Ada sebuah ironi yang menarik di Kota Bima. Sebuah kota yang dianugerahi laut, memiliki Teluk Bima yang membentang seperti halaman depan rumah, tetapi justru tampak gagap ketika diminta membicarakan masa depan kelautannya. Laut berada begitu dekat, bahkan sebagian kehidupan masyarakat tumbuh dari denyut airnya. Namun, kedekatan geografis ternyata tidak selalu melahirkan kedekatan imajinasi. Kita bisa tinggal di tepi laut selama berabad-abad dan konon dalam sejarah memiliki kekuatan maritim yang kuat, tetapi belum tentu memiliki kebudayaan dan cara pandang tentang laut di era kontemporer ini.
Barangkali inilah paradoks pembangunan Kota Bima: sebuah kota yang secara geografis menghadap laut, tetapi secara kebijakan justru terlihat sedang memunggunginya. Laut hanya menjadi latar belakang pemandangan, tempat perahu-perahu nelayan berlabuh, tempat matahari tenggelam dengan indah, atau sesekali menjadi objek pembicaraan ketika muncul persoalan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selebihnya, laut seperti benda mati yang kebetulan berada di depan mata pemerintah.
Menyemai Gagasan dan Memudarnya Imajinasi
Kita seolah memiliki laut, tetapi tidak memiliki gagasan tentang laut. Pemerintah Kota Bima tampaknya belum sungguh-sungguh menempatkan kelautan sebagai salah satu imajinasi besar pembangunan kota. Setidaknya, jika kita melihat arah pembangunan yang selama ini diperbincangkan, gagasan tentang masa depan kelautan belum tampil sebagai narasi utama yang menggugah. Kita belum melihat bagaimana Teluk Bima dibayangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi biru, laboratorium kebudayaan maritim, ruang pendidikan ekologis, kawasan wisata bahari yang berkelanjutan, atau bahkan sebagai identitas peradaban kota.
Mungkin laut dianggap belum cukup menjanjikan secara ekonomi. Barangkali pemerintah masih menunggu sampai laut datang membawa proposal investasi sendiri, lengkap dengan analisis kelayakan, presentasi PowerPoint, dan rekomendasi konsultan pembangunan. Sebab, bagi sebagian cara berpikir birokratis, sesuatu baru dianggap berpotensi apabila sudah bisa dihitung dalam angka pendapatan, nilai investasi, dan proyeksi pertumbuhan ekonomi. Padahal, tidak semua potensi harus dimulai dari kalkulator. Ada potensi yang harus dimulai dari keberanian membayangkan. Masalahnya, kita seperti sedang mengalami kemiskinan imajinasi maritim.
Kota Bima memiliki sejarah hubungan yang panjang dengan laut. Laut bukan sekadar ruang geografis, melainkan bagian dari ingatan sosial, kebudayaan, perdagangan, mobilitas manusia, dan pembentukan identitas masyarakatnya. Dalam sejarahnya, Bima tidak tumbuh sebagai komunitas yang terasing dari air. Laut merupakan pintu perjumpaan dengan dunia luar. Ia membawa manusia, barang, bahasa, pengetahuan, dan kebudayaan. Laut adalah ruang keterhubungan.
Tetapi, entah sejak kapan, hubungan itu perlahan menyempit. Laut tidak lagi dibayangkan sebagai ruang masa depan, melainkan sebatas ruang mata pencaharian kelompok masyarakat tertentu. Urusan laut seolah cukup diserahkan kepada nelayan. Seakan-akan laut bukan urusan seluruh warga kota, bukan urusan pendidikan, bukan urusan kebudayaan, bukan urusan tata ruang, bukan pula urusan ekonomi kreatif.
Kita telah melakukan pembagian kerja yang sangat tidak masuk akal: nelayan disuruh memikirkan ikan, pemerintah memikirkan pembangunan, sementara laut dibiarkan memikirkan nasibnya sendiri.
Padahal, kota-kota yang memiliki kesadaran maritim tidak memandang laut sebatas tempat menangkap ikan. Mereka mengembangkan pengetahuan, teknologi, industri pengolahan hasil laut, pelabuhan yang produktif, wisata bahari, konservasi ekosistem, pendidikan kemaritiman, hingga ekonomi kreatif berbasis pesisir. Laut menjadi bagian dari desain peradaban, bukan sekadar sumber daya yang diambil ketika dibutuhkan.
Identitas dan Masa Depan
Di Kota Bima, pertanyaan yang lebih mendasar justru belum selesai dijawab: kita hendak menjadi kota seperti apa di hadapan Teluk Bima?
Apakah kita ingin menjadi kota yang memiliki identitas maritim? Apakah kita ingin menjadikan Teluk Bima sebagai ruang ekonomi biru yang menghubungkan perikanan, pariwisata, perdagangan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan? Apakah kita ingin generasi muda Bima tumbuh dengan pengetahuan tentang ekosistem laut, teknologi perikanan, oseanografi, budidaya laut, dan inovasi ekonomi pesisir? Ataukah kita cukup puas dengan menjadikan laut sebagai objek foto, sementara masa depannya tidak pernah benar-benar masuk dalam agenda pembangunan?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena pembangunan bukan semata-mata urusan membangun jalan, gedung, taman, dan mempercantik wajah kota. Pembangunan juga menyangkut kemampuan sebuah pemerintahan membaca keunggulan geografis dan mengubahnya menjadi masa depan bersama.
Kita tentu tidak sedang mengatakan bahwa laut harus dieksploitasi secara membabi buta. Justru sebaliknya. Mengembangkan kelautan berarti memahami batas ekologisnya, menjaga terumbu karang, mengendalikan pencemaran, melindungi mangrove, memperkuat nelayan kecil, dan memastikan bahwa ekonomi pesisir tidak menghancurkan sumber kehidupan generasi mendatang. Laut bukan tambang yang bisa dikeruk sesuka hati. Ia adalah ekosistem yang membutuhkan pengetahuan, kehati-hatian, dan keberpihakan politik.
Namun, menjaga laut tanpa visi pengembangan juga berisiko menjadikan konservasi sekadar slogan. Kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa Teluk Bima harus dijaga. Kita juga perlu menjelaskan bagaimana teluk itu akan dihidupkan, siapa yang akan memperoleh manfaat, bagaimana masyarakat pesisir dilibatkan, dan bagaimana generasi berikutnya dapat membangun kehidupan yang lebih baik dari keberadaan laut. Di sinilah pemerintah seharusnya hadir sebagai pemilik gagasan, bukan sekadar pengelola rutinitas administratif.
Sebuah visi kelautan tidak harus dimulai dengan proyek mercusuar atau pembangunan kawasan wisata yang megah. Ia bisa dimulai dengan keberanian menyusun peta jalan pembangunan maritim Kota Bima. Mengintegrasikan pendidikan kelautan dalam kehidupan sekolah, memperkuat kelembagaan nelayan, membangun industri pengolahan hasil perikanan, mengembangkan wisata Teluk Bima yang bertanggung jawab, memperbaiki infrastruktur pesisir, serta menciptakan ruang-ruang kebudayaan yang menghidupkan kembali identitas masyarakat maritim.
Sebab, yang sedang kita hadapi bukan semata-mata persoalan belum maksimalnya potensi ekonomi laut. Persoalan yang lebih mendasar adalah belum maksimalnya cara berpikir kita tentang laut. Potensi sebesar apa pun akan tetap menjadi potensi jika tidak ada keberanian politik untuk mengubahnya menjadi agenda pembangunan. Teluk Bima bisa saja terus membentangkan keindahannya, tetapi keindahan tidak otomatis menjadi kesejahteraan. Laut bisa saja terus menyediakan kekayaan, tetapi kekayaan tidak otomatis menjadi kemajuan apabila tidak ada pengetahuan dan kebijakan yang mengelolanya.
Maka, mungkin sudah waktunya kita berhenti menyebut Kota Bima sebagai kota yang memiliki potensi kelautan, jika kita sendiri tidak pernah serius membicarakan masa depannya.
Sebab, kata “potensi” terkadang menjadi kata yang paling nyaman bagi pemerintah. Ia bisa diucapkan berulang-ulang tanpa harus menghasilkan perubahan. Potensi wisata bahari, potensi perikanan, potensi ekonomi pesisir, potensi pelabuhan, dan potensi Teluk Bima. Semuanya terdengar menjanjikan dalam pidato, tetapi bisa berakhir menjadi koleksi kalimat yang diwariskan dari satu dokumen perencanaan ke dokumen berikutnya.
Barangkali laut sudah terlalu lama menunggu untuk dianggap sebagai masa depan, bukan sekadar pemandangan. Dan Kota Bima, dengan segala sejarah dan kedekatannya pada Teluk Bima, seharusnya tidak menjadi kota yang takut membayangkan dirinya sebagai kota maritim. Kita tidak kekurangan laut. Kita tidak kekurangan sejarah. Kita bahkan tidak kekurangan alasan untuk membangun masa depan berbasis kelautan. Yang mungkin sedang kita kekurangan adalah keberanian untuk mengubah cara pandang.
Sebab, tragedi sebuah kota pesisir bukanlah ketika ia tidak memiliki laut. Tragedi sesungguhnya adalah ketika ia memiliki laut, hidup berdampingan dengannya, menyaksikan kekayaannya setiap hari, tetapi tidak lagi mampu membayangkan masa depan bersamanya.
Kota Bima tidak sedang kekurangan tepian air. Ia sedang berhadapan dengan persoalan yang lebih serius: sebuah kebudayaan pembangunan yang perlahan kehilangan orientasi maritimnya. Kita tinggal di tepian air, tetapi jangan-jangan, selama ini, kita sedang memunggungi laut.[]

Alumni Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Founder Komunitas Mbojo Itoe Boekoe





