Bagaimana Tambang Merampas Ruang Hidup Kita

Dengan total jumlah penduduk sekitar 300 ribu jiwa, angka kemiskinan di Kabupaten Dompu yang mencapai dua digit jelas tinggi sekali. Meski begitu, oleh pemerintah pusat, Dompu baru saja dikeluarkan dari daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal), artinya tergolong tak miskin lagi. Dalam hal ini pemerintahan bupati Bambang M Yasin selama 10 tahun harus diakui menunjukkan performanya yang impresif dalam menekan angka kemiskinan. Capaian ini tentu ada plus minusnya terutama dampak deforestasi yang parah akibat dijadikan jagung sebagai komoditas andalannya.

Kemiskinan seringkali dijadikan sebagai basis legitimasi investasi, salah satunya industri tambang seperti kehadiran PT Sumbawa Timur Maining (STM) di Kecamatan Hu’u, Dompu. Kini perusahaan tersebut sedang siap beroperasi. Mirip seperti lampu Aladin, tambang diyakini sebagai jawaban atas kemiskinan ekonomi di wilayah tertentu. Industri ini adalah cara cepat mengatasi kemiskinan, pengangguran dan lapangan kerja. Tambang dipercaya sebagai generator yang menggerakkan berbagai sektor ekonomi dan kehidupan masyarakat.

Baca juga: Lebih dari Sekadar Alih Fungsi Lahan Biasa

Tetapi benarkah tambang pasti menyejahterakan? Meski sadar sepenuhnya dengan problem kemiskinan akut kemiskinan di Dompu, tapi jauh sebelumnya saya meragukan tambang sebagai solusi kemiskinan. Saya tidak bermaksud membangkitkan ketakutan tapi mencoba membentangkan beberapa fakta empiris industri ini. Pertama, dari sisi serapan tenaga kerja. Sebagai industri padat modal tidak banyak social demand yang bisa diharapkan dari sektor ini. Katakanlah ada komitmen untuk memprioritaskan rekrutmen tenaga kerja lokal, khususnya dari Kecamatan Hu’u dan Pajo sebagai ring 1 dan 2, tapi alibi ini tetap akan mentah di hadapan logika kapitalisme.

Basis dunia kerja (apalagi, sekali lagi, dalam industri padat modal) adalah profesionalisme dan keahlian bukan perasaan kasihan dan iba. Tentu hanya mereka yang berpendidikan dan punya keahlian yang dapat diterima. Sedangkan penduduk lokal yang tidak memenuhi kriteria jelas akan tersingkir dan dibuang. Mereka hanya akan menjadi penonton. Kalaupun ada yang diterima paling jumlahnya sedikit dan hanya menjadi karyawan rendahan. Dari sisi ini industri tambang jelas berbeda dengan pengembangan sektor pertanian misalnya, yang mampu menyerap tenaga pekerja secara massif.

Kedua, narasi bahwa tambang adalah solusi kemiskinan, sampai sekarang hal itu masih menjadi mitos. Dalam webinar yang digelar JATAM Nasional (13/4/2021) aktivis JATAM menegaskan bahwa hingga kini tidak fakta yang menunjukkan bahwa masyarakat sejahtera dengan tambang. Kalau karyawan tambang atau sejumlah kontraktor lokal yang bermitra dengan tambang mungkin benar, tapi tidak untuk masyarakat dan daerah secara keseluruhan. Yang ada justru sebaliknya “uang mengalir untuk tambang limbah mengalir untuk warga”.

Baca juga: Politik Agraria dalam Pengelolaan Hutan di Bima

Ketiga, ungkapan terakhir di atas juga hendak menegaskan bahwa tambang pada akhirnya hanya akan menyisakan kerusakan ekologi tak terperikan, bahkan antargenerasi. Hingga kini misalnya belum ditemukan satu teknologi yang mampu mengolah dan mengembalikan lubang-lubang raksasa bekas penambangan. Perusakan pori-pori bumi itu malah berpotensi menimbulkan ancaman bencana longsor dan gempa bumi. Kalau pun ada perusahaan yang melakukan reboisasi ternyata itu hanya sebuah kamuflase teknologi. Maksudnya, pepohonan yang tumbuh dan menghijau tersebut adalah hasil rekayasa biologi tertentu sehingga sifatnya semu dan sulit tumbuh di tempat lain. Selebihnya tambang juga membuang limbah tailing ke laut yang berakibat mencemari laut dan berpengaruh terhadap wilayah tangkapan para nelayan.

Kasus di teluk Halmahera Utara misalnya menunjukkan hal tersebut. Jika sebelum kehadiran PT Antam di sana hasil tangkapan ikan teri nelayan bisa mencapai 5 ton dalam sebulan, kini maksimal 300 kg. Nelayan juga harus mencari ikan dengan radius lebih jauh dari biasanya karena limbah tambang merusak habitat ikan maupun biota laut lainnya. Bahkan akhirnya banyak nelayan yang terpaksa (atau dipaksa) menjual bagan mereka karena tidak produktif lagi. Tak sedikit juga warga yang tergiur dengan ganti rugi yang ditawarkan tambang dan menjual aset seperti tanah yang masuk kawasan tambang. Sementara mereka yang tak punya skill dan terus terpinggirkan terpaksa merantau dan mencari pekerjaan lain keluar daerah.

Empat, tambang mengakibatkan perubahan ekonomi dan gaya hidup masyarakat setempat. Banyak diantara mereka yang beralih profesi dari petani atau nelayan dan memilih jadi buruh tambang. Hal itu mengakibatkan ketergantungan mereka pada ekonomi uang. Mereka terpaksa membeli beras dan ikan yang bahkan dipasok dari daerah luar sehingga memperparah kemiskinan.
Sebaliknya sistem barter yang sebelumnya dipraktekkan sebagian warga menjadi hilang karena tergantikan sistem ekonomi berbasis uang tadi.

Di sisi lain tambang melahirkan segregasi baru dalam masyarakat lokal. Mereka yang bekerja sebagai karyawan tambang biasanya dibedakan berdasarkan helm atau kostum yang dipakainya. Kostum itu tentu menunjukkan level dan gaji yang berbeda juga sehingga memecah kultur komunal dan “solidaritas mekanis” yang terdapat dalam masyarakat sebelumnya. Jangan lupa rusaknya berbagai sumberdaya alam oleh tambang mengakibatkan akses masyarakat terhadap air misalnya, menjadi problem lainnya. Air yang sebelumnya diperoleh secara mudah dan murah sebagai karunia tuhan dan alam kini harus dibeli.

Bagaimana dengan AMDAL? Ah ini jelas pertanyaan naif dan gombal. Di tengah budaya korupsi yang menggila berharap AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) benar-benar ditegakkan adalah sebuah ilusi kosong. Apalagi tambang adalah sebuah industri yang menggiurkan dan melibatkan pertarungan kepentingan politik dan ekonomi rente dari banyak elite. Penelusuran aktivis JATAM memperlihatkan posisi-posisi penting dalam struktur kekuasaan pengelolaan tambang melibatkan 3 unsur: kementerian terkait, TNI/Polri dan BIN, termasuk perwira aktif.

Baca juga: Pelajar STM dalam Demo UU Cipta Kerja

Lima, tambang juga jelas membawa perubahan sosial budaya bagi masyarakat setempat. Di sekitar tambang pasti turut berdiri berbagai klub malam, panti pijat, karaoke, bahkan jasa PSK (Pekerja Seks Komersil). Tumbuhnya prostitusi, baik yang liar maupun legal, menjadi tidak terhindarkan karena pihak perusahaan biasanya tidak memperbolehkan karyawannya membawa keluarga demi efisiensi. Faktanya, guna memuluskan aktivitasnya perusahaan juga melakukan serangkaian “penundukkan”: berupa CSR, mendekati tokoh adat, “membeli” gelar adat setempat, mengadakan berbagai kegiatan keagamaan dengan mengundang tokoh agama, menggelar event dengan bungkus memelihara kearifan lokal dan lainnya. Termasuk kapitalisasi pengetahuan yakni menggunakan jasa ilmuwan (terutama sosiolog dan antropolog) yang bertugas melakukan riset, kajian dan memberikan rekomendasi guna meredam potensi perlawanan dalam masyarakat setempat. Tak jarang masyarakat lokal diadu.

Masyarakat dan pemerintahan desa sekitar tambang juga dibombardir dan dimanjakan dengan berbagai CSR (Coorporate Social Responsibilty) dan modal usaha sehingga menimbulkan ketergantungan dan membunuh sikap kritis mereka. Dengan segenap konsekuensi seperti saya dipaparkan di atas, dapatkah kita membayangkan preseden apa yang muncul dengan industri tambang di Dompu 50 tahun akan datang? Yang pasti adalah bahwa tambang bukan hanya merampas ruang hidup melainkan juga kesadaran kolektif kita!

Ilustrasi: ekonomi bisnis.com

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *