Dewasa ini bahwa krisis global tidak dapat dilepaskan dari ‘krisis kepemimpinan’, di mana para pemimpin dunia tidak memainkan perannya secara bertanggung jawab, termasuk di Indonesia. Apa pun asal-usul dan prosesnya, para pemimpin dipilih, ditetapkan dan di percaya guna mengusung komunitasnya kepada tujuan yang dimimpikan bersama.
Olehnya pemimpin dihormati, dihargai, disegani dan dijunjung tinggi karena ia diberi otoritas dalam komunitasnya. Penghargaan terhadap otoritas tersebut mesti dibarengi dengan integritas pemimpin itu sendiri. Integritas yang dimaksud memuat nilai-nilai komitmen, kesetiaan, kejujuran, kekudusan, kepercayaan dan lain-lain.
Dengan kata lain, integritas merupakan satunya rasa, cipta, karsa, kata, dan karya pada diri seorang pemimpin. Itu berarti integritas menjadi pilar utama bagi pemimpin. Dengan integritas yang tinggi, pemimpin akan mendapatkan kepercayaan (trust) yang tinggi pula dari komunitas yang dipimpinnya. Sejauh pemimpin berintegritas dan konsisten melaksanakan amanah rakyatnya, pasti ia diberi apresiasi tinggi.
Namun fakta kadang berbicara berbeda. Apakah di masa ini masih ada pemimpin yang mumpuni dan rela berpihak pada kebenaran, keadilan, kesejahteraan, serta kepedulian pada rakyatnya? Apakah masih ada pemimpin yang ‘legowo’ mati-matian membela mati hidup rakyatnya? Bagaimanakah potret sesungguhnya kepemimpinan dunia masa kini di negeri tercinta Indonesia raya?
Ketika lembar berita dibuka, fakta tak dapat berbohong. Apalagi kini spirit demokrasi
makin tak terkendali. Kesadaran masyarakat makin menguat. Teknologi tinggi memungkinkan arus informasi tak lagi bisa dikebiri. Tak ayal lagi, figur dan kiprah para pemimpin pun makin rentan jadi ‘santapan harian’ masyarakat awam sekali pun. Fakta terus berbicara. Pergulatan elit kepemimpinan di aras nasional, regional hingga lokal, makin marak tak pernah ada habis-habisnya. Pertikaian antar para pimpinan terus menyeruak ke ruang publik via media massa menjadi tontonan khalayak yang memalukan dan memilukan.
Para pemimpin yang mengklaim dirinya mendapat amanah dari rakyat justru telah mencabik-cabik dirinya sendiri dengan beragam skandal yang menghancurkan integritas otoritasnya. Hampir di segala aspek kepemimpinan nampaknya telah terimbas wabah virus mematikan yang bernama 3K yaitu: “Kebobrokan Kepercayaan Kepemimpinan”, bahasa kerennya: “Degradasi Integritas Kepemimpinan”. Boleh disimak sejenak.
Nyaris di semua lini kepemimpinan terasa semakin sulit dipercaya. Baik para pemimpin Legislatif, Eksekutif maupun Yudikatif, semua sama saja parahnya. Para elit Legislatif yang didaulat mewakili rakyat guna memperjuangkan kepentingan rakyat, faktanya justru menciderai hati rakyat dengan perilaku konyol yang jauh dari impian rakyat.
Kinerja yang buruk, ketidakdisplinan, perilaku yang tidak santun, tindak amoral yang menjijikkan, keserakahan materialisme telah menjadi santapan publik sehari-hari. Presensi rapat atau sidang yang sering ‘berlubang’. Praktik pornografi menghiasi podium bergengsi. Politik anggaran menjadi ajang perebutan. Gaya hidup glamour menghabiskan uang rakyat. ‘aji mumpung’ selalu cari untung.
Semuanya itu semakin membentuk citra buruk para ‘wakil rakyat’ yang semestinya menjadi panutan rakyat. Meski masih ada segelintir orang yang masih berpegang pada idealisme, integritas dan rasa malu, tapi mereka seakan sedang menghadang deburan ombak besar di lautan bebas. Seberapa besarkah kekuatannya untuk sanggup bertahan?
Begitu pula para elit Eksekutif yang dipercaya memegang otoritas guna mengayomi dan mensejahterakan hidup rakyat banyak. Sayangnya mereka justru memangsa rakyatnya demi kepentingan pribadi dan kelompoknya sendiri. Otoritarianisme dan arogansi menjadi bentuk power abuse bagai senjata pamungkas guna menindas dan merampas hak rakyat atas nama kepentingan nasional’.
Rakyat kecil sering di-bully dan dikibuli demi melanggengkan tahta kekuasaan. Lantas para pemangku otoritas sendiri tersangkut skandal-skandal memalukan. Malahan belakangan ini ada keluhan makin santer yang memprihatinkan adanya para ‘penguasa’ yang ‘dikuasai’ oleh para ‘pengusaha’.
Akibatnya, idealisme ketatanegaraan kemudian dikelola ala ‘saudagar’ yang penuh dengan trik ‘tawar menawar’ (bargaining) guna mengkalkulasi untung rugi secara finansial. Jika begini, tak ayal lagi negeri ini hanya menjadi ajang transaksi antara penjual dan pembeli. Jangan heran jika praktik politik ‘dagang sapi’ semakin lestari.
Koalisi partai-partai lalu dipahami identik dengan bagi-bagi ‘kue’ kekuasaan. Revolusi mental yang didengungkan memang harus didukung. Namun karena kerusakan mental yang telah parah, membuat terapi mental tak semudah mengatakannya. Para Birokrat sudah terlanjur ‘dimanjakan’ dengan budaya birokrasi yang rentan dengan korupsi. Mereka pun enggan melakukan revolusi yang dapat menjadi ‘bumerang’ bagi dirinya sendiri. Akibatnya, satu per satu para pejabat digiring ke meja hijau dan diakhiri di jeruji besi.
Betapa mirisnya lingkaran setan yang masih tetap bertahan. Quo vadis negeri ini? Pesona Yudikatif juga tercoreng-moreng. Potret keadilan terpasang sungsang. Mereka
yang diharapkan menjadi benteng terakhir untuk mengadu bagi para pencari keadilan justru telah menjungkirbalikkan keadilan demi legitimasi personalitas atau komunitasnya sendiri. Neraca peradilan dipasang serong. ‘Jual beli’ pasal perundangan guna memenangkan ‘the have’ menambah proses pembusukan peradilan semakin kronis. ‘Markus’ alias ‘mavia kasus’ beroperasi bebas bermain berkas.
Para penegak keadilan rentan menerima suapan demi ‘kantong’ pribadi. Konspirasi para sipir di lembaga pemasyarakatan ternyata membuka lahan peredaran narkoba di penjara merajalela. Para penegak keamanan pun tidak luput dari liputan. Mereka menyandang senjata guna memberi rasa nyaman dan aman dari gangguan kriminalitas dan distabilitas.
Tapi faktanya mereka justru memeras atas nama ‘legalitas’. Ditambah lagi dengan konflik internal yang mulanya bersifat personal berkembang menjadi konflik antar kesatuan. ‘perang bintang’ pun pernah diberitakan terjadi.
Lebih miris lagi, ketika terbuka rahasia, bahwa ada pemuka agama yang tak lagi berpegang pada norma agama. Sebagian terjerat dalam tindak asusila yang hanya memberi nikmat sesaat. Sedangkan yang lainnya terprovokasi menjadi politisi lalu ujungnya berpartisipasi ikut korupsi. Jika kaum rohaniawan tak lagi sanggup melawan kemungkaran, siapa lagi yang harus menjaga gerbang batas moralitas dan spiritualitas? Menelisik semua ‘tragedi’ yang terjadi, kita hanya bisa ‘geleng kepala’ sambil ‘mengurut dada’ tanda ketidakmengertian dan keprihatinan kita. Mengapa para pemimpin yang dibanggakan justru mengecewakan. Mereka berpotensi besar memberi harapan bagi masa depan bangsa, tapi nyatanya berguguran akibat keserakahan.
Terlihat adanya kesenjangan besar antara idealisme dan praksisnya.
Tentang semua perilaku para pemimpin itu sesungguhnya telah disuarakan oleh nabi Ayub ribuan tahun yang lalu. Ia menyatakan: “Dia…menjadikan para tua-tua hilang akal…Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal, dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya.
Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan Ia membuat mereka terhuyung-huyung seperti orang mabuk”(Ay. 12:20, 24-25). Para pemimpin itu telah dibuat-Nya tak berkutik. Dia menggiring para ‘menteri’ dengan telanjang. Para ‘hakim’ dibodohkan-Nya. Dia mengikat para ‘raja’ dengan tali pengikat. Dia menggiring dan menggeledah para ‘imam’. Dia membungkam orang-orang ‘yang dipercaya’. Dia menjadikan para ‘tua-tua’ hilang akal. Dia mendatangkan penghinaan kepada para ‘pemuka’.
Bila dikategorikan para pemimpin yang disebut-sebut di atas meliputi hampir semua lini dalam kepemimpinan yaitu: eksekutif (raja), yudikatif (hakim), tokoh masyarakat (non formal: tua-tua dan para pemuka), birokrat (menteri) dan rohaniawan (imam).
Nampaknya para pemimpin di semua aspek dan segmen kepemimpinan terancam bahaya ‘kehilangan akal’ sehingga bertindak melampaui batas kepatutan selaku pemimpin. Para pemimpin yang disebut kehilangan akal itu digambarkan bagaikan orang yang tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka tidak tahu arah tujuannya.
Mereka mengalami jalan buntu. Selain itu, mereka juga digambarkan seperti berada dalam kegelapan dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Kegelapan membuat mereka tidak sanggup melihat apa-apa sehingga tidak dapat berbuat apa-apa. ‘terhuyung-huyung’ menggambarkan ketidakstabilan yang menjadikan mereka mudah jatuh. Nampaknya, kebenaran pernyataan “Pemimpin telah kehilangan akal” tersebut terefleksi dalam peristiwa-peristiwa baik yang ditulis dalam Alkitab maupun di sepanjang sejarah dunia.
Di alkitab dikisahkan jelas sekali. Adam ‘mengambinghitamkan’ isterinya. Nuh ‘mabuk dan telanjang’. Abraham ‘menjual isterinya’. Yakub ‘menipu’ saudara kandungnya. Musa ‘emosional’ memukul batu. Firaun ‘marah’ sampai mati di Teberau. Saul ‘bunuh diri’ akibat iri hati. Daud ‘menyerobot’ isteri tetangga. Herodes ‘membantai’ anak-anak di Rama. Pilatus ‘cuci tangan’ tanda tak mampu mengekskusi Yesus. Para Pemimpin Yahudi ‘menyalibkan’ Yesus karena iri hati tak terperi.
Kepemimpinan memang sudah ada setua umur manusia. Para pemimpin dalam Alkitab diperhadapkan dengan berbagai krisis kehidupan yang acapkali membuat mereka ‘kehilangan akal’. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Mereka justru melakukan apa yang seharusnya TIDAK mereka lakukan. Akibatnya, sebagian dari mereka melakukan kesalahan, kompromi, nekad dan bahkan membabibuta.
Dengan begitu, mereka telah jauh dari gambaran tentang menjadi seorang pemimpin yang baik (good leader). Karena itu tidak mengherankan ketika Robert Clinton melakukan penelitian terhadap 50 pemimpin dalam alkitab, ternyata hanya 30 persen yang berhasil menyelesaikan tanggungjawab kepemimpinannya dengan baik hingga akhir (finishing well). Itu berarti ada 70 persen pemimpin yang mengakhiri tugasnya dengan ‘biasa-biasa’ saja atau berakhir dengan ‘buruk’ dan ‘buruk sekali’.
Dengan belajar dari ‘kesalahan dan kekalahan’ para pemimpin dalam alkitab di masa
lampau, dapat memberi pelajaran penting bagi para pemimpin (rohani) masa kini dalam menghadapi berbagai krisis kepemimpinnya, agar tidak terulang kesalahan serupa. Perlu diingat juga bahwa kesalahan fatal yang berulang dalam sejarah ialah “tidak sedia belajar dari sejarah”.
Itu sebabnya, kesalahan dan kekalahan yang serupa terus menerus terjadi sepanjang peradaban manusia.
Demikianlah realitas krisis global yang sedang berlangsung dan akan dihadapi oleh kita semua. Pertanyaannya, sebagai ‘Pelaksana khalifah Allah’ didunia ini apakah kita bekerjasama menegakkan kebaikan agar mencapai hidup makmur atau bekerjasama membela kemungkaran agar jatuh tersungkur?.
Ilustrasi: Lampung Post
Mahasiswa Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang {UMM) dan Pegiat Rumah Baca Cerdas (RBC) A. Malik Fadjar Malang.
