75 Tahun Merdeka, Petani Masih Terjajah

ADA tubuh yang dijerat pasal ‘karet’ lalu mendekam di penjara. Ada tanah-tanah yang diserobot hingga dirampas paksa. Ada pengekangan, pendiktean, ancaman premanisme, hingga kebengisan mulut dan senjata aparat keamanan. Tak ayal, anak-anaknya putus sekolah terkendala biaya. Sedang mahasiswa di Drop Out (DO) kampus karena tak bisa membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Kehilangan rumah. Kehilangan kehidupan. Ada yang tubuhnya ditikam senjata tajam. Bahkan peluru liar dan terarah aparat, hingga luka-luka dan meregang nyawa. Ini ‘sinopsis’ kehidupan petani dan anak-anaknya dinegri agraris. Ditengah kuatnya arus klaim idiologi ‘pancasila’. Didalamnya ada lima kalimat sakti. Mulai kalimat yang mengusung terminologi (istilah) langit, ketuhanan yang maha esa (sila pertama). Sampai terminologi bumi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penjabaran Nurhadi Simorok dalam bukunya, Melihat Desa Dari Dekat (2020) yang menjelaskan, petani itu diperlakukan seperti sapi perah menjadi sangat relevan untuk ditelah dan direfleksikan secara kritis. “Bedanya, petani cuma diperah tapi tak diasupi ‘pakan’ yang cukup. Mereka masih dibiarkan hidup hanya untuk terus diperah. Mereka membayar terlalu mahal sembari menerima bayaran yang lebih rendah.

Mencerna buku, Melihat Desa Dari Dekat saya teringat dua buah buku yang ditulis Sastrawan Indonesia, Pramoedya Ananta Toer dalam ‘Nyanyi Sunyi Seorang Bisu, Jilid 1 dan 2. Pram melukis apa adanya, telanjang dan ‘nyeleneh’ kondisi ratusan Tahanan Politik (Tapol) Orba pasca peristiwa 1965 karena terbukti dan tuduhan terlibat sebagai komunis.

Para Tapol yang menghianati negara itu, diperah tenaga dan pikirannya untuk keberlangsungan dapur negara dan orang-orang yang mengklaim ‘bukan penghianat’ negara. “Tapol itu disuruh merambah hutan-hutan yang masih perawan, lalu ‘menjadikan’ persawahan/perkebunan, ditanami dengan tanaman pangan. Lalu hasil pangan dedikasi ‘penghianat’ itu untuk menyumpel mulut negara dan yang ‘bukan’ penghianat. Tanpa punya hak untuk mengendalikan hasilnya untuk kebutuhan sendiri. Karena itu, untuk bertahan hidup, tapol itu terpaksa kadang-kadang memakan binatang haram.”

Peristiwa menjijikan itu, terjadi setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945. Setelah rezim Soekarno (1945-1967) memimpin selama 22 tahun. Pram menulis, negara yang merdeka karena dijajah kolonialisme lebih cepat mengadopsi kolonialisme dalam bentuk yang sangat mengerikan (Lihat: Nyanyi Sunyi Seorang Bisu). Diletakkan sebagai sapi perah tanpa diberi ‘pakan’ dan kisah Tapol di Pulau Buru itu berkembang biak dalam kehidupan petani hari-hari ini. Bahkan pada saat seluruh suka-cita dan pengibaran lambang negara, bendera Merah Putih mewarnai bumi indonesia. Mulai setiap kantor lembaga negara dan pemerintahan. Hingga pagar-pagar bambu petani dilorong-lorong jalan desa. 

Petani Masih Dijajah?
Catatan awal tahun 2020, Anggota DPR RI, Dr. Fadli Zon, “Pembangunan Kita Jangan Melupakan Petani” yang dimuat di Koran Sindo, Selasa 7 Januari 2020 begitu menggelitik. Menurut penulis tulisan itu ‘kilas balik’ negara mengelola sektor pertanian. Dengan jumlah petani yang lebih dari 35 juta jiwa, sepanjang 2019, pertanian terkesampingkan bahkan dilevel isue. Pemerintah justru fokus pada ekonomi kreatif, unicorn, decarcon dan industri 4.0. Ironisnya, meski disatu sisi pemerintah gemar menggembar-gemborkan isue ekonomi kreatif, pada tahun 2019, dua petani aceh Tengku Munirwan dan Gumarni yang secara kreatif telah mengembangkan benih sendiri bagi komunitasnya, alih-alih mendapatkan perlindungan dan penghargaan malah telah di kriminalisasi (Fadli Zon 2020).

Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di era Jokowi berturut-turut adalah 3,75% (2015), 3,37% (2016), 3,87% (2017), dan 3,91% (2018). Padahal, di era pemerintahan Presiden SBY, sektor pertanian bisa tumbuh di atas angka 4%. Pada 2014 misalnya angka pertumbuhan sektor pertanian masih 4,24%. Hal yang sama juga terjadi pada nilai tukar petani (NTP). Pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi kemarin, baru pada 2018 posisi NTP kita bisa lebih baik dibanding pada 2014. Artinya, selama tiga tahun berturut-turut, sejak 2015 hingga 2017, posisi NTP kita lebih buruk dari 2014. Sebagai catatan, pada 2014 NTP kita 102,03. Namun, sesudahnya secara berturut-turut NTP kita turun di angka 101,59 (2015); 101,65 (2016); dan 101,27 (2017). 

Kesejahteraan petani belum kunjung membaik,  komoditas-komoditas seperti biji kopi, teh, rempah-rempah, tembakau, biji coklat dan udang surplus (kelebihan). Kebijakan import masih jauh lebih besar dibandingkan ekspor. Sehinga secara keseluruhan devisit produksi hasil pertanian makin membesar. Satu di antara faktor yang menghambat pertumbuhan sektor pertanian dan perbaikan kesejahteraan petani adalah reforma agraria. Lima tahun lalu pemerintah menjanjikan akan  mendistribusikan 9 juta hektare lahan bagi petani. Sayangnya, agenda tersebut macet.

Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sesudah lima tahun berlalu jumlah tanah yang berhasil didistribusikan ke masyarakat ternyata nol hektare. Data ini telah dikonfirmasi oleh pemerintah sendiri. Sungguh ironis. Jadi, agenda bagi-bagi sertifikat oleh Presiden dalam dua tahun terakhir terbukti tidak ada kaitannya dengan agenda reforma agraria. Itu bagian dari Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) biasa. Prona ini telah ada sejak 1981.Prona bukanlah reforma agraria. Jadi, tidak pantas pemerintah mengklaim program bagi-bagi sertifikat seperti yang kemarin dilakukan sebagai bentuk reforma agraria. (Fadli Zon 2020).

Kesejahteraan petani memburuk, represifitas negara terhadap petani ‘membaik’. Data Konsorsium Perlindungan Agraria (KPA) 2016 sebagaimana penulis kutip di Walhi.or.id membeberkan, bahwa pada tahun 2014-2015 telah terjadi serangkaian kekerasan dalam konflik agraria; 534 orang ditahan, 234 dianiaya, 56 tertembak dan 24 orang gugur dalam mempertahankan hak atas tanah mereka. Senada dengan itu, siaran pers Lembaga Study dan Advokasi Masyarakat sebagaimana dikutip di Elsam.or.id melaporkan, sepanjang tahun 2020 ditengah pendemik, telah terjadi kekerasan terhadap petani. Ini rinciannya;

21 Maret, pihak security PT. Arta Prigel dibantu preman dan oknum kepolisian mendatangi dan memaksa warga  Desa Pagar Batu, Kec. Pulau Pinang, Kab. Lahat, Provinsi Sumatera, meninggalkan lahan seluas 180,36 hektar area (ha), yang bersengketa dengan perusahaan tersebut. Warga keberatan, negosiasi gagal, terjadi pengeroyokan hingga 2 petani, Suryadi (40) dan Putra Bakti tewas. 2 warga lainnya, Sumarlin (38) dan Lionagustin (35) mengalami luka di tangan.

26 Maret, pihak kepolisian mengintimidasi dan membubarkan paksa aksi damai petani Tumpangpitu, Banyuwangi, Jawa Timur yang menolak perluasan area PT. BSI. Beberapa warga mengalami luka berat dibagian kepala.

Sedang pada 2 April 2020, Pihak PT. Mitra Aneka Rezki mendatangi lahan milik Kelompok Tani Mafan di Desa Sedang, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin. Puluhan orang dari perusahaan didampingi aparat kepolisian hendak menggusur pondok-pondok petani yang diduga akan dijadikan kebun sawit. Petani yang bersiap memanen padi berusaha menghalangi pihak perusahaan yang akan menggusur pondok. Pada masa ancaman krisis pangan, kepolisian justru melakukan tindakan buruk dengan mengawal perusakan lahan dan sarana pertanian.”

Dalam data, seluruh tindakan represif terhadap pahlawan ketahananan pangan begitu menggelitik nurani. Apalagi dalam realitas, yang belum terdata. Negara seperti tirani, yang mengobok-obok petani sendiri. Negeri agraris, junto negeri pancasilais berubah jadi slogan sampah, yang dikumandangkan penjajah. Benarkah petani merdeka, setelah 75 tahun, merayakan upacara merdeka?

Peningkatan represifitas negara, baik secara langsung maupun tidak langsung (coorporasi dan oligarki) berbanding terbalik dengan penurunan kesejahteraan petani, yang ditunjang paradoks kebijakan negara. Bukankah, direzim orba negara kita pernah berbangga melalui Swadaya Pangan, hingga negara Thailand belajar bertani pada negeri ini, lalu menjadi penyangga pangan negara-negara di Asean. Mengapa negara kita begitu mundur kebelakang dengan ‘format’ kebijakan yang sangat buruk. Melupakan petani. 
“Memburuknya kepastian hukum, nilai tukar petani, kesejahteraan petani, tingginya represifitas terhadap petani, murahnya penghargaan terhadap petani, menunjukan miskinnya negara berpihak pada petani. Ini artinya, pahlawan pangan negara, masih terjajah di negeri sendiri.”

Dari Kisah Penjajahan Petani Jagung 
Semua jenis kelamin petani di Indonesia ini, tak ada yang lolos dari jeritan penjajahan modrn. Petani Jagung, Bawang, Garam, Biji Kopi, Tembakau, Sawit mengalami hal yang sama. “Menghitamnya eksistensi petani dalam gambar besar ‘bagaimana’ negeri ini dibangun.” Kebijakan impor ditengah melonjatnya produktifitas petani dalam negeri, mahalnya biaya produksi. Pupuk, herbisida dan pestisida tak terkendali, harganya menjepit petani, keringat dan nyawa tak dihargai, sedang hasil produksi petani dibeli dengan harga yang murah sekali.

Ada Undang-undang (UU) Reforma Agraria, Ketahanan Pangan, tapi tidak ada UU Ketahanan Petani. Ada UU Penanaman Modal Asing, tapi tidak ada UU yang menjamin Modal Petani. Termasuk UU yang melindungi petani dari kekerasan negara, coorporate (perusahaan) dan preman. Mengapa ini penting, menurut penulis, didalam konsep dan realitas “ketahanan pangan”, belum tentu ada ketahanan petani. Sebaliknya, ada ketahanan petani, pasti ada ketahanan pangan.

Komoditas petani hanya diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Sebut saja untuk komoditas Jagung. Penetapan harga jagung, sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 telah mengalami perubahan beberapa kali dengan Peraturan Menteri Perdagangan. Diantaranya; Peraturan Menteri Perdagangan No. 21/M DAG/PER/3/2016, Peraturan Menteri Perdagangan No. 27/M-DAG/PER/5/ Tahun 2017, Peraturan Menteri Perdagangan No. 58 Tahun 2018, dan terkahir berlaku Peraturan Menteri Perdagangan No. 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Ditingkat Petani dan Harga Penjualan Ditingkat Konsumen. Penentuan harga acuan pembelian di petani per kg ditentukan dengan kategori kadar air yakni; kadar air 15% Rp 3.150, kadar air 20% Rp 3.050. Sementara ditingkat konsumen, per kg itu Rp 4.500. Perubahan ketentuan itu telah terjadi berkali-kali, hampir setiap tahun, namun aspek kesejahteraan petani terabaikan.

Sejalan dengan ketentuan sebelumnya, dalam ketentuan tahun 2020, penentuan harga acuan pembelian di petani per kg ditentukan dengan kategori kadar air. Harga tersebut cenderung hanya mempertimbangkan sektor industri dan kemampuan perusahaan. Di satu sisi, kondisi sosial dan ekonomi petani mengalami perubahan yang signifikan, baik itu dalam hal kebutuhan perawatan jagung, maupun biaya operasionalisasi, pemenuhan kebutuhan dan lainnya, belum lagi iuran BPJS mengalami kenaikan yang harus dibayar kelak. Sungguh pilu nasib sosok tulang punggung negara, (Taufan Abadi, SH, MH, Luka Petani Jagung).

Dari Pintu “Bumi Gora”

Petani jagung hanya didesak untuk meningkatkan produksi. Merambah hutan untuk memperluas area tanam (lahan). Tapi negara absen menginternalisasi visi kesejahteraan untuk petani. Termasuk menciptakan iklim yang sejuk untuk bertani. Setiap tahun produksi petani jagung meningkat. Itu keterangan resmi pemerintah melalui BPS. Data BPS Pusat dan data BPS Provinsi NTB sama saja trendnya. “Merambah hutan untuk memperluas lahan, memperluas lahan untuk meningkatkan produktifitas. Sedang dalam peningkatan produktifitas, ada peningkatan kemiskinan petani.”

Dalam data pemerintah itu juga, NTB termasuk Provinsi yang produktifitas petani jagung tertinggi di Indonesia. “Bukan petani jagung paling sejahtera di Indonesia.” Kemiskinan itu tidak akan muncul dalam data BPS Provinsi NTB. Sebab Bank-bank dan rentenir itulah “rumah yang bicara jujur” kemiskinan petani. “Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di NTB, tidak pernah membantu menyediakan modal untuk petani, apalagi membantu beasiswa untuk menghormati prestasi dan kemiskinan petani.

Benih jagung bantuan negara untuk petani di NTB selalu saja bermasalah. Benih busuk, benih oplosan, siluman selalu menjajaki. Hingga mengarah pada dugaan korupsi. Sampai hari ini publik menanti, kerja Kejaksaan Agung (Kejagung) tempat ‘mekarnya’ benih busuk program Kementerian Pertanian tahun 2017-2018. Demikian soal pupuk.

Di NTB, petani selalu dililit problem ini. Sebagai contoh, 191 Desa, 18 Kecamatan di Kabupaten Bima, tidak ada satu Desa yang petaninya bisa membeli pupuk subsidi sesuai HET (90 ribu per zak) pada pengecer. Kompak seluruh pengecer di Desa menjual tidak sesuai HET. Mulai kisaran 100 ribu sampai 150 ribu per zak. Parahya, petani dipaksa pengecer untuk membeli  pupuk subsidi dengan memaketkan dengan pupuk non-subsidi. Tanpa membeli secara paket, pengecer tak akan menjual pupuk subsidi pada petani. Tanpa membeli pupuk paket, pengecer tidak bisa membeli pupuk pada distributor. Katanya Polda NTB, akan menelusuri dugaan penyimpangan pupuk subsidi di Bima, beberapa bulan lalu. Entah bagaimana kabarnya sekarang?

Namun giliran petani mulai panen raya, harga jagung anjlok. Tak bisa dikendalikan. Kabupaten Bima, Dompu, hinga Sumbawa mengalami masalah yang sama. Bagaimana tidak, ditingkat petani, harga per kg itu 2.800-2.900, untuk pipilan kering sungguh merugikan petani. Sejak Juni Hingga Juli, Petani dan mahasiswa menggedor Kantor Bupati dan DPRD Bima. Mempersoalkan harga jagung anjlok, hingga mengungkit problem benih, pupuk dan masa depan sektor pertanian. Sedang di Sumbawa, masyarakatnya menggedor kantor Pemkab dengan isue yang sama anjloknya harga jagung. Sebelumnya, petani Dompu tumpah ruah, hingga memblokade jalan negara. Mempersoalkan isue yang sama pula. Negara, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten Kota masih tak berdaya.

Menyerahkan seluruh hajat petani pada pasar tentu sangat merugikan petani. Saat pemerintah di NTB tak berdaya bahkan mengontrol gudang pembelian jagung. Mesti ada terobosan baru. Pertama menegakan perda Perlindungan dan Pemberdayaan petani secara konsisten dalam realitas. Kedua merintis Perusahaan Daerah untuk menyerap komoditas petani. Sebagaimana, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Gorontalo. Jagung petani dibeli BUMD bahkan dengan harga melebihi Harga Pokok Pembelian (HPP) dalam permendag. Kelebihannya petani terjaga dan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

HPP Jagung mesti direvisi. Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah dengan visi ‘NTB Gemilang’ tidak bisa berinovasi, sebagaimana Gubernur sebelumnya Tuan Guru Bajang (TGB). TGB ‘menodong’ Presiden Jokowi di puncak perayaan Hari Pers. Yang digelar di Lombok 2016 silam, menjadi asbabul nujul permendag mengakomodir harga jagung itu 3000 per kg. Saat itu HPP jagung 2.500 tidak bisa ditegakkan. Sementara harga jagung ditingkat petani anjlok sampai 1.600 per kg. Saat itu juga Pemerintah Pusat mengimpor jagung 3.000 per kgi. “Kalau saja 3000 rupiah itu, untuk petani kita didalam negeri. Insya allah semua akan sejahtera,” sentil TGB pada Jokowi 2016 lalu.

Sekarang HPP jagung 3.150 per kg tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan pengorbanan petani. Menurut penulis, menarik sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima, mengirim surat resmi kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk merevisi acuan aturan harga komoditi jagung di tingkat petani. Surat yang dikirim 25 Juni 2020 menanggapi aksi Laskar Tani Donggo Soromandi (LTDS) pada 2 Juni (aksi jilid 1) dan 10 Juni (aksi jilid 2) 2020 itu penting mendapatkan respon serupa dari Pemerintah Provinsi NTB, Pemda Kab/Kota di NTB serta seluruh Pemda ditingkat Provinsi dan Kab/Kota di Indonesia.

Ada dua poin yang menarik dalam surat yang ditandatangani Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri itu. Pertama, harga jagung ditingkat petani yang 3.150 per kg diminta diubah menjadi 3.575 per kg (pipilan kering kadar air 15 persen). Kedua, Daerah-daerah diberikan kewenangan khusus untuk menetapkan harga jagung. Ini jawaban atas seluruh kepelikan terhadap petani. Saat panen tiba, dikala BUMD di NTB tidak ada yang menyerap Komoditas petani.

Pemerintah Pusat dan Daerah, sebagaimana kegelisahan Fadli Zon, tidak boleh melupakan petani dalam pembangunan. Apalagi menjajah. Sebagai negara agraris, petani berkontribusi, sejak bangsa-bangsa ini tak mengenal NKRI harga mati. Keberadaan petani mesti dihargai. Hentikan memiskinkan petani, mereka pahlawan negeri, mari berlomba-lomba menjaga keberlangsungan negeri melalui penghormatan setinggi-tingginya. Sebab ‘api sejarah’ dulu sekali pernah bengis, dimasa kolonialis Belanda. Leluhur-leluhur kita dipaksa menjadi buruh tani di negerinya sendiri. 

Pengalaman indonesia dijajah kolonialisme Belanda. Fasisme Jepang. Berabad-abad itu mestinya mengajari para pemimpin negara dan pemerintah daerah untuk tidak mempraktikan ‘format’ penjajahan dalam format lain untuk rakyat sendiri. Dulu sekali, ada kebijakan kerja rodi, tanam paksa dan politik etis kolonialisme. Rakyat bangsa-bangsa diperah tenaganya, pikirannya, kebebasannya hingga pada pembataian nyawa. Petani diatas, tanah airnya sendiri diperlakukan sebagai buruh. Bahkan lebih biadab dari itu. Kebijakan upeti diatas tanah airnya sendiri diberlakukan.

Kolonialisme menetapkan komoditas pangan untuk ditanami petani, memberikan benih, menuntun dengan tekhnologi, tapi hasilnya digunakan untuk menyumpel tubuh penjajah, hingga didagangkan di Pasar Eropa. Alhasil, pemiskinan, busung lapar, kekurangan gizi, dan kematian bukan saja karena hantaman mesin-mesin senjata. Memahami ini, untuk mengetahui jati diri bangsa ini penting, seperti janji konstitusi. Bahwa kemerdekaan hak semua bangsa dan penjajahan diatas dunia harus dihapuskan. Masih ingatkah kita ucapan proklamator Bangsa, perjuanganku terasa mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan sulit karena melawan bangsamu sendiri.

Kepada seluruh pemimpin negeri, biarkan petani merdeka mulai hari ini. Dimasa depan, anak-anak negeri berhak mengetahui, 17 Agustus 2020 ‘Hari Kemerdekaan Petani’ yang diberikan negara ini, dihari terbentuknya Republik.

Ilustrasi: wartaekonomi.co.id

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *