Saya akan Melawan!

SAYA AKAN MELAWAN

Sudah sangat resah sekali dengan keadaan Indonesia saat ini, Ibu Pertiwi benar-benar disiksa dengan cara yang tidak etis. Pelakunya bukan datang dari negeri lain yang jauh, tetapi para pemangku kebijakan yang sudah sumpah di bawah kitab suci untuk menjaga bumi Pertiwi.

Negara yang dibangun oleh pemikir-pemikir hebat kini dihuni oleh pemimpin-pemimpin bodoh yang berbicara dan menghitung pun mereka tidak lihai. Gen z menyebut fenomena ini adalah “asbun”. Jadi, jujur saja pemerintah saat ini memang dipenuhi oleh orang-orang asbun tanpa landasan yang jelas dan pasti.

Pemerintah sekarang benar-benar salah arah dalam memulai dan membentuk kebijakan, di situasi yang demikian saya rasa diam bukan lagi sekedar emas, justru sebuah kompromi yang melanggengkan ketidakadilan. Dewasa ini, sebagai masyarakat yang setiap hari menyaksikan tingkah laku pemerintah di bawah Presiden Prabowo, publik terus dijejali oleh kata; sabar, maklum, dan biarkan pemerintah yang bekerja. Kita sebagai masyarakat diminta untuk tetap tabah dan memaklumi masalah-masalah yang setiap harinya terus bertambah dan berkembang. Mulai dari tukar rupiah yang sudah tidak masuk akal, harga pertamax yang terus meningkat dengan dalih bahwa fenomena ini terjadi karena dinamika global. Tapi sayangnya, publik tidak sebodoh itu. Belum lagi program-program seperti MBG, KOPDES yang juga selalu menimbulkan masalah-masalah besar yang meresahkan masyarakat.

Bagi saya, fenomena-fenomena yang demikian tidak lagi dapat dimaklumi, banyak kebijakan yang dibentuk justru menimbulkan diskontinuitas antara penerima kebijakan dan pembentuk kebijakan. Karena Presiden kerap tidak mendengarkan aspirasi-aspirasi yang lalu lalang dari masyarakat. Mungkin saja, ia menganggap aspirasi itu bagian dari angin kecil yang tidak sama sekali terasa oleh tubuh dan pikirannya. Akal sehat dalam ruang publik tidak lagi dapat memaklumi kesalahan-kesalahan ini. Maka dari itu, satu-satunya pilihan adalah “MELAWAN”.

Baca Juga  Batas Minimal Usia Perkawinan; Komparasi Indonesia dan Brunei Darussalam

Perlawanan bukan hadir karena kebencian secara personal terhadap Presiden dan jajaranya, tetapi ada kewajiban moral untuk menggugat ketidakseimbangan kebijakan yang kian mencekik rakyat di republik ini. Mari membuka mata untuk melihat bagaimana beban ekonomi yang hingga hari ini didistribusikan secara tidak adil. Fluktuasi dolar seolah-olah hanya berdampak pada masyarakat menengah ke atas yang mampu, lucunya Presiden merespon hal yang demikian dengan kalimat “KAN ORANG DESA TIDAK MEMAKAI DOLAR”. Dari respon tersebut kita sadar akan kualitas pemimpin kita. Lalu kenaikan BBM nonsubsidi yang juga hari ini menjadi beban buat masyarakat. Kenaifan berpikir semacam ini menjadi alasan utama mengapa kita harus melawan. Karena seyogiyanya, setiap kenaikan biaya energi otomatis akan mengerek biaya-biaya logistik dalam skala nasional. Sangat disayangkan pemerintah acuh tak acuh pada masalah ini. Harga bahan pokok di pasar-pasar tradisional yang juga naik, dan pihak yang merasakan dampak besar adalah masyarakat kecil dan pelaku UMKM yang secara ekonomi tidak mendukung dengan nilai yang tinggi.

Di sisi lain, ada banyak anak muda yang kewalahan dan menyerah karena susahnya mencari pekerjaan, pemerintah justru memberi akses mudah pada tentara dan polisi, sipil yang bersuara disiram air keras dan ditahan, hutan dibabat, rumah-rumah warga digusur, dan bencana alam kerap dibiarkan. Jujur, saya pribadi menulis ini sebagai bentuk “muak” terhadap perilaku yang tidak senonoh ini, kita dilecehkan dan kebijakan menjadi alat pelecehan mereka terhadap rakyatnya sendiri.

Kapal besar negara tidak boleh dibiarkan oleng karena syahwat politik dari nahkoda yang mengabaikan kapasitas fisikal dan keadilan sosial. Oleh karena itu, suara-suara kritis harus tetap bergema agar demokrasi kembali pada jalan yang benar – tanpa nafsu politik, tanpa joget dan tangisan palsu, tanpa drama di sosial media, tanpa lagu Mas Bahlil, dan tentu tanpa kebijakan yang menindas. Tetapi, kita kembalikan dengan pikiran yang waras dan integritas yang mengikat kuat dalam sanubari demokrasi.

Baca Juga  Gelar Lapak Baca Gratis dan Edukasi Lingkungan, Komunitas Taman Literasi Dikerumuni Pengunjung Taman Amahami

Lebih jauh lagi, perlawanan ini sebagai simbol nyata kepedulian:  bahwa masalah yang dibiarkan hari ini akan berdampak pada generasi masa depan. Maka dari itu, kita tidak bisa mewariskan sebuah negara dengan sistem yang rusak dan pondasi ekonomi yang dibangun dengan tumbukan utang yang semakin hari semakin membengkak hanya demi mendanai program-program konsumtif, yang justru menjadi lahan korupsi dengan kesempatan yang besar. Kebijakan dan program yang gagal sama saja menanam bom waktu yang nantinya akan meledak di masa depan. Kita harus terus melawan dan bersuara saat melihat integritas institusi negara digadaikan demi menjalankan eksperimen kebijakan yang kehilangan arah.

Oleh karena itu, jika pemerintah terus-menerus melahirkan kebijakan yang menjadi ladang masalah bagi rakyat, dan ketidakadilan dipelihara oleh kekuasaan, maka perlawanan adalah satu-satunya cara untuk membasmi itu semua. Karena kedaulatan tertinggi ada pada tangan rakyat, bukan pada mereka yang sibuk membagi-bagi jabatan. Namun, pemerintah kita kerap menjadikan rakyat sebagai korban atas ketidakbecusan mereka dalam menjalankan tugasnya.

Maka sekali lagi, melalui tulisan ini, dengan penuh kesadaran dan tanpa rasa takut: SAYA AKAN MELAWAN!

 

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *