Khofifah Indar Parawansa: Perempuan Berpolitik, Why Not?

Khofifah Indar Parawansa berpeluang besar menjadi pemimpin Indonesia. Dia memiliki banyak potensi dan punya rekam jejak yang baik. Cerdas, pengetahuannya luas, track record-nya bersih adalah modal yang sangat besar. Khofifah tak hanya memiliki potensi diri di atas rata-rata, melainkan juga termasuk tokoh muda yang berpikiran maju.  

Kelebihan lainnya adalah Khofifah pernah menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan pemimpin organisasi perempuan terbesar di Indonesia. Hal ini mengukuhkannya sebagai tokoh pemberdayaan perempuan di negeri ini dan bukan tidak mungkin dia akan merebut kepemimpinan nasional. (Effendi Gazali, Pakar Komunikasi Politik Universitas Indonesia)

Khofifah Indar Parawangsa, arek Surabaya kelahiran 19 Mei 1965, sejak remaja terkenal sebagai aktivis organisasi di lingkungan NU, mulai dari IPPNU, Ketua Umum PMII cabang Surabaya (1986) dan sejak tahun 2000 menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU.

Pada tahun 1990 beliau meraih gelar sarjana dari fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian melanjutkan pendidikan strata-2 di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Indonesia pada tahun 1997.

Baca juga: Dinda tentang La Rimpu, Agen Perdamaian Itu

Untuk karir politik, ia bermula menjadi pemimpin Fraksi PPP DPR RI pada tahun (1992-1997) dilanjutkan dengan menjadi pimpinan Komisi VIII DPR RI (1997-1998), bergabung dengan anggota Komisi II DPR RI (1997-1998), menjadi Wakil Ketua DPR RI  bidang industri, perdagangan dan pembangunan pada tahun 1999.

Beliau  juga adalah Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan ke-5 pada Kabinet Persatuan Nasional era pemerintahan KH Abdurrahman Wahid (1999-2001). Tidak berhenti di situ, Khofifah menjadi Kepala Badan Keluarga Berencana Nasional (1999-2001) dan kembali menjadi Ketua Komisi VII DPR RI pada tahun (2004-2006), setelah itu menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB MPR RI (2004-2006).

Selain dunia politik, Khofifah juga mempunyai komitmen di dunia pendidikan dan perkoperasian. Komitmen itu ia tunjukkan lewat pengabdiannya sebagai Ketua Umum Yayasan Taman Pendidikan dan Sosial Nahdhatul Ulama (YTPS NU) Khadijah Surabaya. Wakil Ketua Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN, 2010-2014).

Pada tahun 2014, ia terpilih menjadi Menteri Sosial Indonesia dalam kabinet kerja Presiden Joko Widodo. Pada tahun 2018, ia mengundurkan diri sebagai menteri  karena mengikuti pemilihan umum gubernur Jawa Timur berpasangan dengan bapak Emil Elestiano Darak. Hingga pada tahun 2019 pasangan Khofifah Indar Praawansa dan Emil Darak dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur ke-14.

Baca juga: Sisi Intelektualitas Debat Pilkada: Catatan dari Dalam

Selain sibuk di ranah politik, Khofifah Indar Parawansa juga tak lupa membukukan buah pikirannya. Karya yang menjadi ulasan pikiran dan visinya untuk negeri ini. Buku berjudul Visi dan Aksi (2013), NU, Perempuan, dan  Indonesia (2015), kemudian Pemimpin Melayani: Pandangan Sosial Politik Khofifah Indar Parawansa (2015) yang berisi tentang refleksi pemikiran visioner seorang muslimah, aktivis politik dan perjungan emosional kaum perempuan.

Karya selanjutnya Melawan Pembajakan Demokrasi Pelayanan dari Pilkada Jawa Timur, Mengukur Paradigma Menembus Tradisi, dan yang terakhir Warga Jatim Memilih Bukde Khofifah menggantikan Pakde Karwo.

Menurut Khofifah, keterwakilan perempuan di ranah politik merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dapat tercipta low politik yaitu politik yang meneduhkan dan jauh dari kegaduhan. Apakah politik di Indonesia ini sudah seperti itu? Tentu jawabannya belum, bahkan belum mendekati.

Pertanyaannya apakah perempuan bisa menciptakan low politik? Tentu saja bisa karena pada fitrahnya perempuan membawa kedamaian sehingga tercipta politik yang sejuk, politik yang damai, politik yang santun. Untuk memperoleh hal tersebut kaum perempuan Indonesia harus melakukan perubahan dimulai dari dalam diri, salah satunya dengan mau percaya diri bahwa perempuan mampu menjadi pemimpin.

Khofifah tidak terlalu ekstrim dalam memberikan pandangan terhadap boleh atau tidaknya perempuan menjadi seorang pemimpin dan berpolitik. Karena ia mengartikan politik sebagai pengurusan kepentingan umat. Kepemimpinan adalah amanah, menjadi seorang pemimpin tidak hanya pertanggungjawaban kepada manusia atau masyarakat, namun yang paling utama adalah tanggung jawab kepada Allah Swt. 

Baca juga: Refleksi Pemilukada NTB, 2020: Perempuan, Kemampuan atau Keturunan? (1)

Sehingga Khofifah lebih banyak membuktikan pemikiran tersebut dengan cara bagaimana bisa terjun dalam ranah politik dan kepemimpinan.  Menurutnya perempuan yang ingin mendekati atau terjun dalam ranah politik harus memiliki pemahaman dan pengetahuan.

Dengan hal tersebut perempuan akan dihargai. Ia juga menghimbau untuk perempuan Indonesia yang ingin terjun ke ranah politik agar memberikan hal baru untuk dunia politik dengan cara perempuan yang sebenarnya.

Harapan Khofifah adalah pemimpin perempuan bisa menjadi lokomotif penarik gerbong perubahan menuju masyarakat yang melek kesetaraan gender, dengan demikian sistem patriarki yang menjadi akar dari kekerasan terhadap perempuan bisa dihilangkan dari muka bumi.

Khofifah mengutip pemikiran Luce Irigaray (1932) dimensi subjektivitas perempuan maupun laki-laki harus sama-sama dihargai. Sehingga dalam kepemimpinan perempuan tidak perlu meninggalkan subjektivitasnya demi menjadi maskulin. Singkatnya pola kepemimpinan perempuan ini mengedepankan etika (ethis of care) perawatan yang penuh makna dalam memelihara kehidupan.

Gaya kepemimpinan perempuan ini dapat ditemukan manifestasinya dalam “Nawa Bhakti Satiya” yang digagas oleh Khofifah. Sebagai contoh nilai pengutamaan relasi antarmanusia dan tanggung jawab. Ini bertujuan memberantas kemiskinan terutama untuk kepala keluarga perempuan yang tidak mampu.

Ilustrasi: Mediaindonesia.com

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.