Negeri yang Rentan

Senin kemarin, seluruh kepada daerah di Indonesia terbang ke Kalimantan Timur, ke lokasi IKN Nusantara. Seluruh gubernur tersebut, membawa tanah dan air dari provinsi masing-masing. Sebagai “alat ritual” dalam prosesi kendi tersebut, tentu saja ada hal lain mengapa tanah dan air dari seluruh Indonesia itu disatukan dalam satu kendi besar. Mungkin kendi itu, menjadi simbolisasi Indonesia; rumah bagi seluruh kekayaan dan masalah-masalah manusianya.

Sebelum prosesi tersebut, tentu saja, di dalam ruangan ber-AC seluruh kepala daerah bersilaturahmi, bereuni, menceritakan pahit-manis memimpin daerah, mungkin juga ada yang diam-diam menyatukan chemistry untuk sama-sama berlaga di 2024 nanti. Bisa jadi, ada juga yang memberi pesan-pesan politik tertentu. Itu semua soal kasak-kusuk elite.

Namun, ada yang menarik dari pertemuan seluruh gubernur tersebut, melalui caption akun media sosial resminya, salah satu gubernur menulis, bahwa persoalan kelangkaan minyak goreng yang akhir-akhir ini terjadi merata seluruh Indonesia sudah disampaikan kepada presiden Joko Widodo. Yups, kita bisa menilai, ada niat baik untuk mengatasi masalah ini.

Sebenarnya, bukan itu masalah dari caption sang gubernur itu, tapi mulai dari paragraf kedua dan seterusnya, membuat saya harap-harap cemas dengan masa depan negeri ini. Di mana, sang gubernur dengan terbuka langsung menulis bahwa akar dari masalah ini adalah produsen minyak goreng di Indonesia tidak mau menjual minyaknya ke dalam negeri, dengan alasan murah. Sebaliknya, para produsen minyak ini memilih menjualnya ke luar negeri karena harganya lebih mahal.

Jika kita pakai logika bisnis, produsen atau pengusaha mana yang tidak mau harga produknya dibayar mahal? Semuanya pasti mau. Namanya juga bisnis, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengurangi biaya produksi sekecil-kecilnya. Kasarnya, para produsen itu, mereka nggak mau tahu, mau rakyat negeri itu mati kelaparan atau protein rakyat negeri itu kurang, tak ada urusannya dengan mereka. Toh, di luar negeri mereka dibayar mahal.

Jika kita pakai logika ini untuk membaca kelangkaan minyak goreng ini, kerentanan yang lain juga pasti berpotensi terjadi di Indonesia. Sewaktu-waktu, tentu dengan barang-barang kebutuhan pokok yang lain. Jika kondisi buruk seperti ini terjadi, tentu masyarakatlah yang menjadi korban. Korban akan tidak pastinya harga-harga barang dan ketersediaannya, yang sewaktu-waktu bisa dipermainkan oleh cukong di negeri ini.

Kondisi demikian, senada dengan apa yang disebut oleh Fachry Ali sebagai “dwifungsi pengusaha”. Bahwa pengusaha atau cukong-cukong ini yang berpengaruh dan mempengaruhi jalannya sebuah negara dengan segala modal yang ada di kantong mereka. Tentu kondisi ini sulit diterka, karena hanya bergantung pada keadaan pasar. Jika sudah begitu, masyarakat hanya bisa berharap bahwa para pengusaha tersebut memiliki “etika kepedulian” atau virtue dalam menjalankan bisnisnya. Hanya itu.

Di paragraf berikutnya, sambil “mengutuk” kondisi internasional soal Rusia dan Ukraina, sang gubernur yang juga lulusan doktor ekonomi politik ini, jelas-jelas tak bisa memberi garansi lebih kepada masyarakat. Ia langsung menulis bahwa kondisi di Eropa itu berimplikasi dengan langkanya minyak goreng di Indonesia. Hal itu mengindikasikan bahwa sudah jelas kemandirian bangsa ini sudah berada di titik nadir.

Tentu saja, kita tidak bisa berharap banyak pada negera yang dijalankan “tanpa” kemandirian seperti Indonesia ini. Bahwa ketergantungan kita pada dunia lain sudah amat besar. Hal ini seperti yang disampaikan Theotonio Dos Santos dalam teori dependensi-nya. Bahwa jika sebuah negara sudah terlalu besar bergantung kepada negara lain, itu menandakan bahwa sebuah negara itu rentan dan akan berakibat negara itu hanya menerima akibatnya saja dari kondisi internasional itu.

Keadaan semacam ini tentu tak bisa dibiarkan berlarut-larut menimpa negeri tercinta ini. Harus ada langkah kongkret dalam mengurangi ketergantungan kita pada dunia internasional juga untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng di Indonesia.

Namun, ada hal yang sedikit janggal yang ditawarkan oleh sang gubernur, tiga poin yang sebenarnya hanya berisi dua poin saja. Pertama, karena pemda sudah melakukan intervensi pasar, masyarakat diharapkan untuk “menyerbu” pasar-pasar temporer yang digagas pemda di pinggir-pinggir jalan itu. Kedua, dengan alasan kesehatan, ia menyarankan mengurangi penggunaan minyak goreng dan mulai menggunakan minyak kelapa lokal.

Kita coba bedah sedikit, untuk mengurangi penggunaan minyak goreng dengan alasan kesehatan, sebelum negara api menyerang pun, eits, sebelum kelangkaan minyak goreng ini terjadi juga, masyarakat sudah sedikit sadar dan paham soal kesehatan. “ain ipi ngaha ore mina ee, ma kolestrol ku pea re” (jangan terlalu banyak makan, makanan berminyak, nanti akan kolestrol). Kalimat-kalimat semacam itu jamak dilontarkan orang tua kita pada anak-anaknya di bale-bale bambu saat mereka makan gorengan bersama.

Peringatan semacam ini menandakan sudah ada resistensi dari masyarakat kita, bahwa memang, terlalu banyak makan makanan berminyak menyebabkan munculnya penyakit. Tanpa diperingati gubernur pun mereka juga sudah tahu. Atau bahwa tanpa diingatkan lewat caption itu masyarakat juga sadar, bahwa dalam keadaan langka semacam ini, dengan sendirinya mereka akan berhemat menggunakan minyak goreng.

Kemudian, sang gubernur menyarankan untuk beralih menggunakan minyak kelapa lokal. Dengan konsekuensi harga yang lebih mahal dan sambil beralibi untuk menghidupkan UKM lokal. Asyik nih, sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui. Satu masalah, bisa beralibi dua tiga masyarakat bisa terbuai.

Saya mafhum, mungkin di rumah pribadi pejabat negara mungkin minyak goreng selalu ada, walau di masyarakat sedang terjadi kelangkaan. Tapi tahukah Anda, bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang kritis soal harga-harga. Masyarakat kita sampai rela mengantri berjam-jam di bawah sinar matahari UV A and UV B pada saat pasar murah atau saat operasi pasar yang dilaksanakan oleh dinas-dinas itu.

Padahal, berapa sih, selisih harga murah yang ditawarkan saat operasi pasar itu dengan harga normal. Mungkin hanya berkisar dua ribu rupiah sampai lima ribu rupiah lebih murah. Nah, sekarang yang Anda tawarkan adalah kebalikannya? Tak perlu saya jawab, tentu Anda sudah tahu jawabannya.

Jauh dari itu yang ingin saya katakan, bahwa tawaran-tawaran yang disampaikan oleh sang gubernur itu terlalu teknis. Yang sebenarnya secara sadar dalam kondisi seperti ini masyarakat sudah menciptakan modus-modus sendiri untuk menyiasati keadaan. Yang diperlukan sekarang adalah keberanian pemerintah cum sang gubernur untuk memberi garansi kepada masyarakat bahwa masalah ini akan selesai dan cepat. Bukan kebalikannya.

Tentu saya yakin, semua teori yang ditulis di atas sudah dipelajari oleh sang gubernur dibangku sekolahnya, mungkin saat ini, ilmu itu dibuktikan sambil diuji, Pak Gub!

Ilustrasi: Ekbis.sindonews.com