Sekolah Rintisan Perempuan untuk Perubahan (La Rimpu) menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan AMAN Indonesia dalam menggelar diskusi Rencana Aksi Daerah (RAD) dengan tema “Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbabasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme di Nusa Tenggara Barat (NTB)”.
Acara yang bertempat pada aula Semeti Hotel Aston Inn, pada hari Kamis, 20 Maret 2023. Kegiatan ini menghadirkan peserta diskusi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dengan adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) ini, memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak serta partisipasi masyarakat sipil. Harapannya, pemerintah daerah dan semua stakeholders turut berpartisipasi secara aktif dalam upaya pencegahan aksi ekstrimisme yang berbasis kekerasan.
Dalam sambutannya, Direktur La Rimpu, Prof Atun Wardatun, M.Ag, M.A, Ph.D. Menyampaikan kegiatan ini diselenggarakan terkait dengan pentingnya membuka ruang-ruang diskusi dan menelaah lebih jauh naskah akademik tentang penanggulangan aksi ekstrimisme. Hal itu guna menindaklanjuti bagaimana berbahayanya paham radikalisme agama yang berujung pada ekstrimisme yang berbasis pada kekerasan. Jelas, ini berimplikasi mengancam kehidupan nusa dan bangsa serta nilai-nilai persatuan solid yang sudah dibangun sejak lama.
Baca juga: Kegiatan Validasi Draft Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Ekstremisme di NTB Sukses Dilaksanakan
Ia berharap dari susunan draf dan naskah akademik yang didiskusikan hari ini bisa menjadi sebuah regulasi atau Peraturan Gubernur sebagai langkah pencegahan atas segala bentuk ancaman aksi ekstrimisme yang semakin meningkat setiap tahunnya di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dalam kesempatan ini, hadir pula perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Jauhari Muslim. Dalam paparannya, ia mengatakan bahwa kegiataan diskusi seperti ini harus terus ada dan sangat bermanfaat dalam melakukan pencegahan dan melawan aksi ekstremisme yang mengancam kedaulatan negara.
“Kesbangpoldagri terus melakukan kordinasi dengan TNI-Polri dan seluruh stakeholders. Kami sangat senang dengan agenda diskusi yang cukup mendalam yang diselanggarakan oleh La Rimpu ini, dan kedepannya kami mengharapkan bahwa kami dapat bekerja sama dengan La Rimpu. Sebab, kegiatan La Rimpu ini selaras dengan agenda kerja Kesbangpoldagri dalam program mitra pembangunan”. Tutur Jauhari.
Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu daerah yang rentan akan terjadinya ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada tindakan terorisme sangat penting untuk memiliki RAD-PE. Pada 19 Juni 2022 lalu, Densus 88 telah mengamankan tiga tersangka terorisme di Bima, NTB.
Lebih lanjut, pada pemaparkan draf naskah akademik dan berdasarkan hasil identifikasi Kepolisian Republik Indonesia, dari serangkaian kasus teror di Indonesia, Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu daerah tanah kelahiran pelaku terorisme di Indonesia. Bahkan BNPT telah menetapkan NTB sebagai wilayah “zona merah” dalam penyebaran paham radikalisme agama.
Dari data yang tersebar, tindak terorisme yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian terbilang cukup mengkhawatirkan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, Polri mengamankan 170 orang dalam kasus terorisme, sedangkan tahun 2017 mengalami kenaikan, Polri berhasil mengamankan tindak pidana terorisme berjumlah 176 orang. Pada 2018 naik signifikan menjadi sebanyak 396 orang.
Baca juga: Dorong Lahirnya Pergub RAD-PE, La Rimpu Silaturahmi ke Bakesbangpol, Bappeda, dan Sekda NTB
Setelah itu, pada tahun 2019, aparat keamanan menangkap setidaknya 275 pelaku. Pada tahun 2020, Polri juga menangkap sebanyak 228 orang tersangka kasus terorisme. Jika melihat data statistik tersebut, maka hal ini cukup mengkhawatirkan bagi nilai kesatuan bangsa, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Maka, di butuhkan peran besar dari seluruh stakeholders untuk bersama-sama mencegah aksi ekstrimisme demi menjaga kondusifitas daerah.
Sebagai penutup diskusi, Prof Atun Wardatun M.Ag, M.A, Ph.D, selaku penyelenggara acara mengungkap bahwa hal ini tidak boleh berhenti hanya pada forum diskusi dan harapannya, masukan dari peserta forum atau stakeholders pada diskusi ini bisa ditindaklanjuti lebih jauh.[]
