan pemerintah adalah yang utama. Demokrasi juga menjamin kesetaraan rakyat tanpa perbedaan apapun untuk berpartisipasi penuh di dalam pemerintahan baik sebagai yang dipilih maupun pemilih, tentu sesuai dengan aturan main yang disepakati.

Di NTB, Pemilukada serentak dilakukan di tujuh (7) dari sepuluh (10) kabupaten/kota yaitu,  berturut-turut dari timur: Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar (KSB), Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Kota Mataram. Pendewasaan demokrasi terlihat dengan munculnya lebih banyak calon perempuan, dibandingkan pemilukada sebelumnya, yang tersebar di beberapa tempat tersebut baik sebagai calon (bupati/walikota) maupun sebagai calon wakil bupati/walikota.

Di Kabupaten Bima, petahana perempuan yang juga bupati perempuan pertama di NTB,  periode 2016-2021 yaitu Indah Dhamayanti Putri (IDP) maju lagi periode ini. Di Kabupaten Dompu, untuk pertama kalinya perempuan ikut bertarung, yaitu  Eri Aryani sebagai calon bupati nomor urut 1 dan Ika Rizky Veryani sebagai calon wakil bupati nomor urut 3. Di Kabupaten Sumbawa muncul nama perempuan sebagai calon wakil bupati yaitu Dewi Noviani berpasangan dengan Mahmud Abdullah yang merupakan wakil bupati petahana, 2016-2021.

Di Lombok Tengah muncul juga calon bupati perempuan yaitu Lale Prayatni, nomor urut 1 yang oleh para pendukungnya dijuluki Ratu Kosong Satu. Sedangkan di Kota Mataram muncul dua srikandi yang berlaga untuk calon walikota, Selly Andayani, nomor urut 2 dan calon wakil walikota nomor urut 4, Baiq Diyah Ratu Ganefi.

Secara keseluruhan, perhelatan pemilukada serentak kali ini, memunculkan empat (4) perempuan sebagai calon kepala daerah, dan tiga (3) orang sebagai calon wakilnya. Jadi ada tujuh (7) perempuan pemberani yang ikut berlaga memenangkan hati rakyat, menghadapai berbagai tantangan dalam prosesnya. Praktis hanya di KSB yang notabene paslonnya melawan kotak kosong, dan di KLU yang tidak dimasuki oleh calon perempuan.

Menurut hasil real count, yang diperoleh dari laman https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkk/tungsura/52, jam 18.00 hari Sabtu, 12 Desember 2020 IDP kemungkinan besar akan melenggang ke kursi kekuasaan dengan perolehan suara, 44. 4%, lebih tinggi 7% dari perolehan terbesar kedua oleh paslon Syafruddin-Adi Mahyudi (Syafaad). Sedangkan pendatang baru, Dewi Noviani di Sumbawa, perolehan suaranya terbesar kedua (24.3%), masih bersaing ketat dengan calon nomor urut lima (5) yang mendapatkan pemilih terbanyak (25%) dengan selisih yang sangat tipis yaitu 0.7%

Menarik untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung maupun menghalangi sampainya para perempuan pemberani ini ke kursi panas kekuasaan. Tentu siapapun bisa mengajukan berbagai asumsi, tetapi tulisan ini ingin melihat tiga faktor yang kemungkinan besar menjadi faktor utama (main factor) bukan hanya sebagai faktor pendukung (contributing factor). Asumsi yang perlu dikembangkan adalah, apakah karena faktor jenis kelamin (keperempuanan), keturunan (dinasti), atau memang karena kemampuan. Kemampuan di sini lebih bermakna bobot visi-misi dan komunikasi politik yang dimainkan oleh perempuan itu secara pribadi di dalam memanfaatkan berbagai resources yang ada.

Tentu ada faktor lain juga misalnya faktor petahana (langsung maju atau mendukung salah satu calon), banyak sedikitnya dukungan partai politik (wakil rakyat di DPRD), atau juga money politics. Tetapi tidak menjadi aspek yang dilihat oleh artikel singkat ini.

Kurniawati Hastuti Dewi (2015) dalam penelitiannya tentang keberhasilan para perempuan meraih kursi pemimpin daerah dalam konteks budaya Jawa melihat tiga faktor utama sebagai pendukung, yaitu Islam (merepresentasikan simbol-simbol keIslaman), gender (keperempuanan dan dukungan kesadaran gender yang semakin meluas), dan jaringan sosial (termasuk organisasi sosial keagamaan yang menjadi afiliasi, NU atau Muhammadiyah). Istilah dinasti atau keturunan masuk menjadi pendukung terbentuknya jaringan sosial tersebut, misalnya keturunan pesantren. Hasil penelitiannya tertulis dalam buku yang berjudul: Indonesian Women and Local Politics: Islam, Gender and Networks in Post-Suharto Indonesia

Bagaimana dengan konteks NTB? Ketiga faktor yang disebut oleh Kurniawati (2015) di atas, Islam, gender, dan jaringan,  menurut hemat saya hanya sebagai contributing factor, bukan sebagai main determinant factor. Tentu untuk menjawab pertanyaan itu tidak sederhana dan tidak bisa digeneralisir. Diperlukan penelitian lanjutan untuk membuktikan. Jika IDP dapat diambil sebagai contoh kasus, maka nampaknya determinant factor-nya adalah tiga hal yaitu kemampuan komunikasi, keperempuanan, dan keturunan. Urutan di sini menggambarkan level pengaruh masing-masing faktor.

Tidak bisa dinafikan, ketika melihat calon perempuan, publik lebih banyak menunjuk faktor-faktor di luar dirinya, terutama faktor keturunan (dinasti) yang menjadi penentu utama kemenangan. Perempuan masih dinilai lemah, kurang memiliki kapasitas bertindak, dan perlu back up yang lebih kuat daripada potensi dirinya sendiri. Asumsi ini tidak sama sekali keliru karena memang sebagian besar perempuan yang maju itu adalah istri, anak, atau saudara dari orang-orang yang kuat secara politis.

Calon Walikota Mataram misalnya adalah istri dari ketua partai besar yang juga telah memakan asam dan garam serta masih aktif di dunia politik dan pemilihan. Calon Bupati Loteng juga adalah istri dari Sekda Provinsi NTB yang sedang berkuasa saat ini. Calon Bupati Dompu juga istri dari bupati petahana, sedangkan IDP adalah isteri dari mendiang Ferry, Bupati Bima dua periode sebelum di tengah kekuasaan periode kedua beliau wafat. Demikian juga calon Wakil Bupati Sumbawa, yang merupakan adik kandung Gubernur NTB saat ini.

Kecuali IDP yang merupakan petahana, mereka semua kemungkinan gagal menduduki kursi yang dikejar, walaupun mereka ada pada level yang sama dalam hal memiliki back up dinasti.

Kemampuan komunikasi dapat dilihat antara lain pada public speech yang mereka tampilkan di saat debat publik dan pada momen-momen lain yang sempat penulis ikuti lewat media sosial. Harus diakui, kemampun retorika IDP jauh mengungguli para kolega perempuannya tersebut. Intonasi, ekspresi, dan runtutan kalimat yang tertata merupakan kualitas yang dimiliki IDP. Selain itu majunya IDP bersama wakil yang sama dengan periode sebelumnya yaitu Dahlan M. Noer dengan singkatan INDAH dan tagline RAMAH memperlihatkan efektifnya komunikasi internal yang mereka jalin, di antara kecenderungan berpisah dan saling berhadap-hadapannya petahana (kepala daerah dan wakil) di berbagai tempat.Sebut saja misalnya di Sumbawa pada periode ini di mana bupati petahana, Husni Djibril, nomor urut 1 dan wakil bupati petahana, Mahmud Abdullah, nomor urut 4 sama-sama berjuang menjadi the next bupati.

Apakah dinasti tidak memegang peranan? Apa hal istimewa lain yang dimiliki IDP?

(Bersambung)

Ilustrasi: satunama.org

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *