Nasib Alumni TK Senayan

Benar kata Gus Dur “DPR itu kayak taman kanak-kanak”. Anekdot ini memang tak datang begitu saja. Tentu ada sebab-musabab yang jelas Gus Dur mengeluarkan anekdot itu, walau memang Gus Dur dikenal sebagai presiden yang gemar guyon. Namun, penulis melihat memang sejak kran reformasi dibuka, seolah DPR memang benar-benar menjadi taman kanak-kanak. Kita kasih saja namanya: TK Senayan. Bhahaha.

Kekanak-kanakan politisi Indonesia sering kali ditunjukkan di forum-forum resmi di Senayan. Dengan sifat yang ayel-ayellan sampai melempar kursi dan yang terbaru mematikan mikrofon untuk menghindari kritik, debat dan aspirasi dari fraksi lain. Praktik buruk ini ditambah lagi hobi politisi Indonesia yang berpindah partai politik untuk mendapatkan kekuasaan. Dengan alasan klise, yang semua orang sudah tahu bahwa itu hanya alibi atas tindakannya. Praktis ini benar-benar seperti anak TK yang suka main loncat-loncatan di tali saja.

Ferdinand Hutahahean yang sebelumnya membela habis-habisan Partai Demokrat sampai urat lehernya keluar akhirnya meninggalkan Partai Demokrat hanya dengan alasan: “sudah berbeda pandangan politik”. Woow, mudah sekali. Praktis ini menandakan bahwa garis idealisme perjuangan seorang Ferdinan Hutahahean sangat lemah bersama Partai Demokrat. Setelah gagal menduduki salah satu kursi di parlemen, ya mau gimana lagi. “Partai ngak ngasih gue makan, kalo gue tetap dipartai malah gue yang kasih makan partai. Rugi dong”. Begitu kira-kira kata hati Ferdinan sebelum memutuskan pergi dari partainya. Sekali lagi ini menunjukkan pragmatisme politisi Indonesia yang kian kentara.

Ya, begitulah jalan politik sebagian besar politisi kita di republik ini. Setelah tidak mendapat kekuasaan lewat partainya, dengan sekejap jua dia akan pergi. Kasus Ferdinand bukan kasus pertama loh. Lord Prabowo juga contohnya. Setelah gagal nyapres lewat Partai Golkar di tahun 2004, Lord Prabowo langsung beralibi dengan membuat partai baru dengan beribu alasan dan visi kedepannya sampai sehari sebelum kiamat itu.

Baca juga: Jalan untuk Politisi Non Partai

Bos brewok Surya Paloh juga begitu, gagal nyapres di konveksi Golkar itu, banyak yang akhirnya lari dan membuat partai baru yang memang bisa mengakomodir pemikirannya plus keinginannya. Ya iyalah pasti bisa, lah wong partai lu bikin sendiri, uang lu yang paling banyak, ya otomatis dong, pikiran sama kepentingan lu juga lah yang paling banyak diiyain sama anggota partai.

Untuk lebih meyakinkan pembaca, bahwa politisi Indonesia itu kebanyakan kayak anak TK yang masih belajar dan mainnya loncat-loncatan. Sampel terakhir kita ambil dari Amien Rais. Setelah Perang Badar jilid II di Palu antara kubu Zulhas dan kubu Amien Rais beberapa waktu lalu, Pak Amien pulang-pulang langsung ngambek dan ingin langsung mendirikan partai baru yang katanya partai sebelumnya sudah keluar dari garis awal perjuangan partai itu.

Itu baru politisi nasional loh, belum calon politisi daerah yang mengharap lowongan kerja lima tahun sekali itu. Tidak jauh berbeda dengan politisi nasional itu, politisi daerah pun lebih ngeri lagi. Tanpa tedeng aling-aling dan pertimbangan yang matang, apalagi orientasi partai, mereka langsung memilih partai yang menjadi kendaraan politiknya untuk menjadi anggota dewan misalnya. Ya setelah mereka tidak berhasil menduduki kursi yang diinginkan dengan mudah mereka lepas baju partai itu. Begitu simpel menjadi politisi di negeri ini. Fakta yang berbicara bahwa ada yang macet dalam ranah partai politik kita.

Bukannya ingin menasehati, tapi bukankah sebaiknya sebelum keputusan untuk keluar, resign, undur diri atau ingin mendirikan partai baru sebaiknya duduk rembuk lagi atau sambil ngopi untuk menyelesaikan problem yang ada. Saya curiga dengan banyaknya politisi yang loncat sana-loncat sini ini, mereka tak mampu berdialog dengan baik dan ingin menyelesaikan masalah mereka lewat alur internal partai yang akhirnya keluar ke publik, tentu dengan tanggapan yang kebanyak negatif.

Contoh di atas itu bukti bahwa sebenarnya tidak ada mekanisme dan political will yang benar-benar tulus untuk memperbaiki hubungan setelah berseteru itu. Itulah hobi politisi kita, menasehati rakyat agar tidak pecah dan bersatu, tapi kelakuan mereka sendiri naudzubillah. Tak sudi saya mengatakannya.

Kemudian, dengan gagalnya partai melakukan kaderisasi dan hanya comot kiri-kanan pas pemilu, akhirnya yang akan merasakan dampaknya ya tentu masyarakat. Anggota DPR yang pergi dengan otak kosong tentang ideologi dan garis besar partai mau jadi apa. Pun akhirnya problem ini juga menggrogoti partai secara umum. Ditambah anggota dewan yang tak tahu arah ideologi dan arah perjuangan partai.

Baca juga: Cara Tolak Bala dalam Politik

Oleh karena itu, perbaikan dari hulu ke hilir perlu dilakukan oleh partai politik. Dimulai sejak perekrutan anggota partai, kaderisasi hingga orientasi kedepan seperti apa. Partai sebenarnya harus bisa membuat standar-standar yang ketat untuk hal ini. Agar partai politik tak hanya sekedar pion dari demokrasi melainkan yang harus menjadi induk demokrasi seperti yang memang kita impikan.

Sebenarnya, orang-orang seperti ini tak ubahnya seperti si Moeldoko itu, hanya orang luar. Hanya saja mereka memiliki jabatan atas nama sebuah partai, tapi partai yang mereka tahu ya hanya kendaraan politik saja. Inikan sama saja orang luar namanya.

Apabila partai politik masih menggunakan cara lama dalam kaderisasinya, maka yang paling berdampak adalah masyarakat akar rumput, ribat-ribut tak jelas, ghibahin anggota DPR setiap hari. Kan tahu sendiri bahwa ghibah itu dosa. Dosa itu berpeluang masuk neraka. Ahhh, biarin saja, toh jika kita masuk neraka ada yang lebih duluan masuk, ya siapa lagi kalo bukan mereka itu yang kita ghibahin. Karena mereka yang membuat kita berghibah. Bhahaha.

Emang deh ya, alumni dari TK Senayan ini nggak pantes masuk SD Unggulan. Ya kalo begini terus, TK sama partai politiknya dibubarkan saja, gitu aja kok repot. Upppss.

Ilustrasi: Liputan6.com. Ket: Parlemen Jepang sedang ricuh.