Cara Sebuah Masyarakat “Bersahabat” dengan Konflik

INI tentang cara suatu kebudayaan mengelola integrasi dan konflik sosial. Mari coba kita lihat satu contoh pengalaman masyarakat Muslim Bima di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Tentang integrasi, orang Bima (Dou Mbojo) menolak segregasi, meskipun kenyataannya daerah mereka terbingkai dalam dua wilayah pemerintahan, yaitu Kabupaten Bima dan Kota Bima. Kuatnya kekerabatan masyarakat ini warisan sistem sosial guyub, juga karena soal tumpang tindih aset daerah dan sumber daya ekonomi. Kantor-kantor pemerintahan Kabupaten Bima sebagian bahkan sebelumnya sepenuhnya berada di wilayah Kota Bima, karenanya sebagian besar sumber daya manusia (pegawai pemerintah) Kabupaten Bima tinggal di Kota Bima. Sebaliknya, banyak pegawai pemerintah Kota Bima berasal dari wilayah Kabupaten Bima. Orang-orang ber-KTP Kabupaten Bima mencari penghidupan di wilayah Kota Bima dan sebaliknya. Karenanya, berbagi atas wilayah menjadi kebutuhan sosiologis.

Ketidakterpisahan wilayah ini juga menjadi acuan bagi pemetaan geopolitik dan keamanan. Itulah mengapa wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Bima mencakup wilayah Kabupaten Bima bagian timur dan utara (Wawo dan Wera). Demikian juga ketika terjadi peristiwa-peristiwa hukum, politik, sosial, dan budaya di wilayah mana saja dari kedua wilayah administratif ini, masyarakat memposisikan diri sebagai “orang dalam”. Misalnya ketika terjadi peristiwa di Pondok Pesantren di wilayah Kabupaten Bima, 2011, perhatian dan keprihatinan masyarakat di Kota Bima sama saja besarnya dengan masyarakat Kabupaten Bima. Demikian juga ketika konstruksi label “zona merah” bagi salah satu wilayah kelurahan di Kota Bima, semua orang Bima merasa terkena dampak dari label itu, entah ia dari Kota Bima atau Kabupaten Bima.

Daerah Bima sendiri berada pada wilayah kultur (culture area) sebagai batas budaya (cultural border) antara Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat. Karenanya Bima menjadi ruang bagi pertemuan budaya-budaya. Budaya dari berbagai aras datang dan pergi untuk hidup  dan berbagi. Masyarakat Bima menjadi terbuka terhadap pelbagai hal dari luar. Narasi-narasi tentang migrasi penduduk menggambarkan bagaimana orang luar terinstalasi sebagai “orang dalam”. Cerita mengenai kedatangan Sang Bima dari tanah Jawa untuk membangun kerajaan dengan corak baru yang berbeda dengan model lokal sebelumya, merupakan contoh klasik kosmopolitanisme orang Bima.

Hal ini, pada satu sisi, memicu kedewasaan dan kekayaan kebudayaan, dan di sisi lain menjadikan daerah ini sebagai medan konflik kebudayaan yang intens. Hitchcock (1996) menggambarkan konflik itu terjadi dalam tiga ranah: yaitu ranah keagamaan antara Muslim dan Kristen sebagaimana representasinya ada di Mbawa (Donggo), ranah kesukuan antara Melayu dengan non-pribumi terutama Cina, dan ranah lokalitas lantaran adanya disparitas sosial antara daerah pegunungan dengan perkotaan.

Konflik juga berlangsung dalam ranah internal (Prager, 2010), yaitu antara kaum puritan dalam agama Islam dan kaum adat (penganut tradisi lama). Kaum puritan yang mengambil ajaran-ajaran keislaman baru dari tanah Arab (bersamaan dengan pergi haji) melakukan pembaharuan keagamaan dari unsur-unsur tradisi yang dianggap sebagai kemusyrikan, bid’ah, dan khurafat. Konflik kerap terjadi antara kelompok keagamaan ini, dan bermuara pada hegemoni dakwah kaum puritan, kecuali tersisa beberapa wilayah terpencil yang masih memendam tradisi dengan cara mereka sendiri. Hegemoni cara berpikir puritanisme inilah yang membuat Islam di Bima tampak fanatik (Muller, 1997) atau lebih ortodoks (Peacock,1979).

Dinamika kontestasi sosial dan keagamaan bergerak antara peminggiran dan dominasi. Dalam pada itu, narasi perlawanan juga berkembang sedemikian rupa membentuk citra heroisme lokal yang unik, karena menciptakan karakter sosial “rebel” (pemberontak). Kesatriaan para Sultan Bima (terutama Abil Khair Sirajuddin yang bersekutu dengan Sultan Hasanuddin dari Makassar dan Sultan Nuruddin yang membantu pasukan Tronojoyo di Jawa), Perang Ngali dan Dena pada masa Kolonial Belanda, Perang Soriutu pada masa pendudukan Jepang, perlawanan masyarakat Donggo terhadap pemerintah daerah yang lalai pada awal Orde Baru, telah menanamkan ingatan akan heroisme komunal sebegitu rupa. Begitu pula dengan keterlibatan pemuda dan tokoh Bima di beberapa peristiwa perlawanan dengan kekerasan, seperti pada Peristiwa Cikini, Peristiwa Tanjung Priuk, dan Peristiwa Lampung, turut mewarnai citra diri masyarakat Bima sebagai masyarakat yang selalu dirundung masalah dan mereka tahan banting – bahkan bangga – melibatinya.

Orang Bima lalu menggambarkan daerahnya sebagai “Dana Mbari,” secara harfiah berarti tanah beracun, maksudnya daerah penuh tuah dan misteri. Misteri karena banyak peristiwa yang terjadi belum bisa diurai oleh kognisi publik, baik peristiwa-peristiwa lama yang mengandung mitologi maupun peristiwa baru yang musykil. Atas berkembangnya cara pandang terhadap peristiwa-peristiwa rumit ini berkembang pula atmosfir mistis pada jagat kehidupan masyarakat. Itulah kiranya mengapa Prager (2010) menyebut daerah ini “the garden of magic.” Ketika aura negatif merebak dalam kehidupan sosial dan memunculkan konflik-konflik memanas yang di antaranya melibatkan kekerasan, itu dianggap sebagai ejawantah dari mitos Dana Mbari tersebut. Masyarakat akhirnya menjadi mafhum dengan keadaan yang sedang terjadi, dalam pengertian mendiamkan konflik untuk mengendap dalam ingatan bawah sadar dan kognisi sosial.

Jargon seperti ini pada gilirannya bekerja sebagai semacam pembenaran kultural atas berbagai peristiwa yang dialami dan melanda masyarakat Bima mulai dari bencana alam, kekerasan, dan peristiwa-peristiwa yang menandai keruntuhan moralitas sosial dan nilai budaya. Entah kapan mulai muncul dan berkembangnya penyebutan Dana Mbojo Dana Mbari itu. Yang jelas, ketika ada peristiwa-peristiwa musykil, seperti peristiwa kekerasan, pembunuhan kriminal atau perkelahian antarkampung, saat itulah kata “Dana Mbari” diungkapkan untuk mengekspresikan sisi batin orang Bima. Frase itu selain mewakili gundah-gulana orang Bima pada persoalan yang tidak mereka ketahui sebab-musabab dan solusinya, juga menjadi cara menyederhanakan masalah komunal. Jika terjadi suatu peristiwa atau keadaan dan ditanyakan kepada masyarakat, mereka akan jawab secara retoris, “Ini dana mbari, Bung!”

Kiranya ini menjadi semacam ideologi sosial yang memproduksi pemahaman dan pembenaran atas sesuatu hal. Kenyataannya, banyak orang Bima melihat peristiwa kekerasan dan konflik yang berlangsung di Bima sebagai biasa, konsekuensi belaka dari karakter panas tanah dan jiwa manusianya. Sedemikian rupa sehingga (re)produksi konflik dan kekerasan menjadi rutinitas sosial dan tontonan. Lihat misalnya tradisi Ndempa (perkelahian massal bersifat simulacrum) di kawasan semi-urban Bima. Pada gilirannya konflik dan kekerasan nyata dimaknai bukan extra-ordinary crime, tetapi hal biasa saja yang tidak perlu dirisaukan, dipelajari secara sistematis, dan dicarikan jalan keluar kreatifnya. Dari sini muncul gejala permisivisme, pembiaran, ketidakpedulian sosial, yang pada gilirannya melemahkan ketahanan sosial dan mengurangi potensi keawasan sosail.

Gejala sosial seperti ini pada satu sisi dapat dianggap sebagai cara kreatif masyarakat menyikapi keadaan yang rumit menjadi enteng, tetapi pada sisi lain melemahkan daya kontrol masyarakat. Masyarakat menjadi hilang “kepo”-nya yang positif. Padahal keingintahuan kolektif merupakan nilai untuk menciptakan pranata bagi ketahanan sosial.[]

Ilustrasi: sosial79.blogspot.com

1 komentar untuk “Cara Sebuah Masyarakat “Bersahabat” dengan Konflik”

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *