Pancasila Sebagai Civil Religious: Paradigma Alternatif Menuju Indonesia Harmoni (1)

INDONESIA merupakan salah satu negara paling majemuk di dunia—dengan jumlah penduduk kurang lebih 200 juta jiwa, 1.300 suku, 300 etnis dan 250 bahasa serta beragamnya agama yang dianut. Keadaan yang pluralistik tersebut menimbulkan dilematis bagi negara dalam mengatur keseimbangan kehidupan berdemokrasi, sehingga meniscayakan adanya semacam reinterpretasi dan reorientasi untuk memposisikan agama dan negara dalam relasi yang tidak hanya ideal—namun sekaligus juga dapat merawat masa depan kebangsaan yang lebih maju. Salah satu perspektif yang dapat dilihat dalam konteks ini adalah bagaimana agama dapat memberikan kontribusi positif dan menjadi faktor integrasi untuk menumbuhkan rasa saling menghargai dalam kemajemukan masyarakat—dan bukan malah menjadi faktor disintegrasi yang memupuk sikap eksklusifisme atau ekstrimisme (Abdillah, 2013: 247).

Relasi antar agama dan negara memang tidak selalu menunjukkan hubungan yang harmonis, khususnya negara-negara yang berbasis multikultural seperti di Indonesia. Komaruddin Hidayat menegaskan bahwa secara historis, hubungan agama dan negara selalu menimbulkan perdebatan. Hal ini terjadi karena agama dan negara memiliki tekanan yang berbeda. Agama menekankan keimanan, aspek ritual, dan moralitas—sedangkan pada wilayah negara memiliki aturan main tersendiri terutama berkaitan dengan perebutan dan pembagian kekuasaan dalam konteks kehidupan bernegara—yang dalam praktiknya saling mempengaruhi (Hidayat, 2019: 210). Namun pernyataan ini agaknya kurang tepat, karena agama masih dilihat hanya sebatas persoalan keimanan, ritual dan ajaran moralitas semata. Munculnya ketidakharmonisan relasi antara agama dan negara dalam dinamika politik kontemporer dewasa ini justeru disebakan oleh cara pandang—yang melihat agama dan negara sebagai dua entitas yang berbeda, bahkan seakan-akan tidak dapat dipertemukan sehingga melahirkan paradigma pemisahan antara agama dengan urusan politik kenegaraan.

Gerakan yang menuntut pemisahan antara agama dengan urasan politik kenegaraan tersebut melahirkan paham sekuleris yang terus dikampanyekan secara lantang oleh negara-negara Barat bahkan di Indonesia sendiri. Padahal jika dilihat dari aspek historisnya, kemunculan sekuleriasi antara Barat (Kristen) dan Indonesia (Islam) memiliki latar belakang persoalan yang berbeda. Kita semua tahu bagaimana di abad pertengahan, gereja sangat otoriter dan memegang peranan yang sangat penting dalam politik praktis, meskipun sekarang terjadi pemisahan yang cukup tajam antara agama dan negara—terutama dalam masyarakat Kristen Barat yang memposisikan agama sebagai urusan privat dan negara tidak boleh melakukan intervensi (Hidayat, 2019).

Sedangkan di Indonesia, terjadinya pemisahan antara ke duanya karena agama selalu dijadikan label penguat identitas dalam kontestasi perpolitikan. Politisasi terhadap agama inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa keduanya harus dipisahkan. Alih-alih ingin menghindarkan agama dari politik praktis, tapi justeru gerakan sekulerisasi ini menimbulkan masalah baru—yakni, agama hanya menjadi urusan privat, sehingga agama menjadi pajangan di “lemari-lemari kamar”. Agama akhirnya dipinggirkan dari urusan publik, yang menyebabkan agama kehilangan fungsi dan otoritasnya. Maka tak heran banyak sarjana yang meramalkan bahwa kedepanya agama akan mati (Suprapto, 2013).

Gerakan sekulerisasi ini kemudian mendapat gugatan dan perlawanan yang cukup keras dari beberapa kelompok religionis di Indonesia—dengan melakukan gerakan-gerakan yang bertolak belakang dengan Pancasila. Meskipun pada puncak gerakan mereka berhasil dibatasi dan bahkan dibubarkan oleh Negara—namun tindakan yang membatasi hingga adanya pembubaran terhadap kelompok religionis tersebut merupakan cara-cara yang tidak demokratis pula. Tentu hal ini sangat kontradiktif dan sangat dilematis bagi negara dalam memposisikan dirinya dalam upaya menjaga keseimbangan demokrasi.

Secara konstitusional dalam pasal 29 UUD 1945, telah memberikan jalan bagi harmonisasi kehidupan beragama sekaligus bernegara di Indonesia. Hak untuk beragama merupakan salah satu hakikat dari hak asasi manusia yang meliputi dua aspek; Pertama, warga negara bebas memilih agama atau kepercayaan yang dipandangnya benar. Kedua, warga negara bebas beribadah dan menjalankan kehidupan agamanya sesuai keyakinannya selama tidak melanggar kebebasan beragama orang lain. Dalam konteks ini, negara sebisa mungkin konsisten dalam menjamin hak-hak warga negaranya agar dapat terlindungi, termasuk hak asasi seseorang untuk beragama (Asrul, 2017: 66). Maka, dari beberapa persoalan tersebut, saya ingin menegaskan tiga hal penting; Pertama, bahwa konsep sekulerisme tidak cukup relavan diterapkan di Indonesia, sehingga harus direkonstruksi kembali dan menawarkan satu konsep alternatif yang lebih tepat. Kedua, negara harus menjamin kebebasan hak berpendapat yang masih dalam koridor demi menjaga keseimbangan demokrasi. Ketiga, setiap penganut agama tidak boleh memiliki sikap mendominasi apalagi merasa paling berhak atas Negara kesatuan Republik Indonesia.

Para pendiri bangsa Indonesia sepertinya telah menyadari adanya potensi konflik dalam relasi agama dan negara—sehingga telah dilakukan langkah antisipatif dan solutif untuk “melunakkan” sikap beragama anak bangsa dalam kehidupan bernegara. Para leluhur bangsa Indonesia telah meletakkan dasar-dasar kebudayaan dan agama dengan sangat kuat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hal itu menjadi modal besar bagi bangsa Indonesia untuk menuju kehidupan yang harmoni di tengah keberagaman penduduknya.  Pada kenyataan dan kemungkinan lain, meskipun kehidupan masyarakat multikultural di Indonesia nampak berjalan baik-baik saja—namun ke-pluralistik-an tersebut mesti harus tetap dijaga dan dirawat. Dalam upaya menciptakan tatanan kehidupan yang harmoni, para cendekiawan dan para pendahulu kita telah merumuskan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara serta beberapa konsep pendidikan yang berbasis multikultural lainnya—baik di ruang lingkup formal (intitusi pendidikan) maupun di ruang lingkup non-formal; melalui nilai-nilai kearifan yang tertuang pada masing-masing tradisi, kebudayaan dan agama.

Persoalan yang dihadapi oleh negara saat ini, seperti adanya konflik; baik dari kalangan antar suku, budaya dan kepercayaan, bahkan antar negara dan agama itu sendiri merupakan tragedi yang harus dikhayati oleh semua pihak—sehingga muncul satu kesadaran “bahwa negara sedang menuju pada perpecahan dan kehancuran”. Hal yang paling memprihatinkan adalah pemerintah dengan terbuka memperlihatkan sikap arogansinya terhadap kelompok mana saja yang tidak sejalan dengannya. Padahal mereka hanya perlu dirangkul dan diberikan hak kebebasannya sebagai warga negara, bukan malah dimusuhi dan dipojokan. Sehingga apapun alasannya, sikap yang ditunjukan oleh pemerintah tersebut telah menyalahi konstitusi negara itu sendiri.

Sebagai bangsa yang besar, sebenarnya Indonesia telah memiliki kekayaan akan nilai-nilai luhur sebagai modal dalam membangun kehidupan yang harmoni. Hanya saja selama ini pembangunan Indonesia lebih berkiblat ke Barat. Nilai luhur tersebut kemudian dimasukan ke dalam pilar-pilar Pancasila sebagai representasi dari nilai-nilai yang ada dalam setiap agama-agama konvensional, suku dan kebudayaan. Pancasila bukan hanya sekedar teks dengan lima pilar di dalamnya, melainkan sebagai ideologi yang mesti terinternalisasikan ke dalam setiap warga negaranya, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dapat terealisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Mengingat masyarakat pluralistik sangat berpotensi melahirkan budaya kompetisi dan konflik. Seperti yang kita ketahui, bahwa setiap agama dan tradisi masing-masing memiliki ideologi dan identitas budaya sehingga muncul perebutan hegemoni antara masing-masing kelompok masyarakat. Maka dalam hal ini, saya juga ingin mengeskan bahwa Pancasila dapat dijadikan sebagai “(a)gama” alternatif yang berpihak pada semua kelompok agama konvensional di Indonesia. Dengan beberapa masalah yang dihadapi oleh Negara saat ini, paling tidak kita harus kembali pada ajaran dasar negara kita (Pancasila), bukan malah mencari-cari solusi baru yang belum tentu sesui dengan karakter bangsa kita.

Narasi yang akan dijabarkan oleh tulisan ini adalah berupaya merekonstruksi kembali paradigma sekulerisme dengan mengajukan pancasila sebagai civil religious dengan tiga alasan yang cukup kuat. Pertama, karena Pancasila merupakan representasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam agama-agama konvensional dan Kedua, demi keseimbangan demokrasi (negara). Dua alasan pertama ini akan mengembalikan fungsi agama-agama konvensional pada urusan politik kenegaraan—khususnya dalam membangun bangsa Idonesia yang lebih baik kedepannya. Sedangkan yang ketiga, yakni untuk memperkuat kembali identitas kebangsaan dan menjamin hubungan harmonis antara agama dan negara.

Refleksi Personal: Membaca Civil Religious Robert N. Bellah

Konsep agama sipil (civil religious) yang akan saya bahas dalam tulisan ini adalah gagasan dari Robert N. Bellah (1927-2013) yakni seorang sosiolog dan guru besar di Universitas California Amerika Serikat. Dalam riwayat hidupnya, Bellah menghabiskan sepanjang karirnya di Amerika Serikat—yang kemudian melahirkan satu konsep yang dikenal dengan istilah civil religious (agama sipil). Seperti yang kita ketahui bahwa Amerika Serikat adalah salah satu Negara yang melakukan pemisahan antara agama dan Negara (sekuler). Amerika merupakan Negara imigran sehingga terdapat berbagai tradisi-tradisi keagamaan yang beragam. Bellah melihat adanya suatu bentuk komitmen keagamaan secara kolektif—di samping praktek keagamaan-keagamaan konvensional di Amerika. Dari latar belakang keadaan pluralitas inilah yang mengilhami Bellah untuk merumuskan konsep agama sipil (civil religious).

Dalam konsep civil religious, Bellah membedakan antara agama sipil dengan agama-agama konvensional, seperti; Kristen, Islam, Bhudha dll. Meskipun demikian, kemunculan agama sipil ini bukan bermaksud untuk menyingkirkan agama-agama konvensional. Karena betapa pun juga, agama sipil ini di-support oleh keagamaan-keagamaan tradisional bahkan oleh negara itu sendiri. Sebenarnya paradigma civil religious bukan konsep baru dalam diskursus sosiologi, karena sebelum Bellah ada dua tokoh lainnya seperti; JJ Rousseuou (1712-1778) dan Emile Durkheim (1858-1917). Kedua tokoh tersebut juga mempengaruhi Bella dalam pemikirannya. Konsep agama sipil Rousseuou lebih bersifat (top-down) dengan basis kontrak sosial. Sedangkan Durkheim lebih menekankan kesadaran kolektif yang bersumber dari dalam masyarakat (bottom-up). Jika Rousseuou membangun dari atas/luar, maka Durkheim mebangunnya dari dalam. Perbedaan konsep agama sipil Bella dengan JJ. Rousseuou dan Emile Durkheim adalah bahwa Bella mampu menggabungkan antara keduanya sehingga menjadi lebih sempurna.

Menurut Bellah, konsep agama sipil adalah dimensi keagamaan publik yang terekspresikan dalam seperangkat keyakinan, simbol maupun ritual. Agama sipil ini bersumber dari pengalaman bersama dari rakyat sipil terhadap respon atas beberapa krisis dalam sepanjang sejarah Amerika Serikat. Dengan kata lain, bahwa agama sipil berasal dari pengalaman bersama yang kemudian juga untuk kepentingan bersama pula—dan dua hal inilah yang menjadi alasan terbentuknya agama sipil. Itulah sebabnya mengapa negara dan agama-agama konvensional turut sama-sama menyokong agama sipil. Selain itu, dalam konsep keyakinan—agama sipil tetap percaya kepada Tuhan, namun tidak mengacu pada satu saja Tuhan seperti (Yesus Kristus, Allah, Sidartha Ghautama, dll). Dengan kata lain, Tuhan dalam agama sipil merupakan Tuhan yang bisa diterima oleh seluruh rakyat Amerika. Jadi dalam konsep keyakinan, agama sipil tetap mempercayai Tuhan dengan sembohyang, “God we trust atau one nation under God” (satu bangsa dalam kehendak Tuhan). Kata Tuhan dalam agama sipil tersebut diterjemahkan dalam konteks mereka sendiri dan pikirannya dengan orientasi keagamaan yang dimiliki secara bersama-sama oleh suatu Bangsa. Dengan kata lain, Tuhan dalam agama sipil merupakan tuhan-tuhan yang terdapat dalam agama-agama konvensional. Sehingga dalam konsep agama sipil, agama-agama konvensional bisa menerima dan tidak sedikit pun merasa disingkirkan, bahkan justeru menjadi perangkat dasar dalam membangun agama sipil itu sendiri.

Sebagaimana agama konvensional, Agama sipil ini juga memiliki simbol dan ritual tersendiri; misalnya Capitol Hill, tempat Peperangan, bendera Amerika Serikat, sosok Abraham Lincoln (1809-1865), James Abram Garfield (1831-1881), William McKinley (1843-1901), John Fitzgerald Kennedy (1917-1963) Franklin D. Roosevelt (1882-1945) merupakan simbol-simbol dari agama sipil. Sedangkan ritual agama sipil adalah, seperti memorial day, yakni hari penghormatan terhadap para pahlawan perang. Pada moment ini, rakyat Amerika Serikat merayakan secara bersama-sama dengan upacara-upacara tertentu di pemakaman dan sebagainya. Selain itu, Inagurasi, yakni pelantikan Presiden juga menjadi momen bersama—atau seperti perayaan Natal, dan beberapa perayaan lainya seperti merayakan kelahiran Martin Luther King Jr (1929-1968)—juga dapat menjadi momen bersama.

Moment bersama dalam konsep agama sipil ini dalam upaya memperbaharui komitmen masyarakat. Momen bersama yang ditekankan oleh Bellah dalam konsep agama sipilnya merupakan pengaruh dari konsep solidaritas Emile Durkheim. Selain itu agama sipil juga dapat dibedakan dalam dua hal; Pertama, bahwa agama sipil sebagai agama politik; seperti nasionalisme. Pada konteks ini meruapakan pengaruh Rosseuou. Kedua, bahwa agama sipil sebagai upaya membangun bangsa (national building) yang berakar pada rasa solidaritas dan identitas. Pada konteks ini adalah pengaruh dari Emile Durkheim. Momen-momen bersama saat memperingati hari meninggalnya beberapa presiden di Amerika dapat menimbulkan kesedihan yang luar biasa.

Momen-momen bersama ini juga dapat mengingatkan kebersamaan masyarakat atau pengalaman bersama—sehingga berimplikasi terhadap pengutan komitmen dalam membangun solidaritas kebangsaan—dan bukan solidaritas agama konvensional. Maka, dalam konsep civil religious Bellah, bahwa momen bersama merupakan dasar dari agama sipil itu sendiri. Jadi cukup jelas, bahwa Agama sipil merupakan agama warga negara atau agama suatu bangsa—yang dalam ajaranya terorganisir dalam hirarkis melalui dokumen-dokumen formal. Sebut saja; cinta tanah air, ketaatan pada negara, pengorbanan sosok Martin atau restorasi dengan mengenang kematian John F Kennedy dan Abraham Lincoln merupakan hal-hal sakral bagi warga Negara Amerika Serikat.

Hal lain yang juga perlu saya tegaskan di sini adalah bahwa agama sipil bukan penyembahan terhadap sebuah bangsa, akan tetapi agama sipil merupakan konsep tentang etika sosial dalam kehidupan Negara yang plural. Sehingga Agama sipil bukan untuk menyingkirkan agama konvensional, namun justeru agama konvensional menjadi sumber etika dari agama sipil itu sendiri. Jadi, kehadiran agama sipil dalam konteks ini “agama” alternative yang membawa jalan tengah dalam membangun kehidupan bernegara yang plural. Selain itu, agama sipil juga juga dapat dikatakan sebagai sebuah kesadaran religius karena kemunculan agama sipil ini sama sekali tidak menentang eksistensi negara.

Agama sipil juga memiliki rohnya sendiri; memiliki konsepsi tentang Ketuhanan, memiliki ritual-ritual, memiliki teks giving, memiliki simbol-simbol tersendiri. Selain memiliki muatan, agama sipil juga memiliki substansi; yaitu solidaritas dalam membangun keinginan bersama dalam sebuah bangsa, membangun komitmen bersama di dalam kebangsaan dan sebagainya. Agama sipil juga punya kekhasan tersendiri yang menuntut tanggungjawab moral, karena ini bagian dari etika publik, bagian dari etika sosial yang menghargai berbagai perbedaan. Hal inilah yang kemudian menjadi bangunan agama sipil dalam membangun kehidupan berbangsa. Dengan kata lain, ciri khas agama sipil adalah menuntut tanggungjawab moral, bukan hanya melengkapi perasaan kebangsaan, namun di dalamnya terdapat tanggung jawab moral.

Pancasila Sebagai Civil Religious

Bellah mendefinisikan civil religion sebagai agama publik yang diekspresikan dalam keyakinan bersama, simbol-simbol, dan ritual, suatu dari realitas, universal dan realitas keberagamaan yang transenden (Bella, 1970: 171-179). Bellah menggambarkan kehadiran agama rakyat di Amerika—yang di mana penduduk mewujudkan berbagai agama yang berbeda, sehingga seluruh warga Amerika juga merupakan satu umat beragama, meskipun masing-masing umat agama yang lebih terbatas, seperti; Kristen, Katolik, Yahudi, Budha, dan sebagainya—tetap bertahan sebagai umat tersendiri. Dengan demikian civil religion merupakan sebuah meditasi atas identitas lain dari penyembah, yakni sebagai warga Negara (Bella, 1970: 14). Artinya Civil religion merupakan kesepakatan minimum mengenai nilai-nilai religius yang dipegangi bersama, terlepas dari keyakinan agama apapun yang di anut oleh masing-masing orang atau kelompok. Secara individual, masing-masing bebas memegangi ajaran agama anutannya, tetapi secara kolektif semua memegangi keyakinan yang disepakati dalam civil religion sebagai sesama warga bangsa.

Berdasarkan konsep yang dipaparkan oleh Bellah tersebut, jika dikaitkan dalam konteks ke-Indonesiaan, Pancasila bisa disebut sebagai civil religion. Sama halnya dengan kata religion pada usulan Bellah, sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak menunjukkan pembelaan pada agama tertentu. Tetapi, bermaksud menegaskan bahwa agama-agama di Indonesia berintikan satu Tuhan, yaitu Yang Maha Esa. Terbukti dengan dihapusnya tujuh kata “kontroversial” dalam Piagam Jakarta yang merupakan bahan mentah Pancasila. Apalagi jika menilik proses kelahiran Pancasila, 1 Juni 1945 (ketika Soekarno pertama kali mengusulkannya dalam sidang BPUPKI) atau 18 Agustus 1945 (ketika Pancasila dicantumkan dalam UUD 1945) yang berfungsi sebagai kesadaran sosial, maka sangat tepat untuk dijadikan kerangka acuan hidup bersama walaupun berbeda agama (Bella: 2003: 9)

Dalam sejarahnya, proses diterimanya Pancasila sebagai falsafah negara melahirkan perdebatan panjang dan melelahkan yang melibatkan kubu nasionalis Muslim yang menginginkan Islam sebagai dasar negara dan kubu nasionalis sekuler yang menolaknya. Kesepakatan itu menandakan Pancasila sebagai perangkum heteroginitas dan pesinergi kemajemukan sehingga multi-pluralisme yang ada menjadi khazanah dan kekayaan yang tak ternilai. Meskipun seiring berjalannya nilai-nilai pancasila seakan hilang dalam hati terdalam masyarakat Indonesia; lebih-lebih generasi di era sekarang. Tantangan dan pengaruh globalisasi merupakan kata kunci dari terkikisnya identitas generasi Bangsa kita saat ini. Identitas yang seharusnya ditancapkan secara kokoh oleh nilai-nilai luhur Pancasila, lambat laun digerogoti oleh paham-pamam transnasional dan budaya westernisasi yang dalam aplikatifnya cenderung tidak sejalan dengan norma dan sosial-kultur Indonesia.

Dalam sila pertama di dalam Pancasila memperlihatkan titik temu antara keduanya. Karena dalam konsep keyakinan agama sipil tetap percaya kepada Tuhan, namun tidak mengacu pada satu Tuhan. Katakanlah seperti (Yesus Kristus, Allah, Sidartha Ghautama, dll). Dengan kata lain, Tuhan dalam agama sipil merupakan Tuhan yang bisa diterima oleh seluruh umat. Jika Amerika punya sembohyang, “God we trust atau one nation under God” (satu bangsa dalam kehendak Tuhan), maka Indonesia juga memiliki; “Bhineka Tunggal Ika” (berbeda-beda tetapi satu jua). Dengan kata lain, kata “Tuhan” dalam bunyi sila pertama dalam Pancasila merupakan tuhan-tuhan yang terdapat dalam agama-agama konvensional. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila dirumuskan dan dibangun dengan dasar atau pondasi nilai-nilai spitual yang kokoh dan bahkan tidak hanya bersumber pada satu agama tetapi bersumber pada semua agama-agama konvensional yang ada di Indonesia. Maka dengan ini, pernyataan yang mengatakan bahwa “agama musuh terbesar Pancasila” telah terbantahkan. Mungkin agama yang dimaksud adalah sekelompok aliran-aliran ekstremisme dan kaum fundamentalis dan bukan agama secara nilai-nilai luhur spiritualnya.

Seperti halnya agama sipil, Pancasila dapat disebut sebagai agama sipil karena juga memiliki symbol dan ritual; misalnya Bendera Indonesia, teks Pancasila, dokumen-dokumen bersejarah, para pahlawan, dan lain sebagainya merupakan simbol-simbol dari agama sipil. Sedangkan ritual agama sipil dalam Pancasila adalah perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus, dan hari-hari memperingati para pahlawan lainya. Pada moment ini, rakyat Indonesia merayakan secara bersama-sama dengan upacara-upacara bendera, perlombaan dan lain sebagainya sebagai moment-momen kebersamaan.

Hal lain yang juga perlu saya tegaskan di sini adalah bahwa agama sipil bukan penyembahan terhadap sebuah bangsa, akan tetapi agama sipil merupakan konsep tentang etika sosial dalam kehidupan Negara yang plural. Sehingga Agama sipil bukan untuk menyingkirkan agama konvensional, namun justeru agama konvensional menjadi sumber etika dari agama sipil itu sendiri. Jadi, kehadiran agama sipil dalam konteks ini adalah “agama” alternative yang membawa jalan tengah dalam membangun kehidupan bernegara yang plural. Ia tak lain sebagai sebuah kesadaran religius, karena kemunculan agama sipil ini sama sekali tidak menentang eksistensi Negara []

Ilustrasi foto: ppienschede

Catatan Bagi Pembaca: Sebenarnya dalam tulisan ini terdapat satu bagian lagi yang mengulas tentang, Civil Religious Sebagai (a)gama Masa Depan”

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *