Toga dan Toma Menghadang Radikalisme

SELASA, 22 Juli 2020, telah dihelat dialog publik dengan tema, Penguatan Peran Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dalam Pencegahan Terorisme dan Radikalisme di Bima. Kegiatan ini diinisiasi oleh Majelis Pemuda Islam Indonesia (MPII) Kota Bima dengan mengundang empat pembicara yang berasal dari kepolisian, akademisi, dan ormas.

Penulis sendiri mewakili ormas Nahdlatul Ulama Bima diminta berbicara tentang Terorisme dan Radikalisme Perspektif Hukum Islam. Bagaimana hukum Islam memandang tindakan terorisme dan radikalisme yang kerap terjadi, khususnya di wilayah Bima.

Di awal acara, ketua MPII dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal yang melatarbelakangi mengapa kegiatan ini perlu dilakukan. Pertama, agenda kegiatan merupakan rutinitas yang dilakukan oleh MPII baik dalam bentuk seminar, dialog ataupun workshop. Kedua, Bima, pernah dijadikan zona merah wilayah teroris karena berdasarkan data kepolisian, banyak warga Bima yang terlibat dalam jaringan teroris. Oleh karena itu, menurutnya, penguatan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam menangkal paham radikal dan terorisme di Bima, perlu diperkuat dan didiskusikan secara kontinu.

Pada kesempatan berikutnya, penulis mengungkapkan bahwa Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama yang memberi pencerahan dan bimbingan kepada masyarakat dan umat, hendaknya memahami terlebih dahulu konsep terorisme dan radikalisme secara utuh, agar ketika disampaikan ke masyarakat, mereka mengerti dengan baik dan benar dampak buruk dari tindakan terorisme dan faham radikal.

Oleh karenanya, penulis menjelaskan pengertian terorisme menurut KBBI online yaitu “penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik)”. Sementara menurut UU No. 15 tahun 2003 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme adalah “perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif politik, ideologi, atau gangguan keamanan”.

Sementara Radikalisme, KBBI online memberikan beberapa pengertian, di antaranya; 1. paham atau aliran yang radikal dalam politik; 2. paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; 3. sikap ekstrem dalam aliran politik.

Frasa radikalisme tersebut melahiran istilah radikalisme agama yang diartikan sebagai “tindakan-tindakan ekstrim yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang cenderung menimbulkan kekerasan dengan mengatasnamakan agama”.

Setelah mengetahui dan memahami makna terorisme dan radikalisme secara komprehensip, diharapkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat berperan lebih, dalam membentengi masyarakat dan umatnya dari pengaruh paham radikal dan tindakan terorisme di Bima.

Bagaimana Hukum Islam Memandang Tindakan Terorisme dan Radikalisme?

Sejatinya, Islam tidak pernah mengajarkan tindakan terorisme dan faham radikal. Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam, agama moderat ummatan wasathan, mengajarkan nilai toleransi, tasamuh, kebijaksanaan, hikmat, kesetaraan, musawa, kemaslahatan, maslahah, dan keadilan, al-adl.

Ketika Fath Makkah, salah seorang sahabat Nabi Saw. berkata  “Ini adalah hari pembalasan”, mengingat begitu kerasnya tindakan kaum kafir Kurais terhadap Nabi Saw. dan para sahabatnya ketika di Makkah dulu, namun dengan lemah lembut, Nabi Saw.  menimpali bahwa “Ini adalah hari kasih sayang”.

Begitulah nilai-nilai kebaikan disebarkan oleh Nabi Saw. kepada para sahabatnya untuk diteladani oleh seluruh umat Islam. Namun demikian, masih ada saja di antara umat Islam yang berpikir dan bertindak tidak sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi pondasi ajaran Islam, seperti faham radikal dan tindakan terorisme tersebut.

Menurut Yusuf al-Qaradhâwî, adanya sebagian umat yang berfaham radikal dan bertindak teror faktor utamanya dipicu oleh ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memahami teks agama. Sehingga, Islam hanya dipahami secara dangkal dan parsial. Mereka hanya memahami ayat sesuai dengan bunyi teksnya, tidak lebih.

Disinilah letak peran penting tokoh masyarakat lebih-lebih tokoh agama (ulama) membimbing masyarakatnya untuk mendalami agama Islam moderat, wasathiyyah. Teks agama tidak boleh dipahami secara hitam putih (tekstual) tapi perlu dikembangkan pemahaman yang lebih membumi sesuai dengan kondisi kita saat ini (kontekstual).

Berkaitan dengan cara pandang terhadap teks itu, terdapat beberapa pemikir Islam yang dapat dijadikan rujukan agar cara berpikir kita menjadi terbuka.  Fazlur Rahman, misalnya muncul dengan teori double movement (gerak ganda). Artinya teks itu dikaji dari dua arah, latar teks ketika diturunkan dan konteksnya saat ini.

Demikian halnya, Abid al-Jabiri, dalam bukunya “Formasi Nalar Arab, Kritik Tradisi dan Wacana Agama”, membagi cara pandang Arab menjadi tiga, yaitu bayani; cara pandang yang bertumpu pada teks (al-Qur’an dan hadist), ijma’ dan ijtihad (akal hanya sebagai alat pembedah kebenaran dalam teks). Irfani; cara pandang yang mendasarkan pada pengetahuan intuitif yang diperoleh melalui jalur ruhani (kesucian hati, tasawuf). Burhani; pengetahuan diperoleh dari hasil percobaan dan penelitian  (realitas dan sejarahnya).

Metode-metode pemahaman teks yang beragam seperti di atas dapat disuguhkan kepada mereka yang terpapar paham radikal agar cakrawala berpikir mereka sedikit demi sedikit terbuka, karena berdasarkan hasil penelitian Hasani Ahmad Said dkk. (Jurnal aL-‘ADALAH Vol. XII, No. 3, Juni 2015) bahwa yang menjadi pemantik munculnya paham radikal di Indonesia disebabkan oleh kesempitan cara pandang mereka terhadap teks al-Qur’an dan Hadits Nabi Saw.

Misalnya hadits tentang merubah kemungkaran yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dijelaskan bahwasiapa saja yang melihat kemungkaran, hendaklah merubahnya dengan tangan, jika tidak mampu maka dengan lisan dan apabila tidak mampu juga maka dengan hatinya, sesungguhnya itulah selemah-lemah iman.

Bagi kaum radikal yang memahami hadist secara tekstual dan kaku, ketika melihat kemungkaran yang terjadi di sekitar, mereka segera bertindak main hakim sendiri tanpa melibatkan pihak yang berwenang, kepolisian. Tindakan seperti ini bukan saja menyelesaikan masalah, malah justru memunculkan masalah baru.

Perintah membunuh orang musyrik dalam Qs. al-Taubah ayat 5, jika dipahami secara tekstual, maka ayat tersebut menyuruh kita untuk membunuh orang-orang musyrik di mana saja berada. Namun jika ditelusur latar historis diturunkannya ayat, berkaitan dengan pelanggaran perjanjian damai yang dilakukan oleh orang musyrik Madinah pada saat bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang (al-Muharram). Untuk mereka itu, boleh diperangi setelah selesai bulan-bulan haram. Tapi bagi mereka yang tidak berkhianat walaupun orang musyrik, tidak boleh diganggu. (Muhammad Sayyid Thanthawi, al-Tafsir al-Wasith, vol. vi, h. 206).

Perintah, maka bunuhlah, menurut Quraish Shihab bukanlah perintah wajib, tetapi hanya izin untuk membunuh. Hal ini sama dengan perintah menangkap dan menawan mereka. Perintah itu bertujuan membebaskan wilayah Mekah dan sekitarnya atau paling tidak Jazirah Arabia dari pengaruh kemusyrikan. (Quraish Shihab, Tafsir al-Mishabah, vol. v, h. 504).

Dengan demikian, jelaslah bahwa ayat tersebut turun berkaitan dengan orang musyrik madinah yang mengkhianati perjanjian damai dengan Nabi Saw. bukan semua orang non-muslim halal darahnya.

Pemantik paham radikal berikutnya berkaitan dengan implementasi hukum di NKRI. Menurut mereka, negara Indonesia bukanlah negara Islam tapi negara kafir. Maka hukum-hukum produk negara kafir tidak mesti diikuti. KUHAP/KUHP yang dijadikan rujukan para hakim di Pengadilan Negeri pun merupakan produk Belanda yang nota bene kafir.

Mereka mendasarkan argumentasi dengan menyitir beberapa ayat, di antaranya dalam Qs. al-Ma’idah: 44, 45, 47 dan 50. Ayat 44 menjelaskan bahwa barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”. Ayat 45 “Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”. Ayat 47 “Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik”.

Ayat-ayat di atas jika dipahami secara tekstual, “orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah (al-Qur’an dan Hadist), mereka termasuk orang-orang yang kafir, zalim, dan fasik. Sebagai implikasinya, mereka mengkritik sistem demokrasi dan memandangnya sebagai jahiliyah modern. Ayat 50 “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”.

Padahal kalau kita kembali kepada sejarah sebelum Indonesia merdeka, wilayah nusantara dikuasai oleh sekitar 40 kesultanan Islam yang menerapkan hukum Islam. Kemudian datanglah bangsa Protugis, Belanda, dan Jepang yang menjajah wilayah nusantara sekian abad yang pada akhirnya kemerdekaan dapat diraih pada 17 Agustus 1945 dengan cucuran darah para syuhada.

Seiring berjalannya waktu, bangsa Indonesia bangkit dengan memperbaiki sistem hukum warisan Belanda secara pelan-pelan sesuai dengan jatidiri bangsa Indonesia. Muncullah beberapa produk UU seperti UU Peradilan, UU Perkawinan, UU Wakaf, UU Haji, dan lain-lain yang digali dari nash al-Qur’an dan Sunnah Nabi Saw. serta kitab-kitab ulama klasik yang mu’tabarah. Jadi, sebenarnya hukum yang berlaku di Indonesia saat ini sudah sangat Islami sekali, tinggal beberapa produk hukum saja yang perlu diperjuangkan secara politik, terutama hukum pidana Islam.

Jika dalam keadaan demikian, masih ada saja kelompok orang yang tetap melakukan tindak kekerasan atas nama agama untuk mencapai tujuannya, maka negara sudah menyiapkan UU No. 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk menjeratnya. Wallahu a’lam.[]

Tolo Dara, 24 Juli 2020

Ilustrasi: tegas.co

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *