Masihkah ini Disebut Republik?

Hari demi hari masalah yang nampak semakin menjadi-jadi sehingga banyak rakyat yang muak dengan berita-berita yang menunjukkan bahwa pemerintah sangat tidak layak untuk memerintah negara ini, terlebih banyak pernyataan-pernyataan dari pejabat publik yang sungguh tidak masuk akal bagi realitas saat ini.

Indonesia disebut sebagai negara “Republik”, yang menjadi pertanyaan utama adalah, “apakah ini masih disebut republik”. Apa makna republik bagi mereka yang saat ini duduk manis di gedung mewah, sedangkan rakyat menderita, menangis karena ketidakadilan yang selalu menimpa kehidupan mereka. Lalu pada siapa mereka bersandar, pada siapa mereka berharap agar kebutuhan keadilan mereka terpenuhi.

Secara moral adalah republik yang seharusnya menjadi tempat bersandar dan berpihak pada rakyat, tempat di mana suara-suara rakyat didengar, ruang yang harus tetap hidup dan dijaga, serta kebijakan yang dibuat untuk keselamatan bersama. Namun, dewasa ini kata “republik” melenceng dari moral yang sudah dijaga sejak lama.

Dicetus oleh Tan Malaka dengan gagasan kebangsaan dan keadilan, diwujudkan oleh Soekarno, dan dirumuskan dalam kerangka konstitusi dan demokrasi oleh Hatta, lalu dirusak oleh pejabat saat ini yang bisa saja tidak paham dengan esensi dari kata “republik”, atau bahkan mereka mengetahui makna yang lebih dalam tapi hanya acuh tak acuh sehingga menjadikan republik sebagai bagian dari formalitas negara saja.

Hingga detik ini masalah-masalah semakin parah yang dialami oleh warga, mulai dari banjir karena Tuan Presiden yang selalu bercinta dengan sawit yang menyebabkan deforestasi hutan dalam skala yang besar, proyek-proyek yang mencemar tanah-tanah warga, tambang-tambang yang merusak keindahan alam Indonesia dan kekayaannya dengan embel-embel peningkatan ekonomi.

Jika berangkat dari masalah-masalah yang demikian sangat pantas dipertanyakan kemana republik itu? Apakah di makan oleh kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan beberapa pihak saja (tentu bukan rakyat), atau dimanipulasi hanya untuk mempertahankan identitas Republik Indonesia tapi kosong makna. Entah, rakyat tidak bisa menjawab hal yang demikian, karena mereka saat ini hanya melarat dan menangis dengan situasi yang makin hari makin buruk bagi seluruh warga negara.

Rakyat menangis karena republik tidak lagi berpihak dan berteman dengan demokrasi.  Mahasiswa, dan rakyat yang melakukan demonstrasi karena banyak ketidakadilan yang mereka rasakan justru mendapatkan tindakan kekerasan dari aparatur negara, mereka dicuri, mereka ditahan, mereka disiksa, mereka diancam hanya untuk supaya mereka diam dan tidak boleh menyampaikan aspirasi sebagai warga negara. Rakyat menjadi kehilangan saluran aspirasi dan keluhan

Jujur saja, permasalahan ini lahir dari pemimpin-pemimpin yang bodoh baik secara intelektual maupun emosional, proyek dan pembangunan menghilangkan moral mereka sebagai manusia, embel-embel pertumbuhan ekonomi menjadi alat mereka untuk tetap menindas yang lemah. Omong kosong, yang benar-benar kosong.

Justru pada bagian-bagian ini yang membuat hubungan rakyat dan pemerintah menjadi tidak harmoni lagi bahkan retak karena republik semakin jauh dengan kehidupan mereka – padahal Tan Malaka dalam bukunya “Naar de republik Indonesia” memberikan pandangan bahwa kekuasaan harus berada pada tangan rakyat, sekali lagi pada tangan rakyat, bukan elite politik, bukan pelaku kapitalis, bukan feodalisme yang menjadikan anak sebagai wakil presiden, pandangan tersebut diperkuat oleh kritik Hatta pada kapitalisme yang rakus, ia mengatakan bahwa kapitalisme yang berkuasa terhadap negara hanya untuk menjadi alat ekonomi semata, bukan keselamatan dan keadilan untuk rakyat.

Opini ini adalah bentuk skeptis pada pola pemerintah yang selama ini meruntuhkan republik yang diserang oleh elite politik itu sendiri, jadi republik runtuh bukan karena adanya serangan dari luar, justru dari dalam itu sendiri (bangsa yang menjajah bangsanya sendiri).

Tentu saja rakyat juga harus menjadikan permasalahan ini sebagai refleksi diri untuk lebih kritis dalam menentukan pilihan pada pejabat-pejabat politik, jangan memilih karena ada suapan uang dari politisi, jangan memilih karena kepandaian berjoget, tetapi memilih dan melihat gagasan dan wibawanya sebagai pemimpin. Karena seperti yang disampaikan oleh Plato pemimpin yang bijaksana harus lahir dari orang yang secara intelektualnya mendukung. Francis Bacon dalam bukunya “The Advancement of Learning” kemampuan yang sempurna dari seorang raja atau pemimpin adalah didukung oleh pengetahuan yang luas, seperti, pengetahuan tentang literatur suci tentang kelihaian, literatur profan tentang dunia dan manusia. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa untuk menjadi pemimpin harus dibekali oleh pengetahuan yang mumpuni, agar moral dan pikiran tetap terjaga untuk masyarakat yang banyak. Sedangkan di Indonesia, wakil presiden hanya membaca komik semata yang menjadi bekal dalam memimpin, kan lucu ya! Nggak masuk akal loh mass!

Lalu apa yang diharapkan pada pemimpin yang demikian. Dari beberapa video yang beredar di semua platform sosial media, baik Tuan Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat-pejabat pembantunya banyak menunjukkan kesalahan berpikir pada pernyataan mereka – entah pada dialog dengan mahasiswa, pernyataan-pernyataan yang disampaikan pada saat diwawancara, bahkan banyak pernyataan yang jawabannya sama sekali tidak masuk dalam konteks yang ditanyakan. Dari sini kita bisa menilai, bahwasannya pemimpin kita saat ini bukan dan bahkan jauh dari kriteria pemimpin yang ada pada gagasan Plato dan Francis Bacon.

Ya, dengan demikian opini ini menjadi refleksi Bersama bahwa “Republik” memang tidak nampak secara esensi jika dipimpin oleh mereka-mereka yang secara intelektual dan emosional tidak mendukung, dan “Republik” hanya nama, lalu membusuk dari dalam, dan mati dibunuh oleh elite-elite politik kita.