Bima, 19 Desember 2025 – Wahid Foundation, bekerja sama dengan La Rimpu dan LP2DER serta didukung oleh COICA dan UN Women Indonesia menyelenggarakan Kegiatan Pelatihan Manajemen Proyek untuk Diseminasi Rencana Aksi Program Kerja (Pokja) Desa/Kelurahan Damai yang dilaksanakan pada 15-16 Desember 2025, bertempat di Hotel Marina Inn, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat.
Kegiatan ini melibatkan masing-masing 5 perwakilan pengurus dan anggota Pokja Desa/Kelurahan Damai dari tujuh desa dan kelurahan dampingan di Kota dan Kabupaten Bima untuk merancang project program kerja yang akan diimplementasikan di desa/kelurahan masing-masing.
Kegiatan diawali dengan sambutan pembukaan dari Dwinda selaku Program Officer WISE-NEXUS Wahid Foundation. Dalam sambutannya, Dwinda menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh peserta serta menekankan pentingnya menciptakan ruang belajar yang aman dan inklusif. Ia menyampaikan bahwa, “Setiap kegiatan yang kita lakukan, termasuk hari ini, kita ingin menciptakan ruang yang aman, nyaman, dan inklusif bagi semua. Ini adalah komitmen kita bersama.” Pernyataan ini menjadi landasan awal kegiatan yang menempatkan nilai kesetaraan, saling menghormati, dan partisipasi bermakna sebagai prinsip utama.
Selanjutnya, Community Development Officer Wahid Foundation, M. Zainal Fanani memberikan pengantar mengenai tujuan pelatihan, yakni merefleksikan seluruh proses pendampingan yang telah berjalan sejak Juli 2024 hingga saat ini. Fanani menegaskan bahwa kegiatan ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari rangkaian proses yang saling terhubung. Ia menyampaikan, “Kegiatan hari ini tidak akan terlepas dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Kita sedang membangun titik-titik menjadi garis, lalu menjadi sebuah perjalanan yang memberi manfaat bagi masyarakat di desa dan kelurahan kita.” Melalui pengantar tersebut, peserta diajak memahami konsep efek domino, di mana satu intervensi dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan.
Sesi pertama pelatihan diisi dengan refreshment mengenai sembilan indikator Desa Damai sebagai alat ukur keberhasilan program. Fanani menjelaskan bahwa indikator tersebut menjadi panduan evaluasi untuk melihat sejauh mana program berjalan efektif dan berdampak. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang dengan menyampaikan, “Ketika perencanaan kegiatan dilakukan dengan baik, sejatinya kita sudah menyelesaikan sebagian besar dari keberhasilan proyek itu sendiri.” Peserta juga diajak memahami keterkaitan program Desa Damai dengan kebijakan nasional dan konvensi internasional, sehingga kegiatan di tingkat desa merupakan bagian dari kontribusi Indonesia dalam agenda perdamaian global.
Memasuki sesi manajemen proyek, fasilitator membahas tahapan pra-kegiatan, masa pelaksanaan, dan pasca-kegiatan, termasuk penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta pelaporan naratif dan administratif. Dalam sesi diskusi, Nurdin dari La Rimpu memberikan penguatan penting terkait penyusunan latar belakang program. Ia menyampaikan bahwa, “Dalam membuat latar belakang kegiatan, kita perlu melihat konteks sosial masyarakat secara utuh, agar program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan di desa.” Pandangan ini menegaskan pentingnya analisis konteks lokal sebagai dasar perencanaan kegiatan.
Pada sesi praktik, peserta menyusun dan mempresentasikan rancangan KAK berdasarkan isu prioritas di wilayah masing-masing, seperti kebencanaan, pengelolaan sampah, pola asuh anak, pencegahan pernikahan usia anak, penghijauan, dan pemberdayaan ekonomi. Setiap kelompok mendapatkan masukan untuk memperjelas tujuan, indikator capaian, serta metode pelaksanaan agar lebih realistis dan terukur. Diskusi berlangsung dinamis dengan mengedepankan pengalaman lapangan dan pembelajaran bersama.
Selain itu, peserta juga mendapatkan materi teknis mengenai alur koordinasi pelaksanaan kegiatan, mulai dari tahap pra-kegiatan hingga pasca-kegiatan. Materi ini mencakup tata cara menjalin komunikasi dan koordinasi dengan calon narasumber, dinas-dinas terkait, pemerintah desa/kelurahan, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Peserta dibekali pemahaman bahwa koordinasi yang baik sejak awal menjadi kunci kelancaran kegiatan serta meminimalkan kendala administratif dan teknis di lapangan.
Pada sesi pelaporan, Nurdin dari La Rimpu menyampaikan materi terkait penyusunan laporan naratif kegiatan dan laporan fasilitator. Dalam pemaparannya, Nurdin menekankan bahwa laporan naratif tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai alat refleksi atas proses, capaian, tantangan, serta pembelajaran selama kegiatan berlangsung. Laporan fasilitator dijelaskan sebagai bagian penting untuk menggambarkan dinamika pelaksanaan kegiatan, partisipasi peserta, serta efektivitas metode yang digunakan. Peserta diarahkan untuk menyusun laporan secara runtut, berbasis data dan dokumentasi, serta selaras dengan tujuan dan indikator kegiatan yang telah dirumuskan dalam KAK.
Sementara itu, Rahmatunnisa menyampaikan materi terkait prosedur penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan. Materi ini mencakup prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati. Peserta diberikan penjelasan teknis mengenai jenis biaya yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, kelengkapan bukti transaksi, mekanisme pencatatan, serta ketentuan administrasi yang harus dipenuhi dalam laporan keuangan. Melalui sesi ini, peserta diharapkan mampu menyusun laporan keuangan yang rapi, dapat dipertanggungjawabkan, serta sesuai dengan standar lembaga dan donor.
Dengan adanya materi teknis terkait koordinasi, pelaporan naratif, laporan fasilitator, dan pertanggungjawaban keuangan ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai siklus manajemen proyek secara utuh. Tidak hanya fokus pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga memastikan bahwa setiap tahapan terdokumentasi dengan baik dan memiliki dasar akuntabilitas yang kuat sebagai bagian dari upaya penguatan Pokja Desa/Kelurahan Damai.
Menjelang akhir kegiatan, Dwinda kembali menegaskan pentingnya akuntabilitas dan tindak lanjut program. Ia menyampaikan bahwa, “Laporan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi menjadi bukti kontribusi kita dan alat untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan benar-benar memberi dampak.” Pernyataan ini memperkuat pemahaman peserta bahwa pelaporan merupakan bagian integral dari manajemen proyek dan keberlanjutan program Desa Damai.
Secara keseluruhan, kegiatan pelatihan ini berjalan secara partisipatif dan reflektif. Pelatihan tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis Pokja Desa/Kelurahan Damai dalam perencanaan dan pengelolaan kegiatan, tetapi juga memperkuat kesadaran akan nilai inklusivitas, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan dampak bagi masyarakat di tingkat lokal.
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
