Lagi-lagi negara tampil sebagai pengendali kebebasan. Hari-hari ini, beredar berita tentang aparat kepolisian menghapus mural di sejumlah titik yang bernada kritik kepada pemerintah. Hal ini menjadi indikasi bahwa sebuah rezim yang sedang berkuasa, entah itu di pusat dan daerah sebenarnya sama-sama antikritik.
Laku-laku ala Orde Baru sebenarnya masih tertanam kuat dalam diri pemimpin kita. Tak peduli dia yang menentang Orde Baru atau dia yang secara ideologi nyata-nyata bersebrangan dengan Orde Baru, nyatanya tak mampu menjanjikan banyak perubahan. Tetap stagnan, dan masih di situ-situ saja. Pola-pola lama, hanya dibungkus plastik baru.
Baca juga: Oksigen Baru untuk Pancasila
Realitas politik seperti ini semakin membuat masyarakat muak dan pragmatis. Kepercayaan publik pada presiden Jokowi kian anjlok. Menurut Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada Juni 2021 tingkat kepercayaan publik pada presiden Jokowi sudah berada di bawah 50 persen. Tentu saja berpotensi terus mengalami penurunan seiring dengan keadaan hari-hari ini.
Hal ini harus menjadi catatan serius presiden Jokowi dan tim, untuk meningkatkan kepercayaan publik. Bukan untuk mengamankan posisi politik di 2024, tapi untuk tetap melanjutkan kepemimpinan yang belum setengah perjalanan ini. Agar jejak langkah pak Jokowi dan tim sebagai warga negara biasa yang sederhana tetap memiliki marwah, walau kekuasaan tak di tangan.
Mural dan Billboard, Serupa Jalanan dan Istana
Seni berkanvas tembok yang “hilang” itu kini diperbicangkan lagi. Di masa revolusi, mural menjadi alat propaganda, kritik kepada imprealisme, sarana penyebar informasi, hingga alarm pengingat bahwa jalan revolusi masih jauh dan berliku.
Di masa pandemi ini, mural dipakai untuk mengkritik kekuasaan. Wacana seni sebagai pemberontakan dari Albert Camus, jelas memiliki relevansinya dalam muatan-muatan mural ini. “Dipaksa sehat, di negara yang sakit”, “404: Not Found” adalah bentuk-bentuk “pemberontakan” itu.
Media sosial yang diharapkan mampu menjadi alat propaganda, kini kian beresiko. Belum apa-apa sudah dijerat pasal karet UU ITE, berbicara isu-isu “sensitif” saja sudah dibatasi penggunaan media sosial-nya. Meminjam istilah orang Bima – belum kone sudah lalo – melihat daya kritik kita di media sosial. Belum dilihat dari jumlah followers, memang suara di media sosial kini kian sunyi dan lebih beresiko.
Baca juga: Cara Tolak Bala dalam Politik
Pers yang diharapkan tampil kritis, kini mulai loyo dan ciut. Dihadapkan dengan kondisi dilematis antara bertahan hidup dan mati. Jalan satu-satunya untuk terus hidup, ya jangan berseberangan dengan kekuasaan, seperti yang dilakukan koran Kedaulatan Rakyat di Jateng-DIY itu.
Corong-corong suara rakyat yang tertutup itu, membuat jalan alternatif lain kian banyak. Mural ala jalanan desa dan kota, seperti fungsinya pada masa revolusi Indonesia kian mampu menjamin suara-suara “pemberontakan” masyarakat itu. Tak ayal, itu menjadi corong-corong baru bagi masyarakat untuk melakukan “pemberontakan”.
Ada pemandangan menarik juga yang dilakukan oleh beberapa politisi. Di masa pandemi yang kian sulit, mereka memasang billboard besar-besaran di sepanjang jalan protokol kota. Dengan tulisan yang seakan mengingatkan masyarakat untuk tetap pakai masker, jaga iman dan imun itu tak ubahnya seperti jamur makan tanaman. Yang kita itu hanya alibi. Lagu lama itu ferguso.
Hanya politisi busuk yang haus kekuasan yang sibuk berkampanye untuk 2024 di masa pandemi ini. Masyarakat yang menjerit akibat pandemi harus menambah kerasnya jeritan satu kali lagi karena harus menyaksikan wajah-wajah politisi yang sibuk berkampanye dengan billboard raksasa jutaan rupiah itu.
Di mana letak empati dari politisi ini? Apakah hanya di anggaran bantuan reses, pencairan proposal kegiatan, atau list donatur untuk acara tujuhbelasan. Di sinilah diperlukan – virtue atau high politic – meminjam istilah dari Muhammadiyah. Harus ada kearifan dari politisi untuk menahan nafsu ingin berkuasa. Hasrat mengalahkan rival politik dalam masa pandemi bukannya terlihat sebagai ksatria tapi malah menjadi pecundang. Dalam billboard hanya ada istana, begitulah kira-kira.
Baca juga: Memimpikan “Mazhab” Baru Studi Islam
Jelas sekali bukan perbedaan, antara mural dan billboar. Jika kondisi ini terus terjadi, maka gerakan jalanan yang diwakili mural-mural di tembok-tembok gang-gang desa itu pasti yang bergerilya menciptakan mural-mural baru. Toh, dalam sejarah revolusi dan perubahan sosial di manapun, gerakan jalanan selalu mampu membawa perubahan.
Nasib Masyarakat Adat
Sidang tahunan MPR tempo hari ada pemandangan menarik. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pak Jokowi mengenakan pakaian adat yang seolah-olah ingin menunjukkan kepeduliannya terhadap warisan budaya bangsa itu. Di sisi lain, dengan omnibus law yang disahkan membuat tanah-tanah leluhur masyarakat adat itu terus dieksploitasi. Tentu lahan masyarakat adat yang dimaksud juga termasuk warisan budaya bangsa.
Harusnya pemerintah peka melihat kondisi masyarakat adat, yang terus mendapat rongrongan dan diskriminasi. Jika alasannya konsisten benar-benar peduli dan ingin menjaga warisan budaya bangsa itu. Dalam bukunya Perlawanan dalam Kepatuhan, Prof. Ariel Heryanto mengatakan: sebenarnya tidak ada perlawanan yang benar-benar melawan, karena kita melawan otoritas, kita juga sebearnya masih mengaharap bantuan otoritas itu di sisi lain.
Baca juga: Peran Ulama NU Dalam Mengusir Penjajah
Tapi dalam kasus ini, saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya otoritas itu tidak pernah benar-benar baik dan peduli, karena kebaikan yang mereka lakukan di satu sisi, di sisi lain sedang ada kejahatan yang sedang direncanakan atau sedang dilakukan. Paradoks semacam ini kerap terjadi di dalam pengelolaan negara, lebih-lebih isu-isu masyarakat adat. Jika kepedulian hanya dalam bentuk pemakaian simbol-simbol adat, itu tak cukup untuk menggantikan keringat masyarakat adat dalam menjaga tanah dan warisan leluhur mereka.
Belum ada kado istimewa dan kabar yang membahagiakan dari anak-anakmu ini ibu pertiwi. Mereka masih dalam suasana kebingungan, kerap bertaruh dan bertarung untuk kepentingan pragmatis.
Alumni Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Founder Komunitas Mbojo Itoe Boekoe
