OPINI

Variabel Kebebasan berkumpul dan berserikat BAHWA kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 28 UUD 1945). Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 pada klausul menimbang butir a menyatakan bahwa: dalam  pembangunan  nasional yang  pada  hakekatnya adalah  pembangunan manusia  Indonesia  seutuhnya dan pembangunan  seluruh  masyarakat Indonesia,  kemerdekaan warga negara  Republik  Indonesia untuk  berserikat  atau berorganisasi dan kemerdekaan untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya masing-masing  dijamin oleh  Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan ketentuan aturan

FENOMENA mutakhir di era media sosial (medsos) terdapat sisi manfaat dan mudharatnya. Sisi manfaatnya, kita dapat mengakses informasi dan pengetahuan berguna, sarana hiburan, merawat silaturrahmi dan membangun koneksi. Tapi kalau pengguna medsos menyebar berita bohong, fitnah dan ujaran kebencian, sungguh terlalu, unfaedah.  Sebelum kita dijadikan tumbal atau korban akibat keberlimpahan berita bohong, fitnah dan provokatif

MEMASUKI Era Reformasi sejak 1998, sistem demokrasi merupakan pilihan satu-satunya bagi bangsa Indonesia. Sebab, ternyata tidak ada bentuk pemerintahan atau sistem politik lain yang lebih baik menggantikan sistem politik Orde Baru yang represif dan otoriter. Proses demokratisasi dimulai dengan gerakan rakyat, bersifat masif dan secara spontan.  Segera setelah Soeharto menyatakan pengunduran dirinya, sejumlah tokoh masyarakat

PALING tidak ada tiga cara mainstream bagaimana orang melihat posisi ilmu pengetahuan. Pertama, pemilahan atas dua gerbong besar ilmu pengetahuan yaitu ilmu alam dan ilmu sosial. Ilmu alam adalah ilmu pasti, eksakta, hukum sebab akibat, di dalamnya ada matematika, kimia, fisika, geografi, robotika, dan lain lain. Sedangkan ilmu sosial berbicara tentang manusia, aktivitas manusia, pilihan-pilihan

BEBERAPA tahun belakangan ini, obat dan suplemen pemutih badan banyak diburu kaum perempuan di Indonesia. Padahal banyak merek pemutih badan yang tidak aman. Di kantor Balai POM, etalase yang memuat produk obat dan makanan berbahaya, biasanya didominasi obat atau suplemen pemutih badan. Meski banyak produk pemutih kulit yang berbahaya, tidak menyurutkan kaum perempuan untuk memutihkan

SELASA, 22 Juli 2020, telah dihelat dialog publik dengan tema, Penguatan Peran Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dalam Pencegahan Terorisme dan Radikalisme di Bima. Kegiatan ini diinisiasi oleh Majelis Pemuda Islam Indonesia (MPII) Kota Bima dengan mengundang empat pembicara yang berasal dari kepolisian, akademisi, dan ormas. Penulis sendiri mewakili ormas Nahdlatul Ulama Bima diminta berbicara

HUBUNGAN simbiosis mutualisme antara intelektual publik dan media semakin jelas terlihat kala arus pertumbuhan media (terutama media sosial dan media online) tak terbendung. Media membutuhkan para intelektual sebagai narasumber yang akan mengisi konten berita yang ingin dipublikasikannya. Sebaliknya, para intelektual publik membutuhkan media untuk mendesiminasikan ide dan pikirannya sehingga bisa terpublikasi dan dikonsumsi oleh khalayak

MESKIPUN covid-19 belum sampai ke titik nol, namun warga netizen politik telah memutar turbin perbincangan menyongsong Pilkada 2020. Belum lagi obrolan keseharian di tengah-tengah masyarakat yang terpapar hawa politik. Dalam situasi kegalauan global akibat pandemi itu, maka penyelenggara pilkada, kontestan dan publik (pemilih) pun ditekankan untuk menaati protokol kesehatan. Akhirnya, sang kandidat dituntut lebih adaptif

Pada 21 Juli 2020 kemarin  saya  diajak ikut berbicara dalam sebuah webinar dalam rangka peluncuran portal Islam alamtara.co yang berbasis di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Temanya menarik, menjadi intelektual publik. Namun karena menarik, cukup pasti pembicaraan tentangnya rumit. Entah mengapa hal-hal yang menarik tidak mudah dipahami apalagi didapatkan. Dalam bayangan saya, intelektual publik adalah intelektual

DOKTER menghimbau jaga jarak sosial, social distancing. Lalu MUI memperkuat himbauan itu dengan mengeluarkan fatwa agar tidak sholat Jumat atau sholat berjamaah di masjid. Logikanya, kalau Anda setuju dengan saran dokter, harusnya Anda juga setuju dengan fatwa MUI. Kan esensi dari saran dokter dan fatwa MUI adalah “jaga jarak”. Dihimbau untuk tidak berjamaah atau jumatan supaya