Pelajar STM dalam Demo UU Cipta Kerja

DALAM sepekan terakhir, negeri ini gaduh dengan berbagai kebijakan yang membuat masyarakat naik pitam. Pasalnya pandemi Covid-19 yang harusnya menjadi prioritas untuk ditangani dan dicari solusi mujarabnya, pemerintah justru berpindah haluan dengan tetap kekeh menjalankan serangkaian agenda politik yang sudah terjadwal dan emoh ditunda hanya karena virus corona. Sebut saja pemilihan kepala daerah (PILKADA), kemudian yang terakhir kemarin pengesahan RUU Cipta Kerja.

Banyak pihak mulai dari akademisi, pengamat politik, bahkan netizen yang budiman juga turut menyuarakan ketidaksetujuannya. Meskipun suara ini lebih gencar terdengar di media sosial.

Untuk kasus PILKADA, ketidaksetujuan ditengarahi oleh banyaknya pelanggaran protokol kesehatan oleh para calon ketika menyelenggarakan kampanye guna mendulang perolehan suara. Acara-acara yang melibatkan banyak orang digelar tanpa ada himbauan untuk menggunakan masker, apalagi jaga jarak. Sehingga angka korban terpapar virus corona terus mengalami peningkatan. Bolehlah pada titik ini kita menuduh bahwa kekuasaan di negeri ini melulu menghalalkan segala cara. Salah satunya ya ini, kampanye di tengah pandemi.

Nah, sedangkan untuk kasus yang kedua, pengesahan RUU Cipta Kerja, masyarakat dan aktivis menilai wakil rakyat terlalu terburu-buru dalam menggetok palu “setuju”. Terlebih beredar video di media sosial tangan Mbak Puan Maharani, Ketua DPR RI, yang mematikan mikrofon Pak Benny K. Harman ketika sedang mengajukan pertimbangan lebih lanjut sebelum kebijakan sah dibacakan.

Di sisi lain, muatan dalam RUU Cipta Kerja ini dinilai banyak merugikan masyarakat menengah ke bawah, tidak berkeadilan gender, dan memicu melebarnya kesenjangan sosial. Saya sepakat dengan ini. Meski kita juga tidak bisa menafikkan bahwa ada beberapa undang-undang yang memihak dan menunjang kesejahteraan rakyat kecil.

Kasus pengesahan RUU Cipta Kerja ini menuai protes keras dari para mahasiswa, aktivis, buruh, dan para pelajar STM. Kali ini tidak hanya ramai di media sosial, tapi juga memicu untuk melakukan demo. Dan demo ini hampir terjadi di seluruh kabupaten/kota dan provinsi dengan tuntutan yang sama, yakni membatalkan undang-undang tersebut.

Di Yogyakarta sendiri, tagar Jogjamemanggil menjadi trending topik di twitter selama dua hari. Berbagai ajakan juga datang silih berganti melalui status di Whatsapp dan Facebook. Banyak teman saya, baik yang aktivis maupun penulis yang membuat konten-konten terkait pentingnya membatalkan RUU Cipta Kerja ini. Belum lagi ada video dan gambar meme yang bersliweran di laman Instagram. Ini hanya di Yogyakarta. Jika diakumulasikan dengan daerah lain, tentu massa yang bergerak pada demo kemarin kuantitasnya jauh lebih besar dari demo-demo yang pernah terjadi sebelumnya.

Yang menarik untuk diulik ialah soal keterlibatan pelajar STM dalam demo kali ini, selain penggemar K-Pop yang belakangan juga turut melibatkan diri dalam percaturan keberpihakan sikap politik. Banyak orang yang secara sengaja memandang keterlibatan ini sebagai bentuk yang negatif. Misalnya saja persepsi bahwa “Masih pelajar kok ikut-ikutan demo, emang ngerti apa yang didemo?” atau “Wah, kalau ada anak-anak STM demo mesti ricuh ini, mereka kan terkenal suka tawuran”.

Persepsi-persepsi seperti ini saya rasa lumrah disampaikan dan terdengar dari mereka yang belum pernah sekalipun ikut demo. Tapi persepsi yang berbeda akan datang dari mereka yang pernah sekali saja terlibat dalam demo.

Kalis Mardiasih misalnya. Aktivis gender yang aktif mengedukasi perempuan dan menulis di berbagai media sosial ini membagikan pengalamannya ikut demo di antara ratusan pelajar STM di laman Facebook-nya. Mereka ternyata ikut demo dengan tertib dan mengikuti segala instruksi yang diberikan oleh koordinator lapangan di depan. Mereka juga tidak bersikap anarkis dan semaunya sendiri. Hanya saja memang banyak guyonan khas seusianya yang agak saru dan seru.

Kata Kalis di statusnya, “Untuk kasus Ciptaker ini, mereka tentu sangat sadar posisinya. Setelah lulus, anak STM mayoritas segera mengisi ruang-ruang produksi di banyak perusahaan. Jelas mereka menginginkan masa depan yang lebih baik.”

Dalam konteks ilmu sosial, keterlibatan pelajar STM ini bisa dikategorikan sebagai tindakan sosial. Dalam buku bertajuk Pengantar Teori-Teori Sosial edisi kedua yang ditulis oleh Pip Jones, Liza Bradbury, dan Shaun Le Boutillier dan kemudian diterjemahkan oleh Achmad Fedyani Saifuddin mengatakan bahwa tindakan manusia berbeda dengan hewan (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016, hlm. 26).

Tindakan manusia adalah tindakan yang disengaja. Maka dari itu, ada dua hal yang mesti ada dalam setiap tindakan manusia, yakni kesadaran dan orientasi yang jelas. Katanya, “Kita memilih di antara banyak pilihan karena, sebagai manusia, kita mampu mengarah kepada tujuan atau hasil dan mengambil tindakan untuk mencapainya.” Namun saya agak tidak sepakat dengan contoh yang dikemukakan oleh Pip Jones di bukunya itu. Karena tindakan yang dilakukan oleh manusia cenderung pada semesta, bukan sesama.

Maka fenomena pelajar STM ikut aksi demo kali ini bisa dikatakan datang dari kesadarannya sendiri. Sebab kita semua tahu, bahwa bonus demografi yang dimiliki negeri ini akan menjadi ancaman yang serius jika tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Potensi pengangguran yang kemudian bisa memicu lonjakan kriminalitas sangat mungkin terjadi. Dan pelajar STM ada di posisi ini jika hari ini mereka tidak turut ambil sikap terhadap kebijakan pemerintah soal Undang-Undang Cipta Kerja ini.

Terakhir, keterlibatan pelajar STM dalam aksi demo ini menjadi bukti bahwa pelajar hari ini tidak hanya melulu mau duduk di dalam kelas dan menerima jejalan materi. Di sisi lain, fenomena ini juga menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera mengambil sikap dengan kalkulasi matang, melanjutkan atau membatalkan. Begitu.[]

Ilustrasi: publiknews,com

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *