Angin reformasi 1998 di Indonesia memang membawa dampak signifikan bagi perubahan politik di Indonesia. Walaupun sekarang, hampir tiga dekade, situasi sebelum reformasi kembali menguat seiring dengan konsolidasi militerisme dan resentralisasi kekuasaan yang terus terjadi. Di sisi ini, membuat khawatir sebagian kalangan karena apa yang dicita-citakan oleh reformasi gagal menciptakan demokrasi yang berkualitas dan substantif.
Pada bagian lain cerita reformasi ini, di tingkat lokal, kran demokratisasi juga terjadi di Bima. Hal ini juga ditandai dengan keberadaan politisi-politisi keturunan Arab yang menghiasi panggung elektoral dalam kurun dua dekade terakhir. Nama yang sering muncul ialah Irfan Zubaidy, seorang politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sering mewarnai kontestasi Pilkada di Kabupaten Bima. Ia merupakan seorang dokter lulusan Universitas Brawijaya yang membuka praktik dan layanan kesehatan di rumahnya. Pada Pilkada 2005, ia sudah maju sebagai kontestan pemilihan bupati, namun kalah dari Ferry Zulkarnain, seorang politisi Golkar sekaligus Sultan Bima waktu itu.
Nama lain yang muncul belakangan ialah Mahdalena. Ia merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang saat ini duduk sebagai anggota DPR RI Dapil NTB I. Kejutan hadir dari Mahdalena sebagai politisi “baru” yang langsung berhasil menuju Senayan. Sebelumnya, ia merupakan anggota DPRD Kabupaten Bima dari partai yang sama. Hal inilah yang saya sebut sebagai lompatan jauh seorang politisi di skala kabupaten menuju tingkat nasional. Di Bima, Umi Lena, penggilan akrabnya dikenal sebagai pengusaha sekaligus pemilik pusat perbelanjaan Bolly Deptstore di beberapa lokasi yang tersebar di Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu.
Di Kota Bima, ada nama Elly Alwaini, seorang politisi Partai Golkar yang juga istri mantan Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi. Memang, namanya sedikit redup seiring sang suami tersandung kasus korupsi setelah menjabat sebagai wali kota. Di Pilkada Kota Bima 2024 lalu, ia juga digadang sebagai bakal calon wali kota, namun urung karena tidak mendapat dukungan yang cukup dari partainya. Ia merupakan seorang pengusaha sukses di bidang air kemasan. Kalau kalian ke Bima dan menemukan air kemasan Asakota dan Lam-Lam, itulah salah dua dari hasil usahanya.
Masih di Kota Bima, nama ini memang tak terlalu tersorot kamera, tapi kiprahnya matang dalam politik: Khalid bin Walid. Seorang politisi Partai Gerindra, partai besutan Prabowo Subianto ini di Kota Bima diketuai olehnya. Kepiawaiannya dalam politik sudah tidak bisa diragukan, tiga periode duduk di DPRD Kota Bima sudah cukup untuk menggambarkan wajahnya sebagai politisi lokal yang layak diperhitungkan. Saya tidak terlalu tahu banyak soal politisi satu ini. Namun, sebagai politisi, posisinya di organisasi olahraga dan kedekatannya dengan masyarakat melalui Pacuan Kuda juga layak diapresiasi.
Bergeser ke Kabupaten Dompu, di sini ada politisi dengan nama besar, Abdul Kader Jaelani. Ia kader Partai Nasdem dan mantan Bupati Kabupaten Dompu periode 2020-2024. Di Pilkada Kabupaten Dompu 2024 lalu, ia dikalahkan oleh Bambang Firdaus, seorang politisi dari Partai Gerindra. Namun, bukan itu soalnya, ia salah satu politisi handal yang berasal dari kalangan pengusaha di Kabupaten Bima. Ia juga salah satu kontraktor besar yang banyak mengerjakan proyek-proyek properti dan infrastruktur. Kiprahnya di bidang olahraga pacu kuda di NTB memiliki pengaruh tersendiri di mana masyarakat Bima dan Dompu menggemari olahraga ini. Banyak politisi yang menggaet massa lewat ceruk pacuan kuda ini, karena memang di situlah letak massa besar yang loyal untuk dapat menggaet suara di Pemilu.
Nama lain juga di Kabupaten Dompu baru-baru ini ialah Nadirah Al-Habsyi, ia mantan anggota DPRD Kabupaten Dompu selama tiga periode dari Partai Bulan Bintang. Pada Pilkada 2024 lalu, di kursi legislatif, ia berhasil mememangkan satu kursi di DPRD NTB. Saat ini, walaupun terjadi konflik di internal partai, ia didaulat sebagai Ketua DPW Partai Bulan Bintang (PBB) NTB. Jelas, ini merupakan sebuah pencapaian bagi seorang politisi di tingkat kabupaten untuk meraih kursi dan memimpin partai dalam skala provinsi. Selain itu, ia juga dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses di Kabupaten Dompu. Kiprahnya di organisasi olahraga juga terbilang mentereng dalam olahraga panjat tebing NTB.
Menebar Citra: Beda Cara, Satu Tujuan
Dalam politik, membangun massa yang loyal ialah sesuatu yang sulit. Banyak politisi yang gagal membentuk massa yang loyal. Ini disebabkan oleh banyak faktor, tentu saja. Sumber daya menjadi sangat penting untuk membentuk loyalis yang tersebar di berbagai penjuru daerah pemilihan agar suatu saat nanti bisa diharapkan diubah menjadi pundi-pundi suara dalam Pemilu.
Transformasi dari massa pendukung ke suara di Pemilu jelas memerlukan biaya, di sinilah politisi-politisi keturunan Arab ini memang kendali melalui mobilisasi sumber daya yang dimilikinya. Kita tahu semua, di alam politik liberal yang berbiaya mahal seperti di Indonesia, modal sosial tidak akan ada artinya tanpa modal ekonomi. Di sinilah, pundi-pundi suara itu diraup dan pada akhirnya terpilih atau menang dalam Pemilihan.
Pada faktor lain, kedekatan politisi-politisi keturunan Arab ini dengan Islam merupakan modal besar untuk membangun citra. Misalnya, Irfan Zubaidy, seorang politisi dan pendakwah yang terbiasa tampil di hadapan rakyat untuk menyampaikan orasi politik, pada saat diperlukan, ia juga tampil untuk menyampaikan ceramah agama, khutbah, atau pesan-pesan ajaran Islam melalui mimbar-mimbar yang mulia itu. Tentu, saya tidak meragukan kemampuan Irfan Zubaidy dalam berdakwah, ia sudah kenyang dengan itu. Namun, sentimen elektoral juga dapat sedikit banyak dipengaruhi oleh cara ini.
Selain itu, di kesempatan yang lain, permainan simbol dan sentimen solidaritas umat Islam dipakai juga dalam arena-arena kampanye, misalnya pada saat solidaritas untuk bangsa Palestina mencuat, dalam beberapa kesempatan, Irfan Zubaidy dan Nadirah Al-Habsyi terliahat mengenakan syal bendera Palestina dalam momen-momen kampanye politik. Ini jelas, bukan simbol biasa. Ini adalah simbol solidaritas, kebersamaan, persatuan bahwa sebagai politisi, mereka juga berada di belakang bangsa Palestina bersama para pendukungnya di daerah.
Beda halnya dengan yang dilakukan oleh Mahdalena, ia memakai cara yang berbeda dalam politik simbol ini. melalui akun resminya di Instagram, dalam foto profilnya terpampang shalawat Nabi menggunakan huruf Arab berbunyi “Allahummasolli alaa Sayyina Muhammad” di atas pose ia yang sedang berdiri dengan latar belakang gedung DPR RI. Tentu saja ini tidak salah, apalagi di berdasarkan fungsi yang diembannya di Komisi VIII DPR RI yang salah satunya membidangi agama. Mungkin, juga ingin bernaung di bawah berkahnya shalawat Nabi yang selama ini dipercayai memang membawa tuah. Atau bisa juga dibaca sebagai penegas bahwa keterhubungannya dengan Nabi sebagai keturunan Arab tetap terjaga.
Cara lain dilakukan oleh Elly Alwaini yang terlihat lebih netral dari simbol-simbol agama. Dalam politiknya, Elly Alwaini lebih cenderung mencitrakan diri sebagai “orang Bima” asli. Di mana, melalui kerja-kerjanya untuk mendampingi sang suami sebagai wali kota Bima, ia banyak membagi-bagikan benang tenun untuk membuat produk-produk tenunan yang memiliki nilai kebudayaan Bima. Selain itu, politisi Partai Golkar ini juga melalui baliho-balihonya yang tersebar di sudut-sudut kota banyak menggunakan rimpu untuk ditampilkan di hadapan masyarakat Kota Bima.
Hal yang serupa juga ditampilkan oleh Khalid bin Walid dan Abdul Kader Jaelani. Dua politisi ini juga tampil mencitrakan diri dengan tidak terlalu menggunakan simbol-simbol Islam. Selain berlatar partai politik nasionalis, keduanya juga mencitrakan diri sebagai politisi yang terbuka untuk semua kalangan. Tidak hanya untuk satu kalangan saja yang sudah terfragmentasi dengan sendirinya. Di sinilah, kelihaian politik yang ditampilkan oleh kedua politisi ini. Menurut saya, mereka sudah memperhitungkan bagaimana loyalisnya yang berada dalam komunitasnya. Seperti perusahaan, setelah internal kuat, maka ekspansi keluar merupakan pilihan yang tepat.
Dari semua ini, keterhubungan modal sosial, simbolis, ekonomi diramu sedemikian rupa agar personalia politisi memang bisa menarik simpati rakyat untuk mendukungnya dan memilihnya. Di sini juga diharapkan kepercayaan masyarakat itu tumbuh dan mereka berhasil meraup suara lagi dan lagi.
Politik Liberal: Uang adalah Koentji?
Di alam demokrasi hari-hari ini, uang adalah kunci yang tidak bisa dinafikkan dari kesuksesan politisi. Politik uang yang makin terang-terangan dalam politik Indonesia bukan tanpa sebab untuk kita jadikan alat analisis untuk membaa kesuksesan politisi-politisi keturunan Arab ini. Tentu saja, ini bukan satu-satunya faktor yang menjamin kesuksesan, tapi pengaruh, jaringan, nama besar, dan citra juga tidak bisa dilepaskan dari kesuksesan seorang politisi.
Namun, jika kita membaca pola para politisi di atas, selalu ada kelindannya antara bisnis dan politik. Di sinilah, kita dapat membaca realitas politik secara lebih realistis dan apa adanya. Dengan basis bisnis yang kuat, menjadi lahan basah untuk menjamin kiprah politik di tengah masyarakat. Karena bagaimanapun, kekuatan uang untuk mempengaruhi pemilih merupakan salah satu yang terkuat dari cara-cara yang lain.
Seperti kata Burhanuddin Muhtadi dalam sebuah wawancaranya bahwa sudah tidak ada lagi anggota legislatif yang terpilih tanpa menggunakan politik uang. Di sinilah realitas politik itu terjadi, dengan basis material yang kuat, masyarakat juga sudah tidak melihat latar belakang figure sang politisi. Yang mereka lihat adalah bagaimana si politisi memberikan apa dan mau apa. Berapa nominalnya, warnanya apa. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat hari-hari ini.
Tentu saja, saya melihat ini bukan dalam paradigma benar-salah. Tapi sebagai konstruksi sosiologis pemilih Indonesia yang tetap harus juga kita hormati kecenderungannya. Oleh sebab itu, politik Bima ke depan menurut saya akan lebih banyak lagi diisi oleh figur-figur baru dari keturunan Arab. Dan mereka hari ini yang sudah mengemban amanah, jelas sudah mempertimbangkan mobilitasnya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Entah ke legislatif atau eksekutif.[]
Alumni Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Founder Komunitas Mbojo Itoe Boekoe
