Anda mungkin familiar dengan nama ini: Jurgen Habermas. Filsuf Jerman, salah seorang pentolan Mazhab Frankfurt atau Frankfurt School of Critical Theory. Sekolah yang memproduksi wacana kritis tentang modernitas. Pemikiran dari sekolah ini yang pada masa selanjutnya tampil mempengaruhi ilmuwan dan teoritisasi ilmu sosial yang berkembang belakangan seperti Seyla Benhabib dan Nancy Fraser.
Yang tersohor dari Habermas ialah teorinya tentang ruang publik. Ia menilai ruang publik sebagai ranah ideal di mana individu berkumpul secara bebas, setara, rasional untuk berkumpul, berdiskusi, berdialog, membentuk opini publik yang dapat digunakan untuk mengontrol negara. Dalam wacana ini, individu yang terlibat harus rasional artinya kepentingan privat termasuk ekonomi dan agama.
Sebab, dari awal pemisahan ruang publik dan privat, ekonomi, agama, keamanan (militer) itu adanya di ranah privat. Hanya dengan demikian, komunikasi deliberatif yang dicita-citakannya juga bisa tercapai. Komunikasi yang berdasar kepentingan publik atau komunitas universal. Bukan kepentingan mayoritas atas minoritas. Atau bukan memakai cara mayoritas dengan niat agar minoritas juga merasakan manfaatnya. Atau yang lebih luas, dominasi mayoritas untuk mengecilkan minoritas.
Dari teori Habermas ini, kita dapat bercermin untuk menganalisis bagaimana ruang publik kita didominasi, diatur, dikonstruksi dengan beragam kepentingan. Lebih sialnya, struktur kekuasaan juga kerap bermain dan mengonstruksi ruang publik dengan kekuasaan yang dimilikinya. Dengan berbagai motif, kekuasaan secara sublim dan publik merasa biasa-biasa saja. Seolah tidak terjadi apa-apa.
Amahami dan Ruang Publik
Pinggir pantai itulah tempat orang-orang berkumpul. Wilayah Amahami, Kota Bima sering menjadi spot warga untuk melihat matahari terbit. Orang-orang biasanya nongkrong dan berdiskusi, celoteh, atau bercerita tentang kehidupan, politik, budaya, sampai hal-hal ganjil tentang manusia di tempat ini. Ya, seperti ruang publik pada umumnya. Ada rasionalitas, ada kepentingan, dan ada komunikasi yang setara.
Namun, belakangan, ada pemandangan yang cukup menarik menurut saya, adanya pemasangan lampu hias asmaul husna di sepanjang Pantai Amahami itu. Dari laman resmi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, dijelaskan bahwa pemasangan lampu hias tersebut untuk kontemplasi dan dakwah visual. Tujuannya sebagai penerangan dan pengingat masyarakat untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt (dlh.bimakota.go.id, 8/9/2025). Selain itu, dijelaskan dalam pemberitaan tersebut bahwa lampu hias ini merupakan bentuk kerja sama pemerintah dengan Pegadaian dalam bentuk Corporote Social Responsibility (CSR).
Di sinilah, kita perlu memahami bahwa struktur sosial menguasai secara sublim dan terlibat dalam mengonstruksi ruang publik kita. Ruang publik yang seharusnya dibangun setara dan adil akibat motif-motif tertentu didominasi oleh kepentingan-kepentingan lain dari struktur kekuasaan. Entah untuk menyenangi mayoritas, atau untuk semakin mengerdilkan minoritas. Tetapi, yang jelas, karena ruang publik kita telah dikuasai, mayoritas maupun minoritas mau tidak mau akan menikmati lampu hias itu.
Pasca reformasi 1998, Indonesia memang mengalami – conservative turn– meminjam istilah Martin van Bruinessen yaitu kembalinya wacana konservatisme. Di mana, “Islamisasi” di segala bidang menemukan celahnya, misalnya banyak lahir Perda Syariah di berbagai daerah atau yang lainnya.
Dalam kaitannya dengan ruang publik, penelitian Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Jakarta pada 2010 tentang Islamisasi Ruang Publik: Identitas Muslim dan Menegosiasikan Masa Depan Demokrasi di Indonesia dijelaskan bahwa isu Islamisasi di ruang publik itu masih berkaitan dengan isu-isu ibadah, keyakinan, akhlak sebagai sentral (www.uinjkt.ac.id, 2/12/2010).
Dari kasus di Amahami, Kota Bima ini bisa kita bayangkan bagaimana struktur kekuasaan dengan perangkat yang dimilikinya telah masuk dalam ruang-ruang masyarakat. Termasuk, untuk semacam menganjurkan kita untuk beribadah atau berakhlak sesuai dengan asmaul husna itu. Preseden ini juga bisa kita baca, sebab, dalam berbagai kesempatan Pemerintah Kota Bima getol berkampanye untuk kebersihan Pantai Amahami ini agar masyarakat tidak membuang sampak sembarangan.
Namun, yang perlu kita perhatikan, bukankah untuk menjaga kebersihan pantai dan mengingat Allah Swt melalui nama-namaNya yang dihias di ruang publik juga menimbulkan masalah lain tentang keadilan dan kesetaraan di ruang publik kita. Dialog rasional yang diidamkan oleh Habermas dan komunikasi delibratif di ruang publik itu sebenarnya telah didominasi oleh struktur kekuasaan yang membuat ruang publik “tidak adil”.
Dialog Imajiner dan Tangisan Habermas
Bagaimanapun, isu Islamisasi ruang publik Indonesia masih seksi untuk dibahas dan diteliti. Sebab, dalam berbagai kesempatan, kembalinya konservatisme juga menjadi jawaban atas gagalnya sekularisme dan modernisme. Masyarakat kembali mencari jawaban-jawaban lain atas isu kontemporer yang mereka hadapi.
Dari sini, sambil duduk di pinggir pantai itu, di bawah sinar lampu hias asmaul husna. Habermas duduk, melihat sunset. Ia berdialog dengan temannya, Karl-Otto Apel, John Rawls, Max Hokkaimer, Theodor Adorno atau yang lainnya sambil makan salome. Theodor Adorno menyinggung Habermas, ia berseloroh “Hai Habermas, orang besar dari Mazhab Frankfurt yang terkenal di seluruh dunia itu. Lihatlah dunia ini.”
Habermas sambil melihat sunset itu menjawab “kenapa, saya sedang menikmati keindahan dunia ini. Tuhan maha baik (mungkin).” Jawabnya. John Rawls menyembil dalam pembicaraan “Heh Habermas, kau boleh terkenal seluruh dunia. Teorimu besar. Tapi di kota ini kau tidak ada apa-apanya. Ruang publik ini didominasi oleh struktur lain yang banyak kau tantang.”
Tongkrongan itu riuh menertawakan Habermas. Habermas menangis sambil melihat sunset. Di ujung utara suara baru muncul. Azan dari masjid di pinggir pantai itu menggema. Dan Habermas juga akhirnya tertawa dan menyadari bahwa dia bukan siapa-siapa.[]
Alumni Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Founder Komunitas Mbojo Itoe Boekoe
