Power is Knowledge

Kekuatan adalah pengetahuan, begitu kira-kira terjemahan bebasnya. Atau, saya tekankan saja di sini untuk tidak bertele-tele. Bahwa kita sedang berada dalam keadaan yang lebih gawat-darurat “kekuatan menentukan pengetahuan”.


Bah pasien, gejala awalnya hanya yang ringan-ringan saja. Seperti, hadirnya BPIP. Untuk membawanya ke rumah sakit terlalu jauh, dan belum memerlukan pemeriksaan intensif, cukup dengan obat apotek samping rumah, gejala sakitnya mungkin bisa sembuh.

Kemudian muncullah gejala sakit lain, macam penyederhanaan lembaga yang melahirkan BRIN yang alasannya agar “tidak melenceng dari asas Pancasila”. Syarat kepentingan memang, dan alasan yang tidak rasional. Kontradiktif dengan nama lembaga yang mencerminkan kebebasan ekspresi dan inovasi itu. Fase ini kira-kira pasiennya mulai mengeluh, meronta-ronta. Antibiotik disuntik, invus pun masih di rumah saja. Dipasang oleh bidan desa.

Baca juga: NU di Antara Kiai, Nyai, Akademisi dan Politisi

Jauh panggang dari api, pasien yang diharapkan sembuh, ternyata makin parah. Puncaknya, penganugerahan Guru Besar itu. Tak jelas, apa yang dicapai, keahlian, apalagi prestasi luar biasa, (ingat luar biasa) seperti rule of law-nya pengangkatan Guru Besar Tidak Tetap itu.

Jika dikatakan harus berprestasi luar biasa, apanya yang luar biasa? Toh, itu memang tugas yang harus mereka kerjakan. Karena saat itu, memang mereka sedang berkuasa. Dan harus menyelesaikan persoalan dengan segala perangkat dan sumber daya yang ada. Jika keahlian? Barang tentu yang bekerja menyelesaikan konflik – seperti yang ditulis – adalah ahli resolusi konflik yang kita tahu orang yang mendapat anugerah Guru Besar tidak memiliki latar belakang pendidikan resolusi konflik pun. Kepemimpinan? Mungkin saja. Tapi di sini, yang ditekankan adalah kekhasan dan spesifikasi (spesialisasi) bukan keahlian yang masih abu-abu.


Di sinilah, begitu jelas kita lihat kedigdayaan “kekuatan menentukan pengetahuan”. Ditambah  penulis, menulis objek yang penulis “tulis” dua dekade lalu. Sebagai syarat lain untuk mendapat anugerah prestisius itu. 

Penyakit Sejarah

Uraian di atas, jelas sebuah pretensi buruk, untuk bangsa yang sedang menatap generasi emas 2045. Bukan optimisme yang ditawarkan, justru sebaliknya, bahwa untuk mendapatkan gelar-gelar prestisius yang ada, cukup dengan kamu pernah berkuasa, tanpa harus berdarah-darah sekolah tinggi-tinggi.


Praktik pengangkangan pengetahuan oleh kekuatan-kekuasaan seperti ini, jelas memiliki noda hitam dalam sejarah dunia. Peristiwa Mihnah (persekusi) zaman Bani Abbasiyah yang dilakukan oleh Khalifah al-Ma’mun intinya adalah pengangkangan ilmu pengetahuan. Tidak boleh ada mazhab lain, selain mazhab dan suara dari khalifah.

Baca juga: Akademisi Indonesia dan Keberpihakan

Selain itu, apa yang disebut dark age di Eropa atau masa kegelapan itu, ya karena pengetahuan dijinakkan dan dikangkangi oleh kekuatan-kekuasaan Gereja. Galileo Galilei menjadi korban muramnya wajah kekuasaan. Sekali lagi, ini bukti sahih, bahwa kekuatan menentukan pengetahuan.

Sejarah yang cukup jelas ini harusnya, menjadi alarm bagi pemilik kekuatan-kekuasaan agar hati-hati dalam mengelola pengetahuan.
Sebab, jika salah, resiko besar akan menghantui kekuasaan tersebut. Aufklarung, masa pencerahan itu segampang itu ferguso. Ada pengorbanan besar di belakang itu.

Apa kita mau terus berkorban besar, hanya karena dosa-dosa remeh-temeh yang dilakukan kekuasaan yang sebenarnya bisa dihindari itu? Saya tegas menjawab tidak!

Barang tentu, “profesor” adalah produk pengetahuan. Yang harusnya dijaga kesuciannya dari praktik-praktik yang mau mendapatkannya dengan mudah dan lewat jalan tikus atau lewat jalur orang dalam. Tentu ini adalah sebuah kemunduran bukan?

Syarat Kepentingan

Kampus sebagai penjaga marwah pengetahuan lagi-lagi mendapat sorotan tajam. Sampul Majalah Tempo dengan ilustrasi tikus bertoga tentu menyentil civitas akademika. Kepentingan sesaat dan temporer itu selalu mendapat prioritas utama. Kita mafhum betul, kampus-kampus yang doyan memberi penganugerahan pada tokoh-tokoh tertentu, baik politisi hingga pengusaha.

Ada udang di balik batu! Tunggu saja, maksimal enam bulan setelah penganugerahan gelar-gelar prestisius itu, jadi apa rektornya. Tentu sinyal kuat dipanggil Jakarta untuk menduduki jabatan elit di Ibukota. Terus civitas akademika yang lain, terutama mahasiswa dapat apa? Ya, hanya sebatas hidangan prasmanan untuk mengganjal perut itu, dengan optimisme yang kian tergerus oleh pesimisme melihat tingkah rektorat yang obral murah gelar-gelar itu.


Baca juga: Ketika Duo Peneliti Bertemu: Antara Deradikalisasi dan Moderasi

Saya bayangkan, seorang anak kampung yang datang dari pelosok, di kaki gunung datang berkuliah dengan semangat membara, belajar dan mengikuti perkuliahan. Suatu ketika ia melihat kampusnya, mengobral gelar kehormatan kepada salah seorang yang lulus pendidikan formal pun tidak? Tentu dalam benaknya, untuk apa sekolah tinggi-tinggi. Toh, pada akhirnya bisa mendapatkannya dengan mudah. Hanya pernah menjabat dan menjadi penguasa.

Intinya: Berkuasa aja dulu. Makanya kontestasi politik untuk mendapatkan kekuatan dan kekuasaan di negeri selalu ramai oleh kontestan. Karena jika menang, ia tidak hanya mendapat kekuatan-kekuasaan, tapi juga berpotensi mendapat gelar kehormatan dari kampus ya karena kekuasaannya.

Masa “power is knowledge” ini, harus ada generasi baru yang mampu mengubahnya kembali ke rel asalnya “knowledge is power” yang membawa zaman pencerahan dunia. Entah dari generasi “Islam” atau generasi apapun namanya dan dari lembah desa mana, di kaki gunung dengan jalan berbatu mana ia berasal.


Kami selalu siap menunggu!

Ilustrasi: lifepal

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *