Hukum Adat dan Nasib Transformasi Generasi Indonesia

Istilah ‘adat’ sering diartikan sebagai kebiasaan. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang, serta dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Setiap wilayah di Indonesia tentunya memiliki adat tersendiri yang berbeda satu sama lain. Misalnya, salah satu contoh mengenai pembagian warisan hukum adat Minangkabau dan Jawa, dalam hukum adat Minangkabau mengharuskan wanita mendapat warisan utuh dari orangtuanya, sedangkan laki-laki Minangkabau bertugas merantau ke luar kota untuk mencari harta kemudian ilmu yang mereka dapatkan di perantauan diamalkan di kampung halaman.

Berbeda dengan hukum adat di wilayah Jawa Tengah ataupun Yogyakarta, yang mana seorang laki-laki mendapat warisan lebih banyak dibandingkan seorang wanita. Namun, apakah hukum adat masih eksis dan konformitas dengan karakteristik generasi sekarang ini? Sebagaimana transformasi teknologi yang semakin pesat dan mudah mendatangkan budaya-budaya baru bagi generasi bangsa.

Hukum adat mempunyai makna tersendiri karena merupakan refleksi dari budaya masyarakat hukum adat setempat dan hidup dalam sanubari setiap masyarakat. Pada dasarnya, hukum adat bersenyawa dengan masyarakat tempat lahir dan tumbuhnya, maka dengan sendirinya hukum adat itu merupakan fenomenologi masyarakat. Sehingga, hukum adat tetap relevan dan berperan dalam masyarakat, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Hukum adat dan transformasi sosial adalah dua hal yang hubungan satu sama lain bersifat paradoksal.

Hukum adat tunduk pada karakter normatifnya, sementara transformasi sosial berjalan konformitas dengan kontinuitas empiris. Dengan atribut yang melekat, hukum menghendaki ketegaran dalam arus perubahan, sementara dinamika sosial membutuhkan penyesuaian pada hukum, dengan dalih agar hukum dapat fungsional. Yang menjadi persoalan adalah hukum yang harus menyesuaikan dengan perubahan atau mempertahankan hukum dalam perubahan. Manakala hukum yang harus menyesuaikan dengan perubahan, maka keadaan semacam ini dapat berakibat terhadap keberadaan norma-norma dasar yang terdapat di balik hukum, terutama hukum adat.

Sebaliknya, apabila dalam proses perubahan, hukum yang harus dipertahankan, maka seluruh kaidah-kaidah hukum akan menunda perubahan dan akibatnya adalah ketertinggalan. Oleh karena itu, yang terpenting dalam konteks transformasi sosial ini adalah mengelaborasikan peranan hukum, terutama hukum adat, agar tetap dapat fungsional di masyarakat. Melihat perkembangan perubahan masyarakat yang hidup pada zaman globalisasi dan modernitas bisa disebut sebagai konsekuensi logis dari kemajuan teknologi, informasi, dan transportasi, hal ini cenderung meninggalkan sesuatu yang telah menjadi pegangan luhur dalam budaya.

Ketimpangan paham antara budaya barat dan budaya lokal membuat kesenjangan yang sangat sakral bagi generasi nasional dalam memahami kearifan lokal. Sementara itu, konformitas hukum adat terhadap transformasi generasi nasional bisa dicapai dengan pendayagunaan teori sejarah dan praktik empiris dalam masyarakat untuk mencapai kestabilan dan pelestarian kearifan lokal oleh generasi-generasi penerus bangsa. Ada empat syarat eksistensi hukum adat: pertama, sepanjang masih hidup. Hukum adat di beberapa desa di kabupaten Merangin masih hidup dan masih berjalan, walaupun sampai saat ini fungsinya semakin kurang maksimal. Eksistensinya bisa dibuktikan dengan adanya Lembaga Adat Desa dalam struktur Pemerintahan Desa dan masih melakukan persidangan jika ada sengketa dalam masyarakat.

Kedua, sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan masyarakat yang positif tidak berpengaruh besar pada hukum adat, sebagai contoh jika dalam pemerintahan ada hierarki pemerintahan, maka hukum adat pula terdapat hierarki. Lantas ada penyesuaian pemberlakuan hukum terhadap keadaan masyarakat yang selalu berubah. Ketiga, sesuai dengan prinsip NKRI. Hukum adat yang berlaku di kabupaten Merangin, telah menganut nilai-nilai yang berlaku di dalam Pancasila yang merupakan falsafah dasar negara Indonesia.

Keempat, diatur dalam Undang-Undang. Sejak amandemen UUD 1945 dan mulai berlakunya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, celah untuk memberikan keleluasaan bagi desa untuk menentukan hukumnya sendiri sudah sangat terbuka, tinggal saat ini bagaimana aplikasinya di tingkat Pemerintahan Daerah itu.

Pembangunan nasional di negara-negara berkembang pada hakikatnya merupakan usaha ke arah modernisasi dalam berbagai kehidupan bangsa yang bersangkutan, termasuk modernisasi hukum. Modernisasi hukum di sini dapat diartikan sebagai transformasi total dari tata hukum lama menjadi tata hukum baru yang lebih baik sesuai dengan kemajuan dan keadaan. Pembangunan hukum mengandung makna ganda yaitu:

Pertama, sebagai suatu usaha untuk memperbaharui hukum positif sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangannya yang mutakhir, yang biasa disebut modernisasi hukum.

Kedua, sebagai suatu usaha untuk memfungsionalkan hukum dalam masa pembangunan, yaitu dengan cara turut mengadakan perubahan-perubahan sosial sebagaimana dibutuhkan oleh suatu masyarakat yang sedang membangun.

Dalam pembangunan hukum di Indonesia, diinginkan adanya transformasi total, sebagai upaya perombakan secara fundamental terhadap hukum yang lama untuk digantikan dengan tata hukum yang baru. Dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia, ciri-ciri hukum modern harusnya dipenuhi.

Dalam hal ini, kedudukan hukum adat tidak dapat diabaikan begitu saja dalam pembentukan hukum nasional. Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan pembangunan hukum nasional yang menuju kepada unifikasi hukum. Untuk mengetahui peranan hukum adat dalam pembangunan hukum nasional, maka harus diketahui nilai-nilai sosial dan budaya yang menjadi latar belakang hukum adat tersebut: Satu, nilai-nilai yang menunjang pembangunan hukum, nilai-nilai mana harus dipelihara dan diperkuat. Dua, nilai-nilai yang menunjang pembangunan hukum, apabila nilai-nilai tadi disesuaikan atau diharmonisir dengan proses pembangunan. Tiga, nilai-nilai yang menghambat pembangunan hukum, akan tetapi secara berangsur-angsur akan berubah apabila karena faktor-faktor lain dalam pembangunan. Empat, nilai-nilai yang secara definitif menghambat pembangunan hukum dan oleh karena itu harus dihapuskan dengan sengaja.

Dengan demikian, berfungsinya hukum adat dalam proses pembangunan/pembentukan hukum nasional adalah sangat tergantung pada interpretasi nilai-nilai yang menjadi latar belakang hukum adat tersebut. Pemberlakuan hukum adat yang diusung dengan karakteristik masyarakat tanpa mengenal transformasi sosial didukung dengan kestabilan hukum nasional itu sendiri. Relevansi keduanya, menjadi tonggak pemberlakuan hukum-hukum baru yang konformitas dengan karakteristik masyarakat yang bergantung pada pemberdayaan hukum adat tersebut.

Ilustrasi: Madaniberkelanjutan.id

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *